Erick Tunjuk Eks Menteri Jadi Dirut di Perusahaan BUMN, Rocky Gerung Sebut Tak Bonafit

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gebrakan dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam beberapa waktu belakangan menunjuk beberapa tokoh masuk di BUMN.

Ada nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Komisaris Pertamina, Chandra Hamzah di BUMN bidang perbankan.

Erick pun tak segan memecat Dirut Garuda Ari Askhara yang tersangkut kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Erick juga menunjuk eks Menkominfo Rudiantara sebagai Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

• Rocky Gerung Bilang Lebih Berani Erick Thohir, Anggap Pemecatan Ari Askhara tak Mengagetkan

Pengamat Politik Rocky Gerung menyindir adanya mantan menteri yang akan menjabat jadi Dirut di Kementerian BUMN.

Jika dirinya ada di posisi itu, menurut Rocky Gerung, ia akan bersedia bukan untuk mempimpin, tapi untuk membubarkan BUMN.

Diwartakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk Rudiantara sebagai Direktur Utama PT PLN.

Namun terbaru, Erick Thohir menegaskan kalau keputusan itu belum final.

"Masih proses, kalau masuk namanya pasti masuk," kata Erick Thohir saat diwawancarai wartawan.

Ia juga menyebut ada tiga nama calon Dirut PLN yang sedang mengikuti proses seleksi.

Namun, ia belum mengetahui kapan Dirut PLN yang baru akan ditentukan.

"Baru selesai Garuda," ujar Erick Thohir.

• Senat AS Bakal Prioritaskan Sidang Pemakzulan Presiden Trump di Januari 2020, Bakal Lengser?

Ia juga menyebut, kategori calon Dirut PLN yakni dari figur yang berpengalaman, kalau listrik ini kan sangat menjadi krusial, tidak hanya kehidupan sehari-hari masyarakat tapi juga bagian dari peningkatan ekonomi.

"Nah ini yang saya rasa penting sekali ke depan siapapun yang terpilih nanti punya komitmen ini," jelasnya.

Sementara itu, jika nantinya Rudiantara akan terpilih jadi Dirut PLN, maka akan diberi pekerjaan rumah untuk menekan impor solar di PLN.

Tak hanya itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga diberi tugas untuk melanjutkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW).

“Pak Presiden Jokowi bilang minta impor tekan terus, PLN yang termasuk harus menekan impor. Pak Rudiantara (dianggap) paling tepat menangani itu,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di kantornya, Jakarta, Senin (9/12/2019).

• Cerita Selir Raja Louis XV, Punya Pengaruh Luar Biasa, Diberi Pemakaman Terbaik Kini Jadi Trotoar

Arya Sinulingga menjelaskan, Rudiantara bukan merupakan wajah baru di PLN.

Atas dasar itu, dia meyakini Rudiantara mampu memperbaiki kinerja PLN ke depannya.

“Pak Rudiantara tahu kebijakan-kebijakan apa yang diinginkan Pak Jokowi. Dia kan pernah jadi menteri selama 5 tahun,” kata Arya Sinulingga.

Saat itu, ia mendampingi Fahmi Mochtar yang ditetapkan sebagai Direktur Utama.

Di PLN Rudiantara berperan besar dalam mencari pendanaan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt.

• Ari Askhara Dipecat dari Dirut Garuda, Ini Sosoknya di Mata Karyawan Pelindo III

Namun pada 2009, melansir dari pemberitaan Kontan, Rudi mundur dari posisinya sebagai Wadirut PLN.

Ia mengundurkan diri dari posisinya sebelum terpilihnya Dahlan Iskan sebagai Dirut baru PLN.

Ketika itu, susunan tubuh PLN dirombak oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

Selain mengganti Dirut, Kementerian BUMN sepakat meniadakan posisi Wadirut PLN.

Hal itu ditanggapi oleh Rocky Gerung pilihan yang tidak bonafit.

• BREAKING NEWS: Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi di Jalan Ringroad Manado, 3 Mobil Tabrakan

"Itu artinya ada guilty feeling dari orang yang mengangkat dia, kan bagaimana mungkin dia udah pernah di alam status yang sebut saja elite untuk mengatur kebijakan, tiba-tiba musti mengatur sesuatu yang teknis, jadi menteri mengatur kebijakan, sekarang dia masuk di dalam hal yang teknis," jelas Rocky Gerung.

Ia pun menduga ada upaya pertukaran politik di dalam pengangkatan tersebut.

"Mungkin itu sogokan baru supaya si menteri nggak sakit hati karena dihilangkan di periode ke 2, saya baca itu semacam ya itu tidak bonafit lah seseorang, apalagi kalau dia dipaksa dan terima itu, apa karena dia gak punya uang jadi terima itu, bukan soal demi negara tapi kita tahu di belakang itu pasti ada tukar tambah politik," tutur Rocky Gerung lagi.

Kemudian saat ditanya apakah ia akan mengambil kesempatan itu jika ada di posisi tersebut, Rocky Gerung pun tertawa.

"Saya bubarin tuh, saya bersedia untuk membubarkan bukan bersedia untuk memimpin itu karena beberapa BUMN harusnya dibubarkan, karena jadi mesin pencari uang saja untuk parpol. Tapi ada ide misalnya buat bikin holding sebagainya, mungkin lebih baik juga," tuturnya.

• Pegawai KPK Akan Jadi PNS Usai Pelantikan Pimpinan Anti-Rasuah yang Baru