Pencopotan Helmy Yahya

Helmy Yahya Lawan Putusan Dewan Pengawas LPP TVRI, Saya Masih Sah Dirut TVRI

Perseteruan antara Helmy Yahya dan Dewan Pengawas LPP TVRI semakin panas dan menjadi perbincangan di tanah air.

Helmy Yahya Lawan Putusan Dewan Pengawas LPP TVRI, Saya Masih Sah Dirut TVRI
Instagram @helmyyahya
Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Perseteruan antara Helmy Yahya dan Dewan Pengawas LPP TVRI semakin panas dan menjadi perbincangan di tanah air.

Pasalnya, Helmy Yahya menyebut Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI tentang penonaktifan dirinya keliru dan cacat hukum.

Ia menegaskan surat tersebut tak berlaku padanya.

Helmy Yahya dicopot dari jabatan Direktur Utama TVRI.2
Helmy Yahya dicopot dari jabatan Direktur Utama TVRI.2 (https://majalahpajak.net/)

“Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 4 Desember 2019 tentang Penetapan Non Aktif Sementara dan Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022 adalah cacat hukum dan tidak mendasar, sehingga kami menyatakan bahwa SK itu tidak berlaku,” kata Helmy dalam salinan tanggapannya terhadap Surat Dewan Pengawas, yang diterima awak media Kamis (5/12/2019).

Helmy Yahya menegaskan ia tidak memenuhi satu pun poin yang menjadi penyebab anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Helmy Yahya Direktur Utama LPP TVRI Periode 2017-2022 (Istimewa via Instagram @nikeardillaofficial)
Selain itu, Helmy menegaskan bahwa istilah PENONAKTIFAN tidak pernah ada dalam PP Nomor 13 Tahun 2015.

“Kalaupun misalnya ada pelanggaran terhadap pasal 24 ayat (4) PP 13 Tahun 2005, maka telah diatur dalam Pasal 24 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7),” tambahnya.

Terakhir, Helmy menegaskan dia masih tetap menjadi Direktur Utana LPP TVRI yang sah periode tahun 2017-2022. Ia juga meminta kepada seluruh Pegawai LPP TVRI untuk bekerja seperti biasa.

Sebelumnya, Helmy dinonaktifkan dari posisi Dirut TVRI oleh Dewan Pengawas LPP TVRI.

Penonaktifan Helmy Yahya itu tertuang dalam Surat Dewan Pengawas pada 5 Desember 2019. Surat itu berisi pembebastugasan Helmy dari jabatannya.

Halaman
12
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved