Fadli Zon Tuding Rezim Jokowi Terpapar Islamophobia, Guntur Romli: Bubarkan FPI! Ini Alasannya

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon memilih jalan berbeda dengan sang Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang telah masuk ke gerbong pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menjadi pembantu presiden yakni, Menteri Pertahanan.

Seperti diketahui Fadli Zon ikut menyoal belum dikeluarkannya perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menanggapi pernyataan Fadli Zon soal polemik Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) Front Pembela Islam (FPI).

Yunarto Wijaya balik bertanya soal SKT FPI yang baru dipermasalahkan di pemerintahan Jokowi.

Menurut Yunarto Wijaya, yang harusnya jadi pertanyaan yakni kenapa rezim sebelumnya tidak pernah membahas permasalah tersebut.

Dilansir dari Youtube Indonesia Lawyers Club Rabu (4/12/2019), menurut Fadli Zon polemik SKT FPI bukanlah persoalan yuridis.

• Pesta Miras Berakhir Ricuh, Sempat Aniaya Wanita, GJ Dikeroyok JP dan SU

• Pemungutan Suara Ballon dOr 2019 di Asia Tenggara, Lionel Messi Cuma Dipilih Wartawan Indonesia

• Jelang Natal, Berikut Harga Tiket Penerbangan Lion Air dan Batik Air dari Jakarta ke Manado

"Ini persoalan politik dan tafsir dari para pengambil keputusan atau yang sedang berkuasa terhadap ormas," tuturnya saat hadir di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) Tv One, Selasa (3/12/2019).

Dalam acara yang dipandu oleh Karni Ilyas tersebut, Mantan Wakil Ketua DPR tersebut menambahkan persoalan politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi politik karena ormas FPI kebetulan bertentangan atau berbeda pendapat dengan pemerintah.

"Sikap politik berbeda beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya selalu mendukung pemerintah," jelasnya.

Fadli Zon kembali menambahkan, ia yakin FPI setia terhadap bangsa dan negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Tadi sudah dijelaskan, tidak ada lagi kewajiban untuk mencantumkan azas itu berdasarkan hukum. Jadi sunnah saja," tutur Fadli Zon.

Kemudian Fadli Zon juga menyorot kenapa perpanjangan SKT pada FPI ini baru dipermasalahkan pada rezim ini.

Ia juga menuturkan bahwa berbagai persyaratan termasuk setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan sebagainya itu sudah dipenuhi.

"Apa lagi? Saya kira tidak ada alasan sama sekali untuk tidak memperpanjang SKT kepada FPI, apalagi selama FPI sudah berdiri selama 18 tahun selama ini tidak pernah ada masalah, 18 tahun. Kalau ada masalah kenapa tidak dari tahun pertama atau tahun ke lima? Baru pada rezim ini dipersoalkan perpanjangan SKT, ada apa?," tutur Fadli Zon.