Hendropriyono: Bung Karno-Pak Harto Saja Kesulitan Lawan Kelompok Intoleran, Guntur: Bubarkan FPI

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Prof Dr AM Hendropriyono dan aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli

Editor: Aswin_Lumintang
Tangkapan Layar YouTube Talk Show tvOne
Aktivis Muda NU, Guntur Romli tanggapi soal reuni akbar 212. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -  Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Prof Dr AM Hendropriyono dan aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli sepakat melawan kelompok Front Pembela Islam (FPI) tak bisa lemah dan melunak, melainkan tegas.

Termasuk terkait perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam.

Mantan Kepala BIN Haji Abdullah Makhmud Hendropriyono, Jenderal TNI (Purnawirawan).
Mantan Kepala BIN Haji Abdullah Makhmud Hendropriyono, Jenderal TNI (Purnawirawan). (WARTA KOTA/ALEX SUBAN)

Perizinan Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI) menjadi perdebatan di Indonesia Lawyer CLub (ILC) TvOne,  Selasa (3/12/2019).

Politisi PSI Guntur Romli yang hadir di acara tersebut memberikan komentar terkait polemik perpanjangan izin untuk FPI.

Menurutnya, perpanjangan izin tersebut bisa saja menyebabkan FPI dibubarkan karena memiliki cita-cita khilafah islamiyah.

"Kecuali, ingin mengubah AD/ART tersebut sehingga tidak ada sangkaan atau tuduhan bahwa kelompok FPI menginginkan negara di luar kesatuan Republik Indonesia," tuturnya dikutip dari YouTube ILC Tv One.

Berbicara soal ormas, menurut politisi muda tersebut tidak hanya sebatas membicarakan FPI.

Junimart Girsang Soroti AD/ART FPI

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang memberikan tanggapannya soal SKT FPI.

Tanggapan tersebut disampaikan Junimart Girsang dalam acara Indonesia Lawyers Club, tvOne pada Selasa (3/12/2019).

Anggota Komisi III sekaligus politisi PDI-P Junimart Girsang
Anggota Komisi III sekaligus politisi PDI-P Junimart Girsang (-)

Junimart Girsang menyoroti soal AD/ART FPI yang tidak mencatumkan bahwa organisasi tersebut tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945.

"Sepengetahuan saya, yang saya baca di anggaran ini tidak ada satupun tentang Pancasila disebut sebagai ideologi di sini," jelas Junimart Girsang.

Junimart Girsang mengatakan, semua organisasi masyarakat (ormas) harus berideologikan Pancasila.

"Harus tegas disebutkan dalam AD/ART dan harus mencantumkan tentang tunduk terhadap UUD 1945, karena di dalam anggaran dasar FPI tidak ada yang mengatakan bahwa ideologinya pancasila," ujar Junimart.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved