Mendikbud Nadiem Makarim Hapus UN Mulai 2021, Arif Rahman Sebut Perlu Ada Standar Kemampuan Minimum

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim umumkan penghapusan Ujian Nasional (UN).

Pengamat pendidikan Arif Rahman Hakim mengapresiasi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021.

Karena fasilitas pendidikan dan guru yang disediakan pemerintah berbeda-beda di setiap daerah.

"Kalau UN dilakukan kepada fasilitas yang disediakan pemerintah yang berbeda-beda, itu kan tidak adil. Maka UN itu tidak tepat untuk dilakukan secara umum," ujar Arif Rahman Hakim melalui sambungan telepon kepada Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).

"Karena itu saya pikir memang tepat UN dihapuskan sebagai evaluasi seluruh Indonesia," tegas Arif Rahman Hakim.

Dia mengatakan, sudah sejak lama menyuarakan agar UN dihapuskan dari dunia pendidikan di Indonesia.

• Dua Bulan Nadiem Makarim Menjabat, 4 Kebijakan Merdeka Belajar Telah Dikeluarkan

Bagaimana dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sebagai pengganti UN?

Menurut dia, memang perlu ada standar kemampuan minimum yang harus dikuasai oleh setiap anak-anak didik seluruh Indonesia.

Standar kemampuan minimum itu harus dimiliki seorang siswa untuk naik ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

"Misalnya dinyatakan dia lulus dari SMA "A" di Jawa. Lalu di Papua, ada siswa lulus SMA. Mereka dinyatakan lulus setelah dinilai kemampuan minimumnya. Minimum seorang siswa itu menguasai 10 pokok bahasan dari 16 yang ada, umpanya. Itu minimum. Dan itu harus dikuasi para peserta didik," jelasnya.

Kalau tidak menguasai kemampuan minimum, maka seorang anak didik tidak punya kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SD ke SMP, SMP ke SMA dan SMA ke Perguruan Tinggi.

"Jadi ada kemampuan minimum yang memang harus dikuasai oleh setiap anak-anak didik seluruh Indonesia," jelasnya.

Selain itu dia mengingatkan, pendidikan itu bukan hanya untuk capaian keilmuan saja.

Tapi yang paling penting dari pendidikan itu adalah membina karakter dari anak-anak didik dalam setiap fasenya.

Melalui pendidikan kata dia, anak-anak betul-betul bisa diberikan kesempatan berkembang karakternya menjadi jauh lebih dewasa dari posisinya yang ada sekarang.

"Umpamanya, anak kelas 6 SD. Dia harus punya karakter anak yang disebut remaja awal.Kalau sudah SMA itu sudah remaja, begitu selanjutnya," ucapnya.

• HARBOLNAS - Ada 10 E-Commerce Berikan Promo Menarik Hari Ini, Silakan Cek dan Nikmati Penawarannya

Apa catatan penting dalam yang harus dipersiapkan pemerintah pada masa transisi ini?

Menurut dia, catatan paling penting bagi pemerintah adalah untuk meningkatkan mutu fasilitas pendidikan, guru-guru dan proses pembelajaran yang ada pada anak-anak.

Pemerintah imbuh dia, harus terus meningkatkan kualitas guru-guru yang ada di seluruh Indonesia.

Guru adalah garda terdepan yang akan memastikan program ini tercapai atau tidak.

Selain itu guru pula lah yang akan mengajar anak didik untuk bisa mencapai kemampuan minimum.

"Tidak bisa guru dibiarkan begitu saja. Jumlah guru ada 2,7 jutaan di Indonesia. Itu harus terus mendapatkan pembinaan-pembinaan. Supaya ia bisa memberikan kepada anak-anak, kemampuan minimum yang harus dicapai anak-anak yang jumlahnya 51 juta murid," tegasnya.

Nadiem Pastikan Asesmen Kompetensi Minimum Bakal Berbasis Komputer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pelaksanaan program asesmen kompetensi minimum bakal dilaksanakan dengan berbasis komputer.

Menurut Nadiem, secara standar nasional program ini harus berbasis komputer. Program ini menggantikan program Ujian Nasional (UN).

• Cara Ampuh Dapat Promo Murah dan Terbaik di Harbolnas 2019, Dijamin Bukan Jebakan Diskon!

"Sudah pasti ini akan dilaksanakan melalui komputer, itu sudah pasti gak mungkin kita tidak melaksanakan (tanpa berbasis komputer). Apapun dalam standar nasional harus computer based," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Meski begitu, Nadiem mengatakan masih ada kendala karena tidak seluruh daerah dapat melakukan program dengan berbasis komputer. Kemendikbud bakal melakukan pembenahan terhadap masalah pada tahun ini

"Jadi itu adalah PR kita untuk memastikan semua murid itu bisa. Karena kan sekarang ada beberapa daerak nggak bisa, jadi itu harus kita tuntaskan tahun ini," tutur Nadiem.

Seperti diketahui, Nadiem akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).

Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020. Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.(

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

SUBCRIBE TRIBUN MANADO OFFICIAL