Korupsi 10 Triliun di Asabri, Prabowo Subianto "Dicari", Pengamat: Dimana Menhan?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan secara langsung setelah muncul dugaan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) korupsi Rp 10 triliun lebih.

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo mengatakan, Prabowo secara langsung membawahi ratusan ribu prajurit TNI, sehingga komentarnya dinanti dalam menyikapi kasus Asabri.

"Dimana Menhan Prabowo? Belum tampak, belum kelihatan komentarnya," ujarnya kepada Tribunnews.com di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Irvan menjelaskan, Prabowo mesti menanggapi dugaan kasus Asabri ini sesegera mungkin karena menyangkut ketahanan negara.

"Asabri ini kan menyangkut prajurit yang sekian ratus ribu yang kesejahteraanya masih sangat terbatas. Ini akan memperlemah ketahanan kita," katanya.

• Suami Istri Ternyata Pembantai Paman di Sumut, Mereka Bergelut di Kebun Setelah Aksi Korban

Menurutnya, prajurit TNI akan tidak fokus dalam menjalankan tugasnya karena memikirkan bagaimana masa depannya ketika uang Asabri justru dibobol.

"Konsentrasi atau sikap prajurit tentu akan mendua. Dalam arti mereka harus memikirkan masa depannya," pungkas Irvan.

Langkah KPK Cari Mahfud MD

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengaku belum menerima informasi tekait dugaan korupsi di tubuh perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri Persero).

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, KPK akan berusaha mencari tahu informasi tersebut karena dugaan tersebut diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md.

"Kami belum punya info tentang ini. Tapi karena pernyataan ini muncul dari sosok Menko Polhukam, tentu saja KPK akan mencoba mencari dan mengumpulkan data tentang ini," kata Nawawi kepada Kompas.com, Jumat (10/1/2020).

Menurut Nawawi, KPK akan mencari informasi tersebut melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau sumber-sumber lain.

Mengenai kemungkinan KPK menyelidiki dugaan ini, Nawawi menyebut hal itu sangat bergantung hasil dari pengumpulan data yang dilakukan KPK.

"Kalau memang ketemu tentu saja akan ditindaklanjuti dngan penyelidikan. Namanya juga Komisi 'Pemberantasan' Korupsi, lucu kan kalau cuman dikumpulin datanya terus dipendam," ujar Nawawi.

• Detik-detik Novia Indonesian Idol X Tereliminasi, Maia Estianty Salahkan Netizen, Ari Lasso Terpukul

Isu adanya dugaan korupsi di PT Asabri diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," ujar Mahfud kepada awak media di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Mahfud menuturkan, sebelumnya juga pernah terjadi adanya tindak pidana korupsi di tubuh Asabri.

Itu terjadi ketika dirinya menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Saat itu, penemuan tindak pidana korupsi di Asabri langsung berakhir ke proses hukum.

Namun demikian, Mahfud heran karena dugaan korupsi masih terjadi di Asabri.

"Dulu waktu saya jadi Menteri Pertahanan, ada korupsinya untuk diadili, kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yg sangat besar," kata Mahfud.

Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir belum mau banyak komentar saat ditanyai soal portofolio saham milik PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang menurun sebesar 90 persen.

“Saya belum siap bicara soal Asabri karena belum tahu,” ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1/2020). Asabri sendiri didirikan pada 1 Agustus 1971. Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial dan pembayaran pensiunan bagi prajurit TNI, Polri, hingga PNS.

Bergulir pembentukan Pansus Asabri

Rapat Paripurna ke-7 DPR RI masa persidangan II tahun 2019-2020 diwarnai interupsi terkait dorongan membentuk panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya hingga Asabri.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan lebih dahulu menyelesaikan pembentukan pansus Jiwasraya.

"Ya saya pikir satu-satu dulu. Saya pikir i

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Kompas.com / Dani Prabowo)
ni Jiwasraya, baru nanti kita tuntaskan Asabri. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya," ujar Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

• Victorine Lengkong, Si Mantan PNS Cantik Diincar PDIP Jadi Wali Kota, Ini Kabar Terbarunya

Selain itu, politikus Gerindra tersebut beralasan saat ini kasus Asabri baru sekadar terlihat kerugian saja.

Dasco juga mengaku mendapat informasi apabila Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sedang melakukan pembenahan di direksi Asabri.

"Ya kalau Asabri itu informasi awal yang kita dapat baru begitu kerugiannya. Tapi menurut informasi yang kami dapat juga bahwa sejak awal Kementerian Pertahanan yang membawahi Asabri sudah melakukan inventarisir-inventarisir, pembenahan-pembenahan," kata dia.

"Dan sebentar lagi saya dengar akan ada pergantian direksi Asabri untuk memudahkan Kementerian Pertahanan melakukan investigasi yang dianggap perlu," kata Dasco.

Sebelumnya diberitakan, interupsi terkait pembentukan panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya mewarnai rapat paripurna ke-7 DPR RI pembukaan masa sidang II tahun 2019-2020, Senin (13/1/2020).

Pantauan Tribunnews.com, tiga anggota DPR RI meminta agar pimpinan DPR untuk membicarakan realisasi pembentukan Pansus Jiwasraya.

Salah satunya yakni anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade.

Andre berharap DPR dapat membongkar kasus yang dinilai lebih besar daripada skandal Century tersebut untuk menjawab harapan rakyat.

"Harapan saya dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat paripurna kita hari ini, agar pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan Pansus Jiwasraya bisa dibentuk hingga kita bisa bongkar kasus ini," ujar Andre, dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PKS Amin AK turut memiliki pemikiran serupa.

• Tahun Baru Imlek - Barongsai Bukan Nama yang Sebenarnya, Ini Fakta di Balik Julukannya!

Namun, Amin berharap pembentukan pansus tak difokuskan kepada masalah Jiwasraya semata.

Ia menilai pansus harus juga fokus kepada kasus Asabri hingga Garuda.

"Ini saya kira momentum yang tepat untuk membentuk pansus. Saya setuju Pansus Jiwasraya dibentuk, tapi tidak sebatas Jiwasraya, saya setuju pembentukan Pansus Asabri, Garuda," ujar Amin.

Sementara anggota DPR terakhir yang meminta pembentukan pansus Jiwasraya adalah Arwani Thomafi yang berasal dari Fraksi PPP.

Arwani meminta seluruh anggota DPR dapat memberi perhatian pada masalah Jiwasraya, Asabri dan BPJS Tenaga Kerja.

"Terkait dengan apa yang diresahkan oleh sebagian masyarakat dengan munculnya persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan, tadi juga disebut persoalan Jiwasraya, ada juga Asabri, ada juga persoalan BPJS Tenaga Kerja. Ini harus menjadi perhatian kita," kata Arwani.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Ada Dugaan Korupsi Rp 10 Triliun di Asabri, Menhan Prabowo 'Dicari'