News

Kata Khilafah Islamiyah dalam AD/ART Jadi Polemik, Hilangkan Agar Diakui Negara, FPI Harus Patuh

Pakar Hukum Tata Negara Juanda menyarankan organisasi Front Pembela Islam (FPI) menghapus embel-empel Khilafah Islamiyah dalam anggaran dasarnya.

Kata Khilafah Islamiyah dalam AD/ART Jadi Polemik, Hilangkan Agar Diakui Negara, FPI Harus Patuh
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Pakar Hukum Tata Negara, Juanda 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) kian ramai diperbincangkan.

Pakar Hukum Tata Negara Juanda menyarankan organisasi Front Pembela Islam (FPI) menghapus embel-empel Khilafah Islamiyah dalam anggaran dasarnya.

FPI dinilai harus patuh kepada negara untuk bisa diakui.

"Saya pikir ubah saja, diperbaiki saja lepaskan syariatnya lepaskan kata-kata Khilafah Islamiyah," ucap Juanda di Hotel Ibis Thamrin, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Juanda menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah tepat dengan mempertanyakan perkataan Khilafah Islamiyah dalam izin perpanjangan FPI.

Tito diminta tidak terburu-buru memberi restu jika masih ada perkataan yang berkesan ambigu.

"Ini adalah sebuah preventif policy, kebijakan yang sifatnya preventif pencegahan, nah mencegah jangan sampai ini terjadi berkembang hal hal yang memecah belah, itu kewajiban dari Mendagri," katanya.

Akibat Lupa Matikan Obat Nyamyuk, Rumah Semi Permanen Hangus Terbakar

Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia Demi Reuni 212 di Monas, Maarif Bahas Tujuan: Tegakkan Keadilan

Ramalan Zodiak Besok Senin 2 Desember 2019: Gemini Khawatir, Cancer Hibur Banyak Orang

Juanda meminta FPI tidak perlu memusingkan hal tersebut.

Menurutnya FPI hanya perlu merevisi sedikit izinnya.

"Makanya yang satu harus taat asas dan hukum ketika ini sudah mentaati yang pihak pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan SKT baru ketemu itu barang," ujar Juanda.

Juanda juga mengatakan pemerintah juga harus adil kepada FPI.

Jika ormas itu sudah menaati peraturan yang berlaku, pemerintah tidak punya alasan untuk tidak mengeluarkan surat keputusan.

"Ketika tidak ada masalah sudah dilepaskan kata kata khilafah Islamiyyah saya kira tidak ada juga alasan Mendagri tidak mengeluarkan SKT, kan sudah diikuti," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado:

Editor: Gryfid Talumedun
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved