Ahok Bertemu Moeldoko, Mafia Migas Siap Dilibas, BTP: Urusan Jenderal Bintang 4
Moeldoko mengaku ia mengundang Ahok ke kantornya untuk santap siang sambil berdiskusi di Kompleks Istana Kepresidenan.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2020 siang.
Pertemuan Ahok dan Moeldoko digelar tertutup di Kantor Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.
Moeldoko mengaku ia mengundang Ahok ke kantornya untuk santap siang sambil berdiskusi. Salah satunya terkait harga gas industri yang masih tinggi.
Selain itu soal keberadaan mafia migas yang siap dilibas.
"Sudah menjadi keinginan Presiden bahwa harga gas harus diturunkan. Karena berkaitan dengan keberlangsungan industri, gas sebagai penopang utama untuk industri sehingga kita akan kawal bersama-sama agar kebijakan presiden betul-betul bisa direalisasikan," kata Moeldoko.
Moeldoko pun mengakui bahwa tingginya harga gas salah satunya disebabkan para mafia migas yang bermain. Menurut dia, keberadaan para mafia migas ini kerap membuat Jokowi geram.
Bahkan beberapa kali Jokowi mengancam akan menggigit para pemain yang membuat harga migas tinggi ini.
"Beliau sudah sering muncul kata-kata yang begitu keras. Saya pikir jangan sampai ke Presiden lah, kalau perlu menggigit ya saya duluan yg menggigit, jangan Presiden duluan," kata mantan Panglima TNI ini.
Sementara itu, Ahok tak banyak berkomentar kepada media dan hanya mendukung pernyataan Moeldoko.
"Saya kira sudah cukup. Ya intinya Kepala KSP akan mendukung saya secara penuh agar tujuan semua dari Presiden tercapai. Itu saja," kata dia.
Saat ditanya soal keberadaan mafia migas, Ahok menyebut bahwa Presiden sudah mengetahui identitas para mafia migas ini. Bahkan ia menyebut hal ini sudah menjadi pengetahuan umum.
"Kita semua, Presiden sudah tahu semua, Pak Moeldoko juga sudah tahu. Kalian (media) juga lebih tahu. Lu mancing-mancing aja," kata dia.
Namun baik Ahok dan Moeldoko enggan mengungkapkan langkah apa yang akan dilakukan terhadap mafia.
Saat ditanya langkah yang akan dilakukan, Ahok menjawab "Enggak tahu, urusan Jenderal bintang 4," kata dia sambil melirik Moeldoko.
Sementara Moeldoko meminta publik menanti langkah yang akan dilakukan pemerintah. "Yaudah nanti saja lihat apa yang akan kita lakukan," kata dia.
Jokowi dan Upaya Melawan Mafia Migas
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) secara gamblang menuding permainan mafia migas sebagai penyebab molornya sejumlah proyek kilang minyak di Indonesia.
Sebutan mafia migas, kata Jokowi, merujuk pada aktor-aktor yang mengeruk keuntungan besar dari impor BBM.
Dalam beberapa kesempatan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengklaim sudah mengantongi nama-nama aktor yang bermain dalam importasi migas.
"Saya ingatkan bolak-balik, kamu hati-hati. Saya ikuti kamu, jangan halangi orang ingin membikin batu bara jadi gas gara-gara kamu senang impor gas," kata Jokowi saat Musyawarah RPJMN 2020-2014 di Istana Negara, Senin (16/12/2019).
"Lah ini yang seneng impor, bukan saya cari. Sudah ketemu siapa yang seneng impor. Sudah ngerti saya," tegasnya lagi.
Jauh sebelumnya, Jokowi juga sudah mengungkapkan soal mafia migas. Pada periode pertamanya, Ia sudah memberikan instruksi khusus kepada jajaranya.
Bahkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), yang kerap disanggap sarang mafia migas, dibubarkan. Upaya melawan praktik mafia migas itu bisa dilihat pada 2015 lalu.
Dilansir dari Harian Kompas 5 Desember 2015, Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, mengaku sudah ditugasi khusus oleh Jokowi untuk menghilangkan praktik kotor dalam importasi migas.
Mafia, kata Sudirman, adalah sebuah perilaku. Mereka mencari keuntungan di sektor migas yang tidak transparan.
Ia mencontohkan salah satu sistem yang diciptakan mafia soal cara PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dari pihak ketiga untuk keperluan pembangkit. Padahal, gas tersebut diproduksi Pertamina.
”Kenapa PLN tidak membeli saja langsung ke Pertamina? Itu ulah mafia. Kenapa kilang minyak tidak segera dibangun? Itu karena kita berada dalam cengkeraman pengimpor minyak,” ujar Sudirman.
Dalam memberantas mafia migas, lanjut Sudirman, pihaknya tidak akan menunjuk ke seseorang atau pihak tertentu.
Cara melawannya adalah semisal dengan membangun kilang sesegera mungkin. Cara ini dinilai ampuh untuk menghentikan praktik mafia atau setidaknya meminimalkan ruang gerak mafia.
Mengenai aturan, lanjut Sudirman, contoh yang akan diterapkan adalah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki hak partisipasi di sektor migas untuk fokus pada saham yang mereka miliki.
BUMD tak boleh memanfaatkan hak partisipasi itu untuk dijadikan praktik percaloan sektor migas.
”Aturan-aturan semacam ini nantinya diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia migas,” kata Sudirman.
Sudirman meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu, kejahatan mafia migas tersebut akan terungkap. Apalagi, era kecanggihan teknologi dan era keterbukaan sekarang akan semakin mempercepat pengungkapan itu.
”Saya percaya bahwa tidak ada orang yang berlaku jahat dan sewenang-wenang dalam kurun waktu yang lama. Kami tidak akan terlalu bernafsu mengejar mereka. Lebih baik membangun fondasi yang baik dan kuat, lalu membiarkan penegak hukum yang bekerja,” ujar Sudirman.
Versi Rini Soemarno
Sementara itu, menurut Rini Soemarno yang jadi tandem Sudirman Said dalam pemberantasan mafia migas, menyebut mafia migas bisa menggarong negara karena melibatkan pejabat pembuat aturan.
”Untuk memberantas mafia migas, kami tidak mengejar orang, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang transparan dan terbuka untuk membatasi ruang gerak mereka sehingga orang-orang itu tidak bisa beroperasi dengan leluasa,” ujar Rini.
Rini mengakui, praktik-praktik mafia di sektor migas itu ada. Mereka beroperasi lewat beragam regulasi yang ada. Praktik tersebut bisa terwujud lantaran ada banyak pihak yang terlibat.
”Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia tersebut meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total di dalam institusi. Sistem yang baik dan transparan dibangun agar mereka tidak dapat beroperasi,” kata Rini.
Janji kampanye
Pembangunan kilang minyak jadi salah satu program Nawacita Jokowi di sektor ketahanan energi. Selain kilang, program lain di sektor ini termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW.
"Kilang migas, akan kami selesaikan secepatnya. Tapi bangun kilang tidak bisa 1-2 tahun, paling tidak butuh 3 tahun," ujar Jokowi.
Sementara itu, Jokowi menyebut kalau pengelolaan BBM dalam upaya menekan subsidi bisa diperbaiki melalui pembangunan kilang-kilang minyak yang baru.
Saat itu, Jokowi bersama Jusuf Kalla (JK) memaparkan program-programnya di sektor energi jika terpilih memimpin Indonesia dalam dialog yang diselenggarakan Kadin.
”Pembangunan kilang minyak yang baru itu sangat penting, tetapi selama ini belum dilakukan. Uang ada, tanah ada. Karena itu, kilang harus dibangun supaya mafia impor bahan bakar minyak itu mati. Itu persoalan yang selama ini terjadi,” kata JK.
Berdasarkan catatan Kompas, biaya pembangunan sebuah kilang minyak di Indonesia mencapai 10 miliar-12 miliar dollar AS atau sekitar Rp 116 triliun sampai Rp 139 triliun.
Minyak mentah yang dapat diolah di kilang dalam negeri 650.000 barrel per hari (bph) meski total kapasitas kilang Pertamina 1 juta bph. Kilang minyak terakhir dibangun pada 1995.
Pasangan Jokowi-JK saat itu, melihat pengelolaan BBM dalam upaya menekan subsidi bisa diperbaiki melalui pembangunan kilang-kilang minyak yang baru.
Berdasarkan catatan Kompas, biaya pembangunan sebuah kilang minyak di Indonesia mencapai 10 miliar-12 miliar dollar AS atau sekitar Rp 116 triliun sampai Rp 139 triliun.
Minyak mentah yang dapat diolah di kilang dalam negeri 650.000 barrel per hari (bph) meski total kapasitas kilang Pertamina 1 juta bph. Kilang minyak terakhir dibangun pada 1995.
Kemudian setelah terpilih jadi presiden, pada akhir 2014, Jokowi menargetkan pembangunan kilang migas akan selesai dalam waktu tiga tahun.
"Kilang migas, akan kami selesaikan secepatnya. Tapi bangun kilang tidak bisa 1-2 tahun, paling tidak butuh 3 tahun," ujar Jokowi saat Musrenbangnas 2014 di Hotel Bidakara Jakarta, saat itu.
Jokowi bahkan menyinggung soal kebijakan pemerintah sebelumnya yang tak melakukan pembangunan kilang migas.
Padahal, menurut Jokowi, banyak investor yang antri untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan kilang migas.
"Yang ingin bangun banyak sekali, ini akan kita mulai," kata Jokowi.
