Regional
Viral Wabub Nduga Papua Undur Diri, Tak Pernah Didengar Pemerintah, Mahfud MD Beri Tanggapan Menohok
Dalam kesempatan itu, Wentius menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati Nduga.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Papua, Wentius Nimiangge, masih menjadi perbincangan hinggka kini.
Dikabarkan, Wentius Nimiangge mengundurkan diri karena permintaannya untuk menarik anggota TNI-Polri tak direalisasikan pemerintah pusat.
Di lihat pada sisi yang lain, korban sipil terus berjatuhan.
Terkait narasi tersebut, tanggapan mencuat dari tokoh nasional.
Di antaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, sampai pihak Istana Negara.
1. Ma'ruf Amin: Kalau Sudah Selesai Pasti Ditarik
Dilansir dari Kompas.com dengan judul artikel Soal Kabar Wabup Nduga Mundur, Wapres Pastikan Pendekatan Keamanan Hanya Sementara, Ma'ruf Amin memastikan keberadaan aparat di Papua hanya sementara.
"Saya kira pendekatan keamanan itu sepanjang itu masih di Nduga masih ada (ancaman keamanan). Kalau sudah selesai saya kira pasti ditarik (pasukannya)," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Ma'ruf pun mengatakan, pemerintah tak hanya menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Menurut dia, pemerintah juga menggunakan pendekatan sosial ekonomi untuk menyalahkan masalah keadilan sosial di sana.
"Pendekatan yang dilakukan tidak hanya keamanan, juga kan sosial, ekonomi pendidikan. Jadi kalau keamanan itu hanya bersifat sementara sampai situasi kondusif," ujar Ma'ruf Amin.
2. Mahduf MD: Jangan Terprovokasi
Masih dari Kompas.com, dari judul berita Mahfud Minta Publik Tak Terprovokasi Manuver Politik Wabup Nduga, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta publik tak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bersifat manuver politik.
Hal ini disampaikan Mahfud saat menanggapi pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, dari jabatannya.
"Jangan terprovokasi oleh hal-hal yang seperti itu yang sifatnya manuver politik," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).
