Sri Mulyani Bingung Ada BUMN Bernama PT PANN

TRIBUNMANADO.CO.ID - PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) alias PT PANN menjadi bahan pembicaraan seru dalam raker antara Komisi Keuangan DPR RI dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Perusahaan pelat merah itu dibicarakan lantaran salah satu anggota DPR, Misbakhun, mengaku tidak mengenal PT PANN.

”Interupsi, saya ingin tahu PT PANN ini apa Bu? Saya baru dengar ini persero PT PANN," ujar politikus asal Partai Golkar itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12).

Hari itu Kementerian Keuangan dan Komisi Keuangan DPR membahas soal penyertaan modal negara alias PMN.

PT PANN adalah salah satu perusahaan yang mendapat PMN tersebut.

Mendapat pertanyaan itu, Sri Mulyani pun mengaku baru mengetahui adanya perusahaan itu.

• Erick Thohir Akan Bubarkan Ratusan Anak Cucu BUMN Tak Jelas

"PT PANN adalah PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, saya juga baru dengar sih, Pak," tuturnya.

"Saya juga belum pernah mendengar PT ini, tapi ternyata dia sudah mendapat SLA (Soft Loan Agreement) dan artinya penerusan pinjaman yang sekarang dikonversi menjadi ekuitas."

Membaca rincian di dokumennya, Sri Mulyani akhirnya mengetahui bahwa PT PANN adalah perseroan pelat merah yang sudah lama berdiri, yaitu sejak 1974.

"BUMN-nya sudah lama tapi enggak populer, maka Pak Misbakhun dan saya sama-sama enggak pernah dengar," tuturnya lagi.

Sri Mulyani mengatakan perseroan tersebut bergerak di bidang telekomunikasi dan navigasi maritim serta jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim.

Misalnya saja membuat sistem monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long-range identification, hingga tracking national data center.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan perusahaan tersebut tercatat memiliki dua unit bangunan hotel dan satu unit gedung kantor.

• Ahok Jadi Gebrakan Pertama Menteri Erick Thohir untuk Benahi BUMN, Presiden Jokowi: Rombak Total

"Tentu PT PANN dari sisi pembiayaan memiliki anak usaha dari sisi pembiayaan investasi modal kerja dan multiguna yang sudah mendapat persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujarnya.

"Jadi nampaknya BUMN sektor maritim yang sudah berdiri cukup lama, didirikan 1974 eksis tapi enggak pernah didengar."