FPI tak Berideologi Pancasila, Rocky Gerung: Saya Bukan Pancasilais, bukan Anti Pancasila

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rocky Gerung mengomentari polemik perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) saat ini menjadi perbincvangan publik dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) bertajuk 'Maju Mundur Izin FPI' di TV One pada Selasa (3/12/2019) malam.  

Terlebih penahanan izin FPI dikarenakan tidak memiliki Ideologi Pancasila.

Polemik tersebut pun menarik perhatian pengamat politik, Rocky Gerung.

Dirinya yang baru pulang dari Himalaya, dataran tinggi Tibet itu menyebutkan negara yang berideologi pancasila sangat kacau.

Hal tersebut diungkapkannya dalam tayang Indonesia Lawyer Club (ILC) bertajuk 'Maju Mundur Izin FPI' di TV One pada Selasa (3/12/2019) malam.

Dalam tayangan tersebut, Rocky Gerung menyebut polemik perpanjangan izin FPI kini telah menjadi casus belli berarti insiden yang memicu peperangan.

Selain itu, polemik yang terjadi menjadikan FPI sebagai cause celebre yang berarti insiden menimbulkan kontroversi hingga perdebatan publik.

"FPI sekarang itu jadi casus belli sekaligus kasus cause celebre, bahan uji tentang negara sekaligus ditonton sebagai keunikan Indonesia itu," jelas Rocky Gerung.

Keunikan masalah tersebut katanya muncul karena terdapat ketentuan yang dianggapnya sangata tidak masuk akal.

Salah satunya adalah persyaratan perpanjangan izin ormas yang harus mencantumkan ideologi pancasila dalam tubuh organisasi.

"Unik karena, tadi (ustadz) Haikal Hassan membacakan 'syarat ormas tidak boleh berlambang seperti lambang negara', gitu kan?. Memang betul, karena ormas itu bukan negara," tambah Rocky Gerung.

"Tapi kemudian dikasih syarat yang kontroversi lagi gitu, 'Ormas harus berdasarkan ideologi negara'. Lho di depan dibilang nggak perlu, sekarang dibilang perlu, itu kan dua hal yang ngaco logikanya itu," tegasnya.

Aturan tersebut ditegaskan Rocky Gerung karena pemerintah mengatur seluruh hal.

"Kenapa? karena negara ingin mengangkangi segala hal, jadi dia mengatur mana yang boleh-mana yang bukan gitu," imbuh Rocky Gerung.

"Nah di dalam demokrasi, semua diijinkan kecuali yang dilarang. Sekarang dibalik, semua dilarang, kecuali minta ijin gitu. Itu logika kacau dari demokrasi itu," jelasnya.