Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Ahok BTP

Ahok Dicap Tak Manusiawi Pimpin Jakarta, BTP Butuh 3 Tahun Yakinkan Hal Ini Kepada Warga DKI

Menurut pengakuannya, menertibkan warga di bantaran sungai bukan hal yang mudah. Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak asal menggusur warga.

Editor: Frandi Piring
INSTAGRAM/RUMAHLEMBANG
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur DKI nonaktif sedang mengusap keringat. Foto ini menjadi viral setelah diposting di akun Instagram Rumah Lembang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan gubernur yang dikenal keras dan tegas di era kepemimpinannya.

Ketegasan itulah yang membuat Ahok kerap disebut tidak manusiawi, khususnya dalam permasalahan penertiban warga di bantaran sungai untuk kepentingan normalisasi sungai dan waduk guna mengatasi banjir Jakarta.

"Justru kalau saya membiarkan warga terendam banjir di setiap musim hujan lah yang tidak manusiawi," kata Ahok dalam Buku "Kebijakan Ahok" oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut pengakuannya, menertibkan warga di bantaran sungai bukan hal yang mudah. Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak asal menggusur warga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZA)

Sebab, pemerintah saat itu merelokasi warga dari bantaran sungai ke sejumlah rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI Jakarta.

Saat proses sosialisasi kala itu, Ahok mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk membujuk warganya agar mau direlokasi demi menyelesaikan masalah banjir.

"Apakah saya serta merta main gusur saja? Tanpa sosialisasi?" ucap dia.

"Sosialisasi soal normalisasi sungai dan waduk kepada warga ini membutuhkan waktu cukup lama. Saya membutuhkan setidaknya tiga tahun agar sebagian besar warga mengerti dan memahami soal program pengentasan masalah banjir ini," ujar Ahok.

Kemudian, saat itu Ahok juga membuat kebijakan menggratiskan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi warga di bantaran sungai yang terkena proyek normalisasi sungai dan ingin membuat sertifikat tanah karena merasa tanahnya bukan tanah negara.

"Dengan memiliki sertifikat, maka warga tersebut berhak menerima ganti rugi. Saya bahkan membuat kebijakan yang memudahkan warga mengurus sertifikat, dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," ujar Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama. 2332
Basuki Tjahaja Purnama. 2332 (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

Bagi Ahok, untuk mengentaskan masalah banjir di Jakarta, normalisasi sungai dan waduk merupakan hal yang wajib dilakukan.

Tiap sungai dan waduk tentunya memiliki batas maksimal daya tampung.

"Terlebih kurangnya daya tampung juga dikarenakan banyaknya bangunan yang berdiri di atasnya atau di pinggirannya. Karenanya dibutuhkan wadah atau tampungan air yang lebih besar, termasuk memperdalam dan melebarkan sungai dan waduk," ujar Ahok.

Gara-gara Prabowo, Anies Lengser karena Dendam Para Cebong, Rocky Gerung: Orang Tetap Ingat Ahok

Dukungan Kepada Ahok Kembali Pimpin DKI Jakarta

Anies Baswedan dituntut mundur dari jabatan setelah banjir merendam wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkap alasannya.

Ia pun menyinggung nama Ahok yang menurutnya masih diinginkan memimpin Jakarta.

Hal itu disampaikan melalui tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (16/1/2020).

Perbandingan Banjir Jakarta di masa Pemerintahan Jokowi, Ahok dan Anies Baswedan
Perbandingan Banjir Jakarta di masa Pemerintahan Jokowi, Ahok dan Anies Baswedan (Kolase Foto: itoday.co.id/KOMPAS.com/NURSITA SARI/Metro Tempo.co.id)

Menurut Qodari, kegaduhan yang kini terjadi setelah banjir Jakarta merupakan kelanjutan dari Pilkada 2017 lalu.

"Memang masih ada kelanjutan dari Pilkada 2017," ucap Qodari.

Ia menyebut, setelah Pilkada 2017 lalu masyarakat Jakarta terbagi menjadi dua kubu.

"Jadi saya kira waktu itu masyarakat Jakarta terutama pada putaran kedua kan terbagi dua ya."

Terkait hal itu, Qodari menyinggung nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ada yang menginginkan Ahok, lepas dari masalah atau isu penistaan agama," kata Qodari.

"Karena merasa Ahok adalah gubernur yang bisa memperbaiki Jakarta."

Ia menyebut, Ahok selama ini dianggap bisa menyelesaikan masalah banjir di Jakarta.

"Di antaranya bisa mengurangi katakanlah urusan banjir," ujarnya.

"Tapi ada juga yang milih Anies karena merasa bahwa Ahok itu dengan sekian banyak alasan lah, di antaranya tidak bekerja dengan baik."

Lantas, Qodari menyatakan adanya kemungkinan massa yang ingin Anies Baswedan mundur adalah mereka yang mendukung Ahok saat Pilkada 2017.

"Jadi bukan mustahil bahwa yang sekarang kontra kepada Anies adalah orang yang memang dulu memilih Ahok," ujar Qodari.

"Jadi mereka mau mengatakan ya inilah kalau salah pilih, kira-kira begitu."

Lebih lanjut, Qodari pun menyinggung Pemilu 2024 mendatang.

"Tapi yang kedua, memang tidak bisa dihindari bahwa sebetulnya ini ada juga proyeksi 2024," kata Qodari.

Menurutnya, ada dua jabatan yang selama ini selalu jadi sorotan publik, yakni presiden dan gubernur DKI Jakarta.

"Karena walau bagaimanapun saya pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini ada dua jabatan yang paling banyak mendapat sorotan," kata dia.

"Yang pertama presiden, kedua gubernur DKI Jakarta."

Lantas, Qodari mengungkap penyebab gubernur DKI selalu jadi sorotan.

"Ya kembali ke nomor dua tadi bahwa gubernur DKI adalah jabatan yang paling diperhatikan," ucap Qodari.

"Pertama karena Jakarta banyak masalahnya, yang kedua di DKI Jakarta ini banyak media."

Tak hanya itu, gubernur DKI Jakarta juga disebutnya menjadi calon kuat presiden 2024.

"Dan track record sebelumnya gubernur DKI Jakarta siapapun dia adalah calon kuat presiden 2024," kata Qodari.

"Soal menang atau kalah itu lain lagi."

"Dan siapapun gubernur DKI Jakarta adalah calon presiden potensial di 2024," imbuhnya.

Simak video berikut ini menit 3.05:

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved