Guntur Romli: Status Habib Rizieq dan Amien Rais Terlapor, Gerakan 212 Pakai Informasi Palsu

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pasca selesainya acara Reuni 212 memunculkan tanggapan dari berbagai kalangan, di antaranya oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU).

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli mengungkapkan adanya motif penyerangan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Reuni 212 yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Tak hanya itu, Guntur Romli berpendapat isu pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab hanya memperkeruh suasana.

Hal ini diungkapkan Guntur Romli dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi, yang videonya diunggah pada kanal YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/12/2019).

• Warga Riau Heboh, Tiba-tiba Binatang Langka Ini Muncul di Pinggir Jalan

• TRAGIS - Ayah Tiri Suntik Ayah di Depan Ibunya yang Alami Gangguan Jiwa, Memaksa Hubungan Bertiga

• Isi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara No : 372/PL.02.2-PU/71/PROV/XII/2019

Sebelumnya Guntur mengatakan bahwa Reuni 212 merupakan gerakan politik.

Pernyataan Guntur mendapat respons dari pembawa acara Bayu Andriyanto.

Bayu mempertanyakan terkait momentum yang berkaitan dengan unsur politik tersebut.

Diketahui, Pemilihan Presiden (Pilpres) juga sudah selesai dilakukan.

Guntur menjawab bahwa gerakan 212 memiliki tujuan untuk menyerang pemerintah.

"Menurut saya tetap tujuannya untuk menyerang pemerintahan Pak Jokowi," ujarnya.

"Tetap ada di luar-luar sana yang memang tidak setuju, tidak puas, tidak dibawa oleh Pak Prabowo mungkin dalam sebuah sistem, mereka tetap butuh gerakan-gerakan yang menyuarakan mereka," imbuhnya.

Selain itu, menurutnya acara 212 diselenggarakan dengan menggunakan informasi yang menyesatkan dan kontroversi.

Hal ini dilakukan untuk mmenarik perhatian semua pihak.

Guntur juga menyinggung terkait isu kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Misalnya soal kepulangan Habib Rizieq yang enggak jadi, dengan alasan dan tuduhan bahwa itu dicekal oleh pemerintah, ini kan bikin ribut," ujar Guntur.

"Bikin semua orang bertanya-tanya, tapi bagus juga Ma'arif menggunakan informasi-informasi seperti itu, sehingga orang juga tertarik untuk mengomentari dan membahas," imbuhnya.

Ia juga menambahkan ketidakjelasan alasan Rizieq yang menyebut dirinya dicekal.

"Pokoknya ini bikin berita yang ramailah," kata Guntur.

Aktivis Muda NU ini tetap yakin bahwa Reuni 212 memiliki tujuan politik.

Sau diantaranya adalah hadirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kemudian menurut saya tetap ada tujuan-tujuan politik disitu seperti partai- partai yang diluar sistem, itu masih kami lihat tokoh-tokohnya akan diundang oleh 212," ujar Guntur.

"Saya melihat juga kalau dipilkada DKI ada Gubernur Jakarta sekarang Anies Baswedan, saya lihat ada indikasi-indikasi kuat menggunakan 212 sebagai ajaran politik dia untuk 2024," ungkapnya.

Di sisi lain, Guntur mengaku kalau Reuni 212 diselenggarakan sebagai gerakan politik, itu sebenarnya tidak akan jadi masalah.

Namun kalau gerakan politiknya untuk menyerang pemerintah dengan menggunakan informasi palsu yakni terkait pencekalan Rizieq itu baru tidak benar. 

Sementara itu, Guntur juga menilai Reuni 212 merupakan gerakan politik yang menggunakan idium - idium keagamaan.

"Kalau kami mengamati dari reka jejak kemudian dari hal-hal yang kami saksikan, gerakan 212 tidak lepas dari gerakan politik yang menggunakan isu-isu agama," ungkapnya.

"Kemudian juga menggunakan framing-framing atau isu-isu penistaan agama, padahal kasus Pak Ahok sudah selesai," imbuh Guntur.

Disinggung terkait penistaan Agama yang baru terjadi belakangan ini, Guntur menjawab dengan kejelasan kasus penistaan agama yang menjerat kelompok dari 212.

"Ya kalau soal terlapor, Habib Rizieq dan Amin Rais juga dilaporkan," ujarnya.

"Malah dari kelompok-kelompok mereka yang dilaporkan terkait penistaan agama itu nggak pernah digarap," imbuh Guntur.

"Nah ini bagaimana kasusnya, kalau memang kita akan masuk kekasus itu (penistaan agama)," tambahnya. 

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)