Yasti Minta Bolmong Dukung ODSK: Ini Target Perolehan Suara Pilgub

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Tensi politik di Sulawesi Utara kian panas. Dukungan terhadap petahana Olly Dondokambey-Steven Kandouw mengkristal. Kali ini dari Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow. Yasti menargetkan ODSK meraih 80 persen suara di Kabupaten Bolmong pada Pemilihan Gubernur September 2020.

• Reynhard hanya Butuh Semenit Cari Mangsa: KBRI London Terus Dampingi

"Tak boleh ada nama lain di Bolmong. ODSK harus menang di atas 80 persen," beber Yasti. Yasti memaparkan alasan mengapa masyarakat Bolmong harus pilih ODSK. Sebut dia, OD punya jejaring kuat di pusat.

Ia dapat mengalirkan dana ke Bolmong dengan cepat dan mudah. "Jika kita pilih OD, maka kita dapat menagih ke OD," kata dia.

Ia merasa malu kalau menagih pembangunan pada ODSK karena kalah pada kontestasi lalu. "Kalau menang baru kita tagih," kata dia. Yasti berharap Olly dapat maju kembali bersama Steven Kandouw di pilgub mendatang. "Harapan kami keduanya dapat maju kembali," ujarnya.

Dalam sejumlah kesempatan, Yasti kerap mengungkapkan dukungannya secara terbuka kepada Olly. Ia bahkan mengajak warga Bolmong untuk mendukung ODSK di Pilgub 2020. Amatan Tribun Manado, dari semua kepala daerah di Sulut, Yasti yang paling getol mendukung ODSK.

Wilayah Bolmong diobok-obok calon kuat penantang ODSK. Jagoan Partai Golkar Christiany Eugenia Paruntu, akhir tahun lalu menyambangi Bolmong. Tetty mengunjungi Dumoga. Ia bertemu warga, "berbagi kasih" dan menancapkan baliho di sejumlah titik.

Yasti tenang saja. "Itu hak mereka, biar saja, kan parameternya bukan baliho," kata dia. Yasti adalah pendukung berat ODSK. Dari semua kepala daerah, ia yang paling getol mendukung ODSK.

Bahkan di kalangan kepala daerah merah sekalipun, suara Yasti paling lantang mendukung ODSK. Yasti bertekad memenangkan pasangan ODSK di Bolmong dalam Pilgub September. "Tak boleh ada nama lain di Bolmong. ODSK harus menang di atas 80 persen," beber Yasti.

Mantan Gubernur Sulut dua periode Sinyo Harry Sarundajang (SHS) mendoakan Olly agar bisa menjalankan tugas dengan baik. "Saya selalu mendoakan Pak Olly agar diberi kesehatan, kekuatan dan kegairahan untuk memimpin Sulut," katanya.

Dalam kapasitasnya sebagai Duta Besar RI untuk Filipina, SHS mengaku mengabulkan saran Olly untuk membuka jalur utara. Salah satu fokusnya adalah mengembangkan jalur RoRo yang ditandatangani Presiden Rodrigo Duterte dan Joko Widodo. SHS juga bakal mempercepat jalur udara Filipina ke Sulut. "Sekarang penerbangan baru dua kali seminggu, ke depan saya usahakan bisa tiap hari," katanya.

• Musim Dingin Eropa Ikut Dongkrak Harga Kopra Tembus Rp 8.000 Per Kg, Ini Kata Wagub

Di mata birokrat handal cum politikus ini memprediksikan Pilgub Sulut 2020 bakal dimenangkan incumbent. "Dalam perhitungan politik dan di atas kertas, incumbent biasanya menang. Itu adalah kenyataan yang harus diakui," kata SHS belum lama ini.

Selain ODSK, siapa kandidat kepala daerah PDIP di 7 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada segera diumumkan DPP pada momentum HUT ke-47 dan Rakernas I PDIP tanggal 10 - 11 Januari 2020.

Olly yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Sulut mengajak seluruh kader dan pengurus di tingkat pengurus anak cabang dan ranting se Sulut untuk mengikuti secara tidak langsung pelaksanaan itu. "Pelaksanaannya di PRJ Kemayoran Jakarta, yang tidak hadir bisa nonton secara langsung via (lewat) sejumlah TV nasional," tutur Olly saat menyambangi Kota Bitung beberapa waktu lalu.

Di hadapan pengurus, kader, simpatisan dan anggota DPRD Bitung dari Fraksi PDIP, Olly katakan Rakernas dan HUT nanti menjadi sarana untuk konsolidasi menghadapi Pilkada Serentak 2020.

Akan dihadiri pengurus partai tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta seluruh fraksi PDIP DPRD. "Tadinya mau berangkatkan PAC di Sulut, kami pengurus DPD suduh menyampaikan ke DPP. Namun daerah lain minta kepada ketum, PAC melakukan konsolidasi struktur organisasi," katanya.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPC PDIP Kota Bitung Aldo Ratungalo menambahkan, pada pelaksanaan HUT partai dan Rakernas akan dilakukan konsolidasi partai dalam pemenangan setiap kontestasi politik di daerah masing-masing.

"Terkait penentuan atau keputusan siapa kandidat yang akan diusung pada Pilkada Pilwako Kota Bitung pada posisi wakil wali kota, belum dapat dipastikan apakah akan dilakukan pada Rakernas dan HUT partai. Bisa ya bisa tidak tergantung DPP," kata Aldo kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (7/1/2020) malam.

Lanjut Ketua DPRD Bitung ini, untuk rencana melakukan fit and propertest (FPT) sesuai Rakernas. Akan ditetapkan dalam pleno DPD untuk jadwalnya.

Utamakan Figur Berpengalaman

Ferry Liando, Pengamat Politik dari Unsrat menilai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP punya kewenangan besar dalam penetapan pasangan calon kepala daerah. Tentu PDIP punya kriteria internal dalam menentukan bakal calon atau pun pasangan.

Namun demikian sebagai partai yang besar harusnya PDIP tidak hanya mengakomodasi kepentingan internal parpol. Tetapi harus juga mengakomodasi kepentingan publik.
Jika bakal calon yang diusung itu terpilih maka yang bersangkutan tidak hanya menjadi aset parpol tetapi juga menjadi milik publik terutama masyarakat di daerah.

Penting bagi PDIP untuk memperhatikan kearifan lokal dalam menentukan bakal calon maupun pasangannya. Kedua, sebagai partai yang besar PDIP perlu menunjukan keteladanan.

• Penyelidikan Kasus Jiwasraya Masih Terus Belanjut, Kejagung RI Siap Panggil Mantan Menteri BUMN.

Artinya PDIP dalam menetapkan pasangan calon harus mengutamakan figur yang memiliki pengalaman kepemimpinan dan track record yang baik.
Selama ini banyak parpol yang tergoda melakukan tindakan mahar (candidate buying) bagi setiap calon tanpa memperhatikan kapasitasnya. Semoga saja PDIP bukan parpol seperti itu.

Ketiga, PDIP harus memberi contoh sebagai parpol yang berani memerangi tindakan politik uang. Caranya PDIP harus membuat pakta integritas dan kesepakatan dengan masing-masing calon bahwa jika ada calon yang diusung lalu kemudian terbukti melakukan politik uang maka PDIP tidak segan-segan membatalkan dan menarik dukungan terhadap calon itu.

Jika tiga hal ini dilakukan PDIP maka partai banteng moncong putih itu bukan hanya partai besar tetapi juga akan dikenang publik sebagai parpol yang memiliki jasa bagi kualitas demokrasi di Indonesia. (ang/art/crz)