Berita Sulut

Penandatanganan MoU Antara Kajati Sulut dengan Kakanwil BPN Sulut Segera Dilaksanakan

Jaksa Agung RI Burhanuddin mengatakan, bahwa Penandatanganan Nota Kesepakatan ini, merupakan upaya dalam reorientasi pemberantasan korupsi.

Penandatanganan MoU Antara Kajati Sulut dengan Kakanwil BPN Sulut Segera Dilaksanakan
Istimewa
penandatanganan Nota Kesepakatan dan perjanjian kerjasama (MoU) antara Jaksa Agung RI Burhanuddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil, pada Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2020. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Andi Muh Iqbal Arief SH MH, didampingi asisten perdata dan tata usaha negara (Asdatun) Jurist Precisely Sitepu SH MH, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan dan perjanjian kerjasama (MoU) antara Jaksa Agung RI Burhanuddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil, pada Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2020.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (21/1/2020) tadi.

Selain penandatanganan MoU, antara Jaksa Agung RI dan Menteri ATR/BPN, turut ditandatangani MoU antara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) DR Ferri Wibisono dengan Dirjen Sengketa Hukum, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) DR Jan Maringka dengan Dirjen Permasalahan Hukum, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan (Sesjambin) dengan Dirjen Penataan pertanahan.

Kepala PN Amurang Berkomitmen Jajarannya Terbebas dari Korupsi

Dalam sambutan Jaksa Agung RI Burhanuddin mengatakan, bahwa Penandatanganan Nota Kesepakatan ini, merupakan upaya dalam reorientasi pemberantasan korupsi.

"Yang sebelumnya, mengutamakan penindakan, bergeser ke arah pencegahan," katanya.

Lanjutnya, Kejaksaan RI mendorong untuk bersama-sama membangun sistem, untuk mencegah praktik korupsi di Indonesia.

Ganti Rugi Rp 17 M, Pengadilan Tinggi Manado Menangkan Gugatan Tanah Bandara Sam Ratulangi

Ke depan, sebagaimana arahan Jaksa Agung RI dalam sambutannya, segera akan dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Kajati Sulut dengan Kakanwil BPN Sulut dan antara para Kajari dan para Kakantah se-Sulut.

Dalam kegiatan MoU tersebut, dipaparkan juga fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh Jamdatun Dr Ferri Wibisono, antara lain Bantuan Non Litigasi, Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum atas pelaksanaan proyek dan Audit Hukum.

Dengan adanya fungsi bidang datun ini, dapat digunakan oleh BPN melalui permohonan agar pelaksanaan kegiatan pertanahan dapat berjalan secara transparan, akuntabel serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penandatangan Nota Kesepakatan (Mou) turut dihadiri Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan (Sesjambin), Para Pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung RI, para Kajati dan Asdatun seluruh Indonesia dan Pejabat pada Kementerian ATR/BPN. (Juf)

Hapus Honorer dan Non PNS, Ini Kata Kaban BKD Manado

Penulis: Jufry Mantak
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved