Pengajuan Anggaran Komputer Rp 128 Miliar, Anies Baswedan: Biar Dibahas Antar DPRD

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pengajuan anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta yang menuai kontroversi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar terkait hal tersebut.

Diketahui sebelumnya pada rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 128,9 miliar untuk pengadaan seperangkat komputer.

Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya pembahasan terkait anggaran kepada DPRD DKI Jakarta termasuk memperdebatkan jumlah anggaran komputer di BPRD.

Ia hanya terlihat memberikan info bahwa anggaran tersebut memang masih dalam tahap pembahasan anggota DPRD.

Saat ditanya pun, Anies Baswedan enggan berkomentar karena anggaran RP 128,9 miliar merupakan urusan DPRD.

"Semuanya sekarang sedang dalam pembahasan, biar dibahas antar DPRD. Kan itu perdebatan antar dewan," ujar Anies Baswdan melansir dari KompasTV, Minggu (7/12/2019).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Andyka menyebut Komisi C telah sepakat untuk melaporkan anggota Komisi C dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Alasannya Anthony dianggap telah menyebarkan berita bohong kepada publik setelah mengumbar RAPBD DKI Jakarta ke publik terkait anggaran komputer yang mencapai Rp 128,9 miliar.

Padahal pembahasan soal anggaran komputer telah disampaikan dalam rapat bersama Komisi C.

Oleh sebab itu, Andyka beranggapan sikap Anthony tak lain hanyalah mencari panggung semata.

"Jadi menurut saya kalau dibilang cari panggung ya cari panggung lah, kalau saya bilang seperti itu. Cari panggung lah! Hubungan publik ya mungkin melakukan hubungan publik karena tidak paham. Kita bersama lho, berangkat dari institusi dan lembaga yang sama," kata Andyka.

Andyka juga memberikan keterangan, setelah melaporkan Anthony ke Badan Kehormatan akan berlanjut meminta pimpinan partai untuk mengevaluasi Anthony.

"Kita kan lakukan. Jadi langkah-langkah politis yang akan dilakukan adalah kita akan melaporkan ke BK. Langkah administratif adalah kita akan meminta kepada pimpinan partai agar mengevalulasi keberadaan adik kami Anthony di komisi C," sambung Andyka.

• Dini Hari Tadi Dua Kelompok Pemuda di Minsel Terlibat Perkelahian, Begini Kondisinya Saat Ini

Sebelumnya dapat diketahui anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia kembali mempertanyakan soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020.

Kali ini, kader PSI yang juga selaku anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Prabowo mengkritik pengadaan perangkat komputer untuk Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp 128,9 miliar.

Anthony menanyakan besaran anggaran dan manfaat dari unit komputer yang dianggarkan.

Menurut Anthony harga yang dikeluarkan tak sepadan dengan kebutuhan di dalam kantor pajak.

"Makanya saya tanyakan, itu ada anggaran yang kurang lebih RP 120 miliar yang terdiri dari sebacanya saya dari website APBD itu satu unit set komputer mainframe itu sekitar Rp 60 miliar dan ada sekitar 9 unit apa itu saya kurang paham totalnya juga Rp 60 miliaran."

Anthony Winza Prabowo Komisi C DPRD DKI Jakarta, diduga menyebarkan berita bohong kepada publik setelah mengumbar RAPBD DKI Jakarta terkait anggaran komputer yang mencapai Rp 128,9 miliar.

"Nah itu totalnya jadi sekitar Rp 120 (miliar). Makanya saya tanyakan di dalam rapat, itu untuk apa dan itu isinya apa. Karena saya ini bukan orang teknis komputer atau IT yang memahami itu. Jadi saya pikir saya perlu tahu dan saya menanyakannya di dalam rapat," sanggah Anthony.

Sebelumnya anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI lainnya William Aditya telah mengumbar RAPBD DKI Jakarta tentang Lem Aibon yang masih dalam pembahasan.

Ia membeberkan ke sosial media Twitternya sehingga memunculkan keributan di publik.

Akhirnya William Aditya dinyatakan bersalah oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena dianggap melanggar tata tertib sebagai anggota dewan.

• Rekam Jabatan Ari Askhara di PT Garuda Mengejutkan, Naik Terus tapi Tak Ada yang Berhasil Dikerjakan

Rusunami DP Rp 0 Anies Baswedan Dikritik PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat: Masyarakat Mengeluh

Program rumah susun sederhana milik ( rusunami) Pemprov DKI Jakarta mendapat kritikan dari DPRD DKI Jakarta. 

Ada 4 Fraksi yang mengkritik down payment Rp 0 bertolak belakang dengan visi untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Pasalnya, banyak warga yang mengeluhkan harga satu unit rusunami yang digagas oleh Gubernur Anies Baswedan tersebut.

"Banyak masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP Rp 0 tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik lambatnya proses pembelian rusunami dengan DP Rp 0 karena proses yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin berujar, banyak pendaftar yang tidak mengetahui status permohonannya untuk membeli DP Rp 0. Padahal, banyak warga yang ingin membeli rusunami tersebut.

"UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami samawa (DP Rp 0) ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan," kata Arifin dalam rapat paripurna tersebut.

Fraksi Partai Demokrat mengkritik hal yang sama dengan Fraksi PKS. Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari menuturkan, proses pembelian rusunami DP Rp 0 terlalu rumit.

"Fraksi Partai Demokrat melihat adanya permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu prosedur DP Rp 0 yang rumit dan berlarut-larut," ucap Desie.

• Kisah Seorang Pria yang Mengaku Berkomunikasi dengan Alien

Fraksi Demokrat juga menyoroti unit rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang baru terjual sekitar 100 unit atau 12,82 persen dari total hunian 780 unit.

Prosedur pembelian rusunami DP Rp 0, kata Desie, harus dipercepat. Apalagi, badan usaha milik Pemprov DKI akan kembali membangun rusunami DP Rp 0 di lokasi lain.

Fraksi Demokrat juga meminta data konkret para pembeli unit rusunami DP Rp 0 yang sudah disetujui bank.

Fraksi Demokrat mengingatkan, jangan sampai rusunami DP Rp 0 dibeli warga yang sudah memiliki rumah.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyoroti anggaran dana talangan untuk uang muka membeli unit DP Rp 0 yang dipangkas dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar dalam rancangan anggaran 2020.

Fraksi Gerindra meminta Pemprov DKI untuk mencari skema pendanaan lain dengan dipangkasnya anggaran dana talangan untuk uang muka.

Fraksi Gerindra juga menyoroti realisasi pembangunan rusunami DP Rp 0 yang tak sesuai target.

"Program unggulan yang semestinya berjalan sejak 2018 dan baru 2019 direalisasikan sebanyak 780 unit di Klapa Village, semestinya 2020 dapat tergambar tambahan sebanyak 2.000 unit untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga Jakarta," kata anggota Fraksi Gerindra Purwanto.

• Sosok Rendy Tamamilang, Putra Sulut Andalan Tim Voli Indonesia di Sea Games 2019, Smashnya Keras

Adapun harga unit tipe 21 rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa dijual sekitar Rp 210 juta, sementara harga unit tipe 36 dijual sekitar Rp 320 juta, belum termasuk pajak.

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami DP Rp 0.

Dana talangan yang disiapkan maksimal 20 persen dari harga rumah.

Pemprov DKI mengusulkan anggaran Rp 2 triliun untuk dana talangan uang muka DP Rp 0 dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Namun, anggaran itu dipangkas menjadi Rp 500 miliar karena rancangan KUA-PPAS 2020 sempat defisit.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggaran Komputer Rp 128 Miliar, Anies Baswedan Enggan Berkomentar: Biar Dibahas AntarDPRD