Berita Mitra

KPU Jamin Kerahasiaan Identitas Masyarakat yang Masukkan Tanggapan

Menjamin tanggapan masyarakat diproses adalah kewajiban dari KPU kabupaten/kota karena ini merupakan tanggung jawab sebagai penyelenggara.

KPU Jamin Kerahasiaan Identitas Masyarakat yang Masukkan Tanggapan
TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE
Polisi yang berjaga di kantor KPU Mitra bersiap menyambut kedatangan Waka Polda sulut 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menjamin tanggapan masyarakat diproses adalah kewajiban dari KPU kabupaten/kota karena ini merupakan tanggung jawab sebagai penyelenggara.

Hal ini dikatakan Ketua Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Sosialisasi KPU Sulawesi Utara Salman Saelangi, belum lama ini.

Dalam proses perekrutan PPK kali ini, KPU juga membuka ruang untuk tanggapan masyarakat sekira dua kali, yakni setelah seleksi tertulis tanggal 28 Januari hingga 5 Februari dan 31 Januari hingga 8 Februari jika ada perpanjangan pendaftaran, serta usai seleksi wawancara tanggal 15 hingga 21 Februari yang nantinya akan diklarifikasikan.

Tanggapan masyarakat ini juga dipastikan akan disampaikan agar masyarakat tahu bahwa tanggapannya ini diproses.

“Jika ada tanggapan masyarakat dan ada tanda terimanya kemudian tidak diproses maka penyelenggara bisa kena kode etik dan perilaku,” ungkap Salman Saelangi.

Secara internal KPU akan memastikan bahwa tanggapan masyarakat diproses, hanya saja menurutnya tanggapan masyarakat harus punya standar, artinya yang memasukkan tanggapan harus menyertakan identitas.

“Ini mencegah masuknya surat kaleng yang hanya untuk melakukan pembunuhan karakter,” tandasnya.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir akan nama yang disertakan dalam tanggapan masyarakat akan diketahui oleh publik karena penyelenggara akan menjamin kerahasiaan dan tidak akan membeberkan nama tersebut.

“Karena jika ini terjadi maka ada sanksi kode etik dan perilaku yang bakal diberlakukan bagi penyelenggara,” jelasnya.

Namun dirinya juga menjelaskan bahwa penyelenggara juga terancam kode etik dan perilaku jika mengabaikan hak konstitusional seseorang tanpa ada alat bukti yang kuat.

“Makanya semua ada prosesnya, mulai dari verifikasi, klarifikasi, dan eksekusi, di mana kalau terbukti dicoret, kalau tidak dipulihkan atau direhabilitasi,” tukasnya.

Selanjutnya jika ada masyarakat yang merasa tanggapannya memiliki bukti kuat, namun tidak diklarifikasi oleh penyelenggara maka bisa diteruskan ke KPU Provinsi Sulut sehingga nanti akan dilakukan pengawasan ke bawah.

(Tribunmanado.co.id/Giolano Setiay)

BERITA TERPOPULER :

 Terungkap Pemilik Aset Kekayaan Nikita Mirzani yang Sebenarnya, Bukan Milik si Nyai?

 Sosok Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop Meninggal setelah Main, Bangun Karir PNS dari Bawah

 Qodari: Ada yang Menginginkan Ahok, Gubernur yang Bisa Memperbaiki Jakarta

TONTON JUGA :

Penulis: Giolano Setiay
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved