WNI Disandera, Pemerintah RI Rencanakan Penyelesaian Jangka Panjang Terhadap Kelompok Abu Sayyaf

TRIBUNMANADO.CO.ID - Aksi kelompok Abu Sayyaf yang kerap menculik dan menyandera Warga Negara Indonesia (WNI) membuat Pemerintah Republik Indonesia merencanakan penyelesaian jangka panjang terhadap kelompok tersebut. 

Hal tersebut dikatakan Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD, 

"Kami sebenarnya sedang berpikir penyelesaian yang jangka panjang. Bukan kasus per kasus begitu," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

Mahfud menegaskan, pemerintah segera membahas terkait upaya pencegahan tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait.

Karena, ia mengaku capek bila peristiwa penculikan WNI terus terjadi.

"Kami ingin menyelesaikan bukan sekedar yang lima (WNI) itu karena sudah terjadi berkali-kali kan? Nanti yang lima selesai, capek kita ada lagi ada lagi," ungkap Mahfud MD.

"Kita sedang akan membicarakan itu dalam waktu dekat tetapi tentu pengintaian terus dilakukan sebagai kegiatan rutin dari aparat kita kerja sama kita," tambahnya.

Dikabarkan sebelumnya, Sebanyak 5 WNI kembali disekap dan disandera kelompok perompak Abu Sayyaf di perairan Malaysia pada (16/1/2020) lalu.

Dalam manifes, terdapat 5 anak buah kapal yang disandera Abu Sayyaf, yaitu Arsyad, Arizal, La Baa, Riswanto, dan Edi.

Disesalkan Wamenlu RI

Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menyesalkan terulangnya kembali penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf.

Menurut Mahendra, terulangnya peristiwa penyanderaan WNI akibat kurangnya kordinasi dan keterlibatan pihak yang berwenang di Malaysia.

"Betul-betul kami menyesalkan hal ini terjadi berulang dan kelihatannya kondisi itu antara lain karena koordinasi dan keterlibatan para pihak yang berwenang di Malaysia yang kurang efektif selama ini."

"Kami berharap dapat ditingkatkan dalam waktu dekat ini," ujar Mahendara usai menggelar rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Ia mengatakan saat ini hal paling utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga keselamatan WNI yang disandera.