Ratusan Warga Jakarta Gugat Gubernur Anies Baswedan, Politisi PKS: Terlalu Berlebihan

"Mungkin timbul anggapan apakah benar-benar bapak gubernur beserta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) nya telah menjalanjankan apa yang sudah ditargetkan," imbuhnya,

"Memang untuk pembebasan lahan badan sungai saja dari 500 miliar hanya serapannya 19 persen," jelas Justin.

Sehingga, Justin mengira bahwa hal ini merupakan satu diantara alasan ratusan warga Jakarta untuk menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov), termasuk gubernurnya yang dianggap memiliki kinerja yang buruk dalam menanggulangi banjir.

"Mungkin itu menjadi indikator titik awal dimana masyarakat mempertanyakan political well dan kinerja dari Pemprov (DKI)," kata Justin.

"Sebelum terjadinya banjir, di situ sebenarnya masyrakat sudah mengeluh, mereka bilang sebelumnya kalinya sering di keruk tetapi sejak dua tahun ini enggak pernah lagi dikeruk," imbuhnya.

Pengamat Hukum

Pengamat Hukum, Abdul Fickar mengaku gugatan class action ini sudah tepat kalau tujuannya sebagai peringatan kepada Kepala Daerah, agar dapat serius lagi dalam menganggulangi banjir.

"Sebagai peringatan kepada Kepala Daerah, oke saya setuju," ungkapnya.

"Itu artinya, bagian dari mengingatkan kepala daerah supaya setiap waktu dan tahun untuk memperhatikan program penanggulangan banjir," imbuhnya.

Namun, Abdul Fickar hanya menyayangkan adanya tuntutan ganti rugi sebesar Rp 42 miliar kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Menurutnya akan lebih bijaksana jika dalam gugatan itu yang dituntut adalah progam-program Anies dalam mengatasi banjir di ibu kota ini.

"Tapi sebagai gugatan seumpama mau minta ganti rugi dan sebagainya nah itu menjadi aneh kalau menurut saya, harusnya kan bukan itu yang dituntut," jelasnya.

"Namun lebih kepada gubernur harus melaksanakan program ini, itu," ujarnya.

"Nah harusnya tuntutannya seperti itu, bukan ganti rugi," imbuhnya.

Abdul Fickar juga menilai, adanya banjir yang menerjang Jakarta ini bukan hanya tanggung jawab Anies saja.