Komisi IV Sambangi Kantor Pusat BPJS, Bahas Jaminan Kematian,  Pensiun dan Pesangon

TRIBUNMANADO. CO. ID - Komisi IV DPRD Sulut mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Pusat BPJS di Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, melakukan kunjungan kerja di kantor pusat BPJS ketenagakerjaan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2020)

Personel Komisi IV yang hadir yakni Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, Sekretaris Komisi IV Fransiskus Silangen, kemudian Richard Sualang, Careigh Runtu, Melky Pangemanan, dan Melisa Gerungan. 

Dalam pertemuan tersebut Komisi IV menemio M Krishna Syarif, Direktur Pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Selatan

Melisa Gerungan, Anggota Komisi IV mengatakan, dalam kesempatan ini Komisi IV menawarkan kerjasama dengan BPJS untuk Mensosialisasikan program BPJS.

Di temui kendala di lapangan adalah sosialisasi dan pendataan.

Ia mengatakan, sosialisasi dana kematian misalnya harus lebih banyak diketahui masyarakat. Begitu juga penguatan Jaminan pensiun dan pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. 

"Komisi IV mendorong BPJS Ketenagakerjaan lebih meningkatkan sosialiasi dan pendataan pekerja, ' ujar Politisi PDI Perjuangan ini. 

Ketua Komisi IV Braien Waworuntu berkata dalam pertemuan tersebut, Komisi IV mendapatkan data jika di Sulut, jumlah peserta penerima upah 266.344 orang dan bukan penerima upah 31.604 orang.

Politisi NasDem dapil Minahasa-Tomohon menambahkan bahwa BPJS mengakui memang sosialisasi untuk program jaminan sosial di masyarakat belum maksimal.

Waworuntu juga menyatakan, jika menaikkan iuran peserta, maka akan membawa dampak bagi peserta.

Komisi IV memang sedang getol berurusan dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Sulut  mengundang rapat bersama BPJS Ketenagakerjaan di Sulut, beberapa waktu lalu. 

Komisi IV mendorong Pemerintah Provinsi Sulut meningkatkan kerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan.

Richard Sualang, Personel Komisi IV mengatakan,  kerja sama dimaksud yakni memperluas tanggungan untuk pekerja sosial keagaman. 

Hasil rapat dengan BPJS Ketenagakerjaan xi Kantor DPRD Sulut,  baru sekitar 75.000 pekerja sosial keagamaan yang ditanggung pemerintah.