Pimpinan MPR Sambangi Markas Tribun: Ini Isu yang Dibicarakan Bamsoet

Sehingga kalau di luar itu maka tidak bisa dibahas, kalau sekarang kita sepakat hanya GBHN ya itu saja tidak boleh ada yang lainnya. Ada yang mengatakan kalau buka kotak pandura, kan tergantung usulan awal kalau paripurnanya hanya GBHN ya seputar itu saja.

Kecuali ada pemikiran lain soal sistem politik. Pasal 2 ayat 3 yang sebetulnya bertentangan dengan Pancasila. Kita ingin sistem kita adalah Pancasila. PR kita ini selain direkomendasikan periode kemarin soal GBHN melalui amandemen terbatas juga harus ada penguatan PPD, penataan kembali sistem presidential.

Kemudian penguatan DPD. Kemudian kekuasaan kamtibman, itu rekomendasi yang masuk dari dalam rencana amandemen terbatas.

Berikutnya apakah ini masih relevan dengan teknologi dan perkembangan zaman masih mengacu pada Pasal 33. Sebenarnya Pasal 33 hanya menyebut tanah, bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya, kan sekarang sudah termasuk langit. Itu belum diatur.

• Komisi I, Sorot Penyusunan RPJMDes

Kita tahu bahwa presiden menyatakan kalau begitu tidak perlu amandemen. Tapi kan semua itu akan berpulang pada nanti keputusan parlemen bersama dengan pemerintah dan partai politik. Bagaimana nanti bentuknya kita lihat dinamika politik yang terjadi dan berkembang di masa yang akan datang.

Kebijakan awalnya adalah rekomendasi MPR sebelumnya itu pun juga ada cabangnya. Karena untuk GBHN menurut Golkar, PKS, dan Demokrat cukup Undang-Undang tidak perlu TAP MPR.

Sementara tujuh partai lain harus melalui TAP MPR atau amandemen. Sementara kita ingin segala yang ada di MPR harus kita ambil secara musyawarah mufakat supaya tidak ada pro kontra di tengah masyarakat.

Tugas kita di MPR bicara langit saja. Mengatur cuaca supaya tidak hujan lebat, mengatur panasnya agar tidak kepanasan semua kita mengatur suhu politik sejuk. Sementara lalu lintasnya urusan di DPR. Jadi urusan kita langit saja ha-ha.

Hidayat Nur Wahid:

Jadi pada periode di bawah kepemimpinan pak Bambang Soesatyo memang ingin bukan hanya menindaklanjuti rekomendasi tapi mengkokohkan sistem kemusyawaratan. Karena ketika pemilihan MPR supaya kita musyawarah mufakat.

Sekarang kita bertemu dengan bapak di Tribun, sebelumnya Kompas, NU, Muhammadiyah, partai-partai politik, ini cara kami untuk membumikan musyawarah secara jemput bola.
Jadi kami datang ke stakeholder.

Untuk mendengarkan aspirasi, masukan, saran dengan beragam hal yang menjadi kewenangan MPR yang kita laksanakan sekarang. Gaya kepemimpinan baru di bawah pak Bambang. Karenanya kami datang kemari sangat siap kalau rekan-rekan datang ke MPR untuk menyampaikan aspirasinya.

Jazilul:

Saya hanya nambahin sedikit bahwa di dalam demokrasi Indonesia kita mengalami pasang surut. Dan terakhir kita sebut era reformasi yang ditandai amandemen ini. Mengamandemen sampai empat kali.

Setelah 2002 ini sampai hari ini apakah tidak perlu reformasi? Dan era ini menurut saya momentum karena pimpinan MPR ini yang terbesar sepanjang sejarah ada 10.
Ditandai kekuatan fraksi dan DPD.