Jokowi Dukung Nadiem Hapus UN per 2021, UN Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mendikbud Nadiem Makarim hapus Ujian Nasional (UN) per 2021.

UN akan diganti dengan asesmen kompetensi dan survei karakter.

Nadiem Makarim mengatakan, materi pada survei karakter berisi pertanyaan tentang pemahaman azas-azas Pancasila.

"Survei karakter. Di sinilah kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan seberapa jauh azas-azas Pancasila telah ditanamkan kepada anak ini," ucap Nadiem saat rapat dengan DPR, Kamis(12/12).

Selain itu, survei karakter juga bakal menggali pemahaman siswa tentang gotong royong, ke-Bhinnekaan serta toleransi.

Bahkan, survei tersebut bakal mendalami apakah siswa mendapatkan perundungan selama sekolah, tekanan dari guru, bahkan pertanyaan apakah ada pengajaran yang tidak toleran.

• Mendikbud Nadiem Makarim Hapus UN Mulai 2021, Arif Rahman Sebut Perlu Ada Standar Kemampuan Minimum

"Survei ini untuk menanyakan apakah anak dikondisikan dengan aman, apakah dia merasa dibully di kelas, apakah dia mendapat tekanan dari murid orang tua maupun guru di dalam lingkungan dia, apa dia diberi ajaran yang tidak toleran," ujar Nadiem.

Meski begitu, Nadiem memastikan bahwa format pertanyaan diberikan secara simpel dan mudah agar tidak membebani siswa.

Saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, mantan bos Gojek itu dimintai penjelasan mengenai kebijakan meniadakan UN pada 2021.

Dalam rapat dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dan Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf ada pantun yang diberikan kepada Nadiem.

Pantun tersebut menyinggung soal ujian nasional yang bakal digantikan oleh Nadiem.

"Saya di mobil bikin pantun buat mas Nadiem," tutur Syaiful Huda.

"Ada jarum dan ada juga peniti. Jangan ditusuk pastilah luka. Ujian nasional sudah akan diganti. Mas Nadiem harus jamin lebih sempurna," ucap Syaiful yang diiringi tawa anggota DPR lainnya.

Setelah itu, Syaiful Huda meminta Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan secara rinci soal penggantian sistem UN.

Syaiful berharap program baru yang digagas oleh Nadiem tidak mengorbankan siswa.

Dirinya tidak ingin anak menjadi bahan percobaan dengan sistem ini.

• Mendikbud Hapus UN, Menko PMK Muhadjir Effendy Mendukung

“Kami memohon penjelasan lebih detail terkait dengan masalah ini, jangan sampai siswa kita menjadi kelinci percobaan lagi,” ujar Syaiful.

Syaiful juga menanyakan kepada Nadiem apakah nantinya guru-guru sudah siap untuk menghadapi kebijakan baru yang bakal diterapkan.

“Apakah guru-guru kita sudah system assesment kompetensi dan kualitas guru, sarana, prasarana sekolah sudah memadai?,” ucap Syaiful.

Kepala Balitbang Kemendikbud dan Dikti Totok Suprayitno menyebut justru program baru pengganti UN akan membangkitkan semangat belajar siswa setiap hari.

"Jadi, motivasi tidak dibangkitkan di akhir saja, tapi keseharian belajarnya itu. Oleh karena itu, penggantinya tidak hanya UN diganti literasi, numerasi," ujar Totok.

Totok mengatakan, dalam program baru ini yang ditekankan adalah proses perbaikan terus menerus selama jenjang sekolah.

Dalam proses pembelajaran, guru terus melakukan evaluasi terhadap siswa.

"Ketika sekolah itu proses di dalam pendidikan, guru harus selalu melakukan asesmen yang formatif untuk perbaikan terus menerus.

Hendaknya motivasi belajar dibangkitkan setiap saat, harian, itu jangan mengandalkan motivasi belajar di akhir saja," tutur Totok.

Jenis pertanyaan pada asesmen juga tidak berbentuk pilihan ganda seperti UN.

Dalam asesmen bentuk soal berupa esai yang bisa diisi sesuai pemahaman siswa.

• Nadiem Makarim Bongkar Sistem Belajar Indonesia, Hapus UN, Bikin Stres Siswa dan Guru

"Dan itu yang digunakan beda, asesmen di akhir dan keseharian beda. Kalau di akhir banyak multiple choice, di tengah bisa bervariasi seperti esai, jelaskan, kemampuan berargumentasi, menjawab dengan pendapatnya sendiri ini sangat penting," pungkas Totok.

Jangan Remehkan Guru

Nadiem Makarim mengatakan, banyak pihak yang mengkritisi soal kompetensi dari guru di Indonesia.

Menurut Nadiem, pertanyaan itu terkait dengan perubahan sistem Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang digagas olehnya.

Nadiem mengaku memiliki dua jawaban untuk pertanyaan itu.

"Kritik utama penghapusan USBN itu pasti sama semuanya. Kritik utamanya adalah guru belum punya kompetensi untuk melakukan itu, kepala sekolah belum punya kompetensi, saya menjawab kritik itu dengan dua komen," tutur Nadiem.

Nadiem meminta agar pihak yang mengkritik tidak meremehkan kemampuan dari guru.

"Komen pertama, mohon jangan pernah meremehkan guru. Banyak sekali sebenarnya guru-guru yang lebih tahu dari saya bahwa hal seperti soal pilihan ganda

yang bersifat standar nasional tuh sebenarnya bukan mengetes kompetensi yang diinginkan," tutur Nadiem.

Selanjutnya, Nadiem menyebut setiap guru dalam mengajar harus selalu diawali dengan proses refleksi.

Proses tersebut tidak memandang kompetensi guru yang rendah atau tinggi.

"Komen saya yang kedua, mau kompetensi tinggi atau kompetensi rendah dari seorang guru harus melewati dalam mengintepretasi standar nasional.

Dan menjadikannya penilaian untuk sekolahnya dia adalah suatu langkah yang harus dijalani semua guru," tegas Nadiem.

Didukung Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mendukung keputusan Mendikbud Nadiem Makarim yang resmi menghapus UN pada 2021.

"Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa UN mulai 2021 sudah dihapus. Artinya tidak ada UN lagi tahun 2021 akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ucap Jokowi.

"Artinya yang diasesmen adalah ‎sekolah dan guru. Dari situ bisa dijadikan evaluasi, pendidikan kita sampai level mana. Saya kita kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud," ujar Jokowi lagi.

Jokowi melanjutkan, mau tidak mau setiap sekolah akan ada angkanya.

Untuk sekolah yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik level.

"Nanti kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik," tambah Jokowi.

Terpisah, Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai pelaksanaan UN selama ini lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.

Meski sudah dipastikan UN dengan sistem yang sudah berjalan ini tidak akan lagi digunakan pada 2021, hal itu disesalkan IGI.

Pasalnya, IGI menilai hendaknya sudah mulai dihapus sejak 2020.

“Penghapusan UN mulai 2021 sesungguhnya sudah sangat terlambat. Ujian nasional sudah seharusnya dihapuskan mulai 2020 ini.

Mengapa? Karena ujian nasional selama ini lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya bahkan kita tidak menemukan manfaat sama sekali dari ujian nasional,” ujar Ketua Umum IGI Ramli Rahim.

Ramli Rahim menyebut, adanya ujian nasional mengakibatkan siswa dan para guru berfokus menghadapi UN  dibanding melatih kemampuan siswa.

Ramli Rahim mengungkapkan sistem UN selama ini mengakibatkan anggapan UN jauh lebih penting daripada bakat, kemampuan nalar, kemampuan sosial dan kepribadian, serta kemampuan dasar siswa.

“Ujian nasional selama ini hanya menghidupkan bimbingan bimbingan belajar dan dengan demikian tes di sekolah-sekolah.

Bimbingan-bimbingan ini tentu saja bukan melatih siswa agar memiliki kemampuan nalar yang baik, bukan pula melatih siswa memiliki kemampuan analisa yang tinggi,” jelas Ramli Rahim.

Lebih lanjut, Ramli Rahim menilai UN membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Meskipun, UN tak lagi menggunakan kertas dalam penyelenggaraannya. Ramli Rahim menyebut pada 2019 Kemendikbud masih menganggarkan Rp 210 miliar untuk ujian nasional.

"Andai saja Rp 210 miliar ini digunakan untuk pengangkatan guru, pemerintah akan mampu mengangkat 3.500 guru dengan pendapatan rata-rata Rp 5 juta per bulan," ujar Ramli Rahim.

Selain anggaran dari pemerintah, Ramli Rahim menilai banyak anggaran yang harus dikeluarkan pihak peserta didik untuk menghadapi UN.

"Bisa dibayangkan, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh orangtua siswa untuk mempersiapkan anaknya menghadapi ujian nasional yang tidak banyak berguna itu,” kata Ramli Rahim.

Kebijakan penghapusan UN juga didukung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI menilai UN sudah menjadi momok bagi para siswa di Indonesia.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, menyambut baik rencana pemerintah tersebut pun disambut baik KPAI.

"UN sudah jadi momok, hapus saja!" ujarnya.

Retno menyebut dampak penghapusan UN akan berpengaruh pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang di sebagian daerah masih menggunakan nilai ujian nasional sebagai tolok ukur.

Lebih lanjut, Retno menyebut penghapusan UN akan sulit diterapkan jika cara mengajar guru di Indonesia tidak berubah.

Retno mengungkapkan dalam 25 tahun terakhir, guru masih mengedepankan metode menghapal dari pada budaya nalar dan budaya baca.

Guru yang tidak punya budaya membaca tidak akan bisa diandalkan sebagai ujung tombak perubahan.

"Guru berkualitas, siswanya juga berkualitas. Kalau para guru dan siswa berkualitas, maka sekolah pasti berkualitas. Jadi kuncinya di guru," kata dia.

(Tribun Network/fah/fel/why/wly)