KPK Minta Politisi PDIP Serahkan Diri

Meski telah meninggal, Nazarudin mendapat suara terbanyak pada pileg 2019. Setelah itu, posisinya diisi oleh caleg PDI-P lain, Rizky Aprilia, yang kemudian dilantik menjadi anggota Komisi IV DPR. Kasus suap yang dilakukan oleh Harun diduga untuk menggeser Rizky dari posisinya di Komisi IV DPR.

Melalui cuitan bernada bertanya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyeret dua staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di pusaran OTT KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Apa kata Hasto? "Sampai saat ini kita belum tahu, karena itu kita menunggu keputusan dan apa yang disampaikan oleh KPU. Kabarnya KPU akan mengeluarkan press realese terkait masalah tersebut," kata Hasto di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

"Untuk itu mari kita lihat upaya yang dilakukan KPK adlaah hal yang positif, kemudian saya sebagai sekjen tentunya saja bertanggungjawab terhadap pembinaan kader-kader partai," sambungnya.

• Warga Terganggu Aksi Balap Liar, Satlantas Polres Bitung dan Polsek Maesa Lakukan Penindakan

Institusi Kena Sanksi Publik

Pengamat politik dari Unsrat, Ferry Liando menilai kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan jadi pelajaran bagi institusi. Baik penyelenggara pemilu maupun parpol.

Meski dilakukan oknum, ada sanksi publik bagi institusi terkait nama baik dan kepercayaan. Menjadi penyelenggara (pemilu) rentan diganggu karena banyak pihak yang berkepentingan.
Kejahatan bisa terjadi karena 3 faktor yakni niat, kesempatan dan tekanan eksternal.

Bisa jadi peristiwa ini karena tekanan eksternal terutama yang berkepentingan terhadap kebijakan KPU. Namun demikian apapun faktor yang melatarbelakangi peristiwa itu, hal ini tidak bisa dibenarkan. Kejadian itu harusnya tidak boleh terjadi.

Walaupun pelakunya hanya satu orang namun bisa menggagu institusi secara keseluruhan. Ini pukulan berat yang harus ditanggung institusi. Butuh waktu panjang untuk memulihkan nama baik dan kepercayaan publik.

Bagi penyelenggara pemilu, kejadian ini menjadi pelajaran bagi penyelenggara lain untuk selalu berhati-hati. Namun demikan jika benar ada dugaan keterlibatan elit partai besar di Indonesia dalam kasus ini, harusnya di buka secara terang benderang ke publik.

Biar juga publik yang akan memberikan penilaian tersendiri. Tidak boleh ada korupsi yang motifnya ada pengaruh parpol. Proses hukumnya lagi berjalan. Perlu pembuktian untuk benar bahwa elite parpol tersebut perlu ada sanksi politik. (ryo/dtc/kps)