Ahok BTP

Ahok Dicap Tak Manusiawi Pimpin Jakarta, BTP Butuh 3 Tahun Yakinkan Hal Ini Kepada Warga DKI

Menurut pengakuannya, menertibkan warga di bantaran sungai bukan hal yang mudah. Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak asal menggusur warga.

INSTAGRAM/RUMAHLEMBANG
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur DKI nonaktif sedang mengusap keringat. Foto ini menjadi viral setelah diposting di akun Instagram Rumah Lembang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan gubernur yang dikenal keras dan tegas di era kepemimpinannya.

Ketegasan itulah yang membuat Ahok kerap disebut tidak manusiawi, khususnya dalam permasalahan penertiban warga di bantaran sungai untuk kepentingan normalisasi sungai dan waduk guna mengatasi banjir Jakarta.

"Justru kalau saya membiarkan warga terendam banjir di setiap musim hujan lah yang tidak manusiawi," kata Ahok dalam Buku "Kebijakan Ahok" oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut pengakuannya, menertibkan warga di bantaran sungai bukan hal yang mudah. Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak asal menggusur warga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZA)

Sebab, pemerintah saat itu merelokasi warga dari bantaran sungai ke sejumlah rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI Jakarta.

Saat proses sosialisasi kala itu, Ahok mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk membujuk warganya agar mau direlokasi demi menyelesaikan masalah banjir.

"Apakah saya serta merta main gusur saja? Tanpa sosialisasi?" ucap dia.

"Sosialisasi soal normalisasi sungai dan waduk kepada warga ini membutuhkan waktu cukup lama. Saya membutuhkan setidaknya tiga tahun agar sebagian besar warga mengerti dan memahami soal program pengentasan masalah banjir ini," ujar Ahok.

Kemudian, saat itu Ahok juga membuat kebijakan menggratiskan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi warga di bantaran sungai yang terkena proyek normalisasi sungai dan ingin membuat sertifikat tanah karena merasa tanahnya bukan tanah negara.

"Dengan memiliki sertifikat, maka warga tersebut berhak menerima ganti rugi. Saya bahkan membuat kebijakan yang memudahkan warga mengurus sertifikat, dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," ujar Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama. 2332
Basuki Tjahaja Purnama. 2332 (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)
Halaman
1234
Editor: Frandi Piring
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved