Standar Pendidikan Sangat Membelenggu, Pengamat Pendidikan Setuju UN Dihapus

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus pelaksanaan ujian nasional (UN).

Sebagai gantinya Mendikbud merancang program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto menyebut standar pendidikan di Indonesia yang menerapkan UN itu mengikat para guru dan murid.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Rabu (11/12/2019), mengumumkan pelaksanaan ujian nasional pada 2021 akan dihapus.

• Hapus Ujian Nasional, Ini Jawaban Mendikbud Nadiem Makarim Atas Kritik Jusuf Kalla

Pelaksanaan ujian nasional (UN) akan diganti dengan program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Budi menilai penggantian UN akan lebih baik.

Sebab, menurutnya, standar pendidikan saat ini sudah membelenggu para guru dan siswa.

Budi mengatakan, para guru tidak bisa mengajarkan pendidikan karakter kepada anak, karena fokus pada ujian nasional.

"Standar-standar pendidikan itu sangat membelenggu, seperti misalnya masalah karakter yang tidak tercakup dalam ujian nasional sebelumnya," ujar Budi di Studio Menara Kompas, Rabu (11/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Itu tidak adil untuk murid juga," lanjut Budi.

Ia menyebut, murid harus belajar selama tiga tahun, dan mendapatkan evaluasi dari belajarnya itu dari pelaksanaan UN.

"Mereka belajar tiga tahun untuk evaluasi yang dua hari, dengan UN yang seperti itu," katanya.

Sehingga jika pelaksanaan UN akan dihapus pada 2021 mendatang, Budi menyebutnya itu lebih baik.

"Sekarang lebih baik," ujar Budi.

Menurut Budi, program pengganti UN itu bertujuan untuk memberi kemerdekaan untuk guru dan dunia pendidikan.

"Lebih baik, karena ini dalam rangka untuk memerdekakan guru dan pendidikan," jelasnya.

Budi menyebut, dengan adanya pelaksanaan UN, guru dan pihak sekolah hanya fokus mempersiapkan UN saja.

"UN itu selama ini sudah membuat disorientasi pendidikan, sehingga guru dan sekolah fokusnya hanya ke UN," katanya.

Saat UN masih menjadi syarat kelulusan beberapa tahun yang lalu, menurut Budi, pelaksanaan UN waktu itu menjadi politik pendidikan.

"Apalagi ketika UN menjadi tolak ukur kelulusan, dan itu menjadi politik pendidikan daerah," lanjut Budi.

"Harusnya melihat UN itu bagian dari standar penilaian," imbuhnya.

Dikutip dari YouTube Kompascom Reporter on Location, Nadiem Makarim menjelaskan, pelaksanaan program pengganti UN itu akan dilakukan berbasis komputer.

Selain itu, nantinya pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

"Ini sudah pasti computer based, dilaksanakannya di saat yang sama," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Mendikbud mengatakan, format dari program tersebut kemungkinan adalah pilihan ganda.

• VIRAL Suami Relakan Istri Dikebumikan Pakai Gaun Pengantin, Semula Dikira hanya Sakit Flu Biasa

Namun, ia menjelaskan, meskipun bentuknya pilihan ganda, nantinya bersifat pertanyaan yang berisi permasalahan.

"Kalau computer based, ada kemungkinan sudah pasti format yang paling memudahkahkan contohnya pilihan ganda, tapi bersifat pertanyaan dan problem setnya," jelasnya.

Selain itu, perbedaan UN dengan program pengganti ini menurut Nadiem adalah, tidak ada lagi beban stres yang dirasakan oleh wali murid dan siswa.

"Tapi kuncinya, yang sudah berubah adalah, ini tidak jadi beban stres buat orangtua dan murid," kata Nadiem.

Perbedaan yang kedua menurut Nadiem, tidak ada lagi hafalan dalam proses pembelajaran.

• Cerita Selir Raja Louis XV, Punya Pengaruh Luar Biasa, Diberi Pemakaman Terbaik Kini Jadi Trotoar

"Nggak ada tuh mau hapal apa nggak bisa, apa yang mau dihafal?" tanya Nadiem.

Alasannya, ia mengatakan, siswa sudah tidak diberi materi hafalan oleh guru.

Pembelajaran yang sebelumnya hafalan, diganti dengan proses analisa dengan konsep yang sederhana.

"karena sudah tidak ada materi hafalannya lagi, semuanya adalah proses analisa daripada konsep-konsep yang simple," jelasnya.

Penghapusan Ujian Nasional

Nadiem Makarim memastikan Ujian Nasional 2020 akan tetap dilaksanakan seperti rencana sebelumnya.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya," ujar Nadiem

Sehingga, wali murid dan siswa yang akan mengikuti UN 2020, bisa mempersiapkannya.

"Jadi untuk 2020, banyak orangtua yang sudah investasi mereka untuk anaknya belajar untuk materi UN itu silakan untuk 2020," kata Nadiem.

"Tapi itu hari terakhir UN seperti tahun lalu diselenggarakan," lanjut Nadiem.

Program UN ini pada 2021 akan digantikan dengan program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Penjelasan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Nadiem Makarim menjelaskan pengertian dari program pengganti Ujian Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Menurutnya, program pengganti itu sedang dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun, sudah ditentukan, pelaksanaan program tersebut akan berbasis komputer.

"Secara teknis, detailnya kita sedang membahas, tapi sudah pasti akan dilaksanakan melalui komputer," ungkap Nadiem.

• Pesan Jokowi Kepada Gibran Rakabuming Raka, Minta Jangan Gunakan Jalan Pintas, Proses Masih Panjang

Pelaksanaan berbasis komputer tersebut, menurutnya itu berdasarkan standar nasional yang sudah ditentukan.

"Apapun dalam standar nasional itu computer based," lanjutnya.

Program pengganti UN itu, Nadiem mengatakan sebagai gerakan Kemendikbud ke depan.

Selain itu, program baru tersebut akan menjadi tugas ke depan Kemendikbud untuk membantu semua siswa di Indonesia dapat mengoperasikan komputer.

"Jadi itu adalah gerakan kita, PR kita selama satu tahun ke depan ini adalah memastikan semua murid itu bisa (menggunakan)," jelasnya.

Alasannya, menurut Nadiem, masih ada siswa di beberapa daerah yang belum bisa mengoperasikan komputer.

"Karena beberapa di daerah kan belum bisa," jelasnya.

Sehingga tugas tersebut, akan dituntaskan Nadiem Makarim bersama Kemendikbud pada tahun ini.

"Jadi itu harapannya harus kita tuntaskan tahun ini," tambah Nadiem.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

• Hati-hati Terhadap Bumbu Dapur Ini, Bisa Jadi Penyebab Penyakit Gagal Jantung!

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Setuju UN 2021 Dihapus Nadiem Makarim, Pengamat Pendidikan: Standar Pendidikan Sangat Membelenggu