Parpol Tidak Etis Paksa Kader Dicalonkan di Daerah Lain

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pengamat politik Alfons Kimbal, menanggapi terkait warga Kabupaten Minahasa yang menolak Bupati Roy Oktavian Roring (ROR) untuk maju sebagai calon wali kota Manado.

"Partai politik tidak etis memaksakan kader mereka, dalam hal ini bupati untuk dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Manado," kata Alfons, Kamis (23/01/2020).

Ia menyatakan, persoalannya Roy Roring itu kader terbaik PDIP sehingga bisa memenangkan kontestasi pada Pilkada Minahasa dan menjadi bupati Minahasa.

"Jadi bagi saya sebenarnya partai politik (parpol) harus melihat bagaimana tujuan parpol merekrut kader terbaik untuk proses Pilkada," tambahnya.

Lanjut dia, tujuannya itu kader tersebut untuk memimpin rakyat dalam hal ini di Minahasa.

• ROR Ditolak Maju di Pilkada Kota Manado, PDIP : Belum Ada Keputusan

"Jadi bagi saya tidak etis, saya melihat dari konteks politik etis, di sini saya meilhat konteks sudah sangat politis," jelas Alfons.

Ia mengatakan, di sisi lain terjadi dilema, ada persoalan bahwa sebenarnya parpol tujuannya melihat untuk kesejahteraan memimpin rakyat.

"Tapi di sisi lain sudah salah, kekuasaan itu kesejahteraan rakyat tetapi ini kekuasaan untuk kepentingan partai," ujarnya.

Menurut pengamat tersebut, pertama ini bukan kepentingan rakyat tetapi kepentingan partai.

• Berharap ROR Tidak Maju Pilwako Manado, Warga Minahasa Ini Sebar Poster #SaveROR

"Kedua, apa yang disampaikan oleh masyarakat Minahasa itu tidak ada salah, sah-sah saja dan tidak ada masalah," tegasnya.

Alfons menuturkan, hal ini dikarenakan rakyat Minahasa menganggap pemimpin rakyat, konteks tadi ini pemimpin rakyat dan pemimpin tersebut kenapa partai mau mengambilnya lagi.

"Dan persoalannya baru berapa tahun memimpin rakyat Minahasa dan bagi saya ROR sangat diterima oleh masyarakat Minahasa," terangnya.

Ia melanjutkan, sehingga mereka berbuat itu (protes) karena Bupati ROR sudah sama-sama dengan rakyat Minahasa untuk membangun dan sebagainya.

• Petunjuk Penghapusan Honorer Belum Ada, Pemkot Kotamobagu Masih Terima Honorer

Serta, masyarakat tidak mau melepas pemimpin yang merakyat.

"Dan bagi saya dalam konteks politik etis ini, sebenarnya partai politik tidak etis," ucapnya.