Gebrakan Baru Nadiem Makarim, UN Diterapkan Untuk Uji Kelas 8 SMP dan 11 SMA, Kelas 9 dan 12 AKMSK?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gebrakan terbaru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, soal pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun depan akan dipercepat.

Nadiem Makarim menjelaskan, pelaksanaan UN akan dilakukan di tengah dan tidak lagi di akhir seperti yang dilakukan selama ini.

Mantan CEO Go-jek itu mengatakan, selama ini Dinas Pendidikan mengatur agar UN dilakukan di kelas 9 SMP dan juga 12 SMA.

Nantinya ia akan memberikan gebrakan agar UN bisa dilakukan di kelas 8 SMP dan 11 SMA.

Nadiem menambahkan, konsekuensinya, hasil UN tidak lagi dapat digunakan untuk seleksi karena dilakukan di tengah.

"Bayangkan 3 tahun bersekolah namun hanya dalam dua sampai tiga kehebatan anak ditentukan dalam waktu yang singkat itu," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, hari ini, Senin (23/12/2019).

Nadiem menilai hal tersebut tidak adil bagi siswa karena seharusnya UN bersifat mengevaluasi sistem bukan prestasi akademik siswa.

Kabar UN Digantikan dengan Program AKMSK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya memutuskan Ujian Nasional (UN) dihapus dari program pendidikan Indonesia.

Mendikbud Nadiem Makarim membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).

Nadiem Makarim memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020. 

Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

Ujian Nasional (UN) digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (AKMSK).

"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Nadiem mengungkapkan UN tetap dipertahankan pada 2020 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Komentar DPR soal Wacana Hapus UN

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019) lalu.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.

"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru.

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri."

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza.

Melihat hal tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

"Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak."

"Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya.

Ujian Nasional Gunakan HP Berbasis Android, Delapan Siswa Ini Terpaksa Kerjakan Soal di Lab

Delapan siswa SMK Muhammadiyah Kota Magelang terpaksa mengerjakan soal ujian di laboratorium komputer sekolah.

Mereka tidak memiliki handphone (HP) berbasis android.

Guru Produktif Multi Media SMK Muhammadiyah Kota Magelang Retno Putranti menjelaskan, siswa peserta USBN wajib menggunakan HP berbasis android.

Itu karena tahun ini telah diterapkan USBN berbasis android.

"Siswa peserta USBN yang tidak memiliki (HP android) kami fasilitasi untuk masuk di laboratorium komputer. Tadi ada sekitar 8 anak yang tidak memiliki," kata dia, Selasa (9/4/2019).

Retno menyebutkan, USBN di sekolahnya diikuti oleh 143 siswa kelas XII. Ujian telah digelar sejak 29 Maret 2019 dan akan berakhir 10 April 2019.

Proses ujian cukup mudah. Siswa cukup mengakses akses poin di ruang kelas masing-masing, setelah terkoneksi membuka aplikasi browsing google chrome.

"Setelah masuk google chrome kemudian menuliskan nomor IP server di search engine. Kemudian siswa menulis user name dan password.

"Setelah itu siswa bisa mengerjakan soal-soal yang tersedia," jelasnya.

Kepala SMK Muhammadiyah Kota Magelang Atiningsih, mengatakan USBN online berbasis android baru pertama kali diselenggarakan di sekolahnya.

Pemakaian aplikasi ini selain memudahkan, juga bisa melatih kejujuran siswa peserta ujian.

"Untuk kejujuran anak dengan tes menggunakan android bisa dipantau dari situ karena soal diacak.

"Berikutnya, kita tidak menggunakan kertas jadi mengurangi polusi sampah dan menghemat biaya juga," kata dia.

Ini juga menjadi bagian upaya SMK Muhammadiyah Kota Magelang menghadapi revolusi industri 4.0.

Seorang peserta USBN yang tidak menggunan HP android, Wahyu Prasetyo, mengatakan ia tidak bisa mengerjakan ujian di kelas karena HP android miliknya sedang rusak.

Tapi ia merasa tidak mengalami masalah berarti dan bisa mengerjakan soal dengan lancar.

"Saya punya HP Android tapi rusak. Jadi mengerjakan soal di ruang laboratorium. Tapi tidak masalah, lancar saja tadi. Saya bersyukur," ujar siswa Jurusan Multimedia itu. ( Kompas.com )

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendikbud: UN Akan Dipercepat Saat Siswa di Kelas 8 dan 11, https://www.tribunnews.com/pendidikan/2019/12/23/mendikbud-un-akan-dipercepat-saat-siswa-di-kelas-8-dan-11.