Pengajuan Anggaran Komputer Rp 128 Miliar, Anies Baswedan: Biar Dibahas Antar DPRD

Kali ini, kader PSI yang juga selaku anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Prabowo mengkritik pengadaan perangkat komputer untuk Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp 128,9 miliar.

Anthony menanyakan besaran anggaran dan manfaat dari unit komputer yang dianggarkan.

Menurut Anthony harga yang dikeluarkan tak sepadan dengan kebutuhan di dalam kantor pajak.

"Makanya saya tanyakan, itu ada anggaran yang kurang lebih RP 120 miliar yang terdiri dari sebacanya saya dari website APBD itu satu unit set komputer mainframe itu sekitar Rp 60 miliar dan ada sekitar 9 unit apa itu saya kurang paham totalnya juga Rp 60 miliaran."

Anthony Winza Prabowo Komisi C DPRD DKI Jakarta, diduga menyebarkan berita bohong kepada publik setelah mengumbar RAPBD DKI Jakarta terkait anggaran komputer yang mencapai Rp 128,9 miliar.

"Nah itu totalnya jadi sekitar Rp 120 (miliar). Makanya saya tanyakan di dalam rapat, itu untuk apa dan itu isinya apa. Karena saya ini bukan orang teknis komputer atau IT yang memahami itu. Jadi saya pikir saya perlu tahu dan saya menanyakannya di dalam rapat," sanggah Anthony.

Sebelumnya anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI lainnya William Aditya telah mengumbar RAPBD DKI Jakarta tentang Lem Aibon yang masih dalam pembahasan.

Ia membeberkan ke sosial media Twitternya sehingga memunculkan keributan di publik.

Akhirnya William Aditya dinyatakan bersalah oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena dianggap melanggar tata tertib sebagai anggota dewan.

• Rekam Jabatan Ari Askhara di PT Garuda Mengejutkan, Naik Terus tapi Tak Ada yang Berhasil Dikerjakan

Rusunami DP Rp 0 Anies Baswedan Dikritik PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat: Masyarakat Mengeluh

Program rumah susun sederhana milik ( rusunami) Pemprov DKI Jakarta mendapat kritikan dari DPRD DKI Jakarta. 

Ada 4 Fraksi yang mengkritik down payment Rp 0 bertolak belakang dengan visi untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Pasalnya, banyak warga yang mengeluhkan harga satu unit rusunami yang digagas oleh Gubernur Anies Baswedan tersebut.

"Banyak masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP Rp 0 tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik lambatnya proses pembelian rusunami dengan DP Rp 0 karena proses yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.