Mahfud MD Bertemu Tokoh Papua, Menkopolhukam: Rakyat Papua Ingin Damai di Dalam Ber-Indonesia

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mahfud MD lakukan pertemuan dengan Tokoh Papua bahas situasi di Papua.

Seusai Bertemu Tokoh Papua, Mahfud MD Minta Pemberitaan soal Papua Tak Melulu soal Kekerasan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan situasi di Papua jauh lebih kondusif dibanding pemberitaan di banyak media.

Hal itu dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD seusai bertemu dengan para tokoh Papua dan Papua Barat di Jayapura, Sabtu (30/11/2019).

Menurutnya, selama ini pemberitaan di media lebih menonjolkan persoalan keributan yang muncul, padahal di lapangan banyak tokoh Papua yang menginginkan damai.

“Selama ini kan orang kalau di pemberitaan itu selalu ributnya saja kan yang muncul, tadi ini bagus, semuanya punya semangat untuk maju bersama,” ungkapnya, dilansir situs Kemenpolhukam.

Lebih lanjut, Mahfud MD menginginkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua dan Papua Barat harus menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis.

Hal itu menurutnya sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pendekatan sosial budaya atau kultural lalu diikuti dengan kesejahteraan.

Ia mengimbau kepada media agar pemberitaan yang muncul bukanlah berita-berita kekerasan saja.

• Ramalan Zodiak Desember 2019: Gemini Jangan Stres, Cancer Harus Lebih Fokus

“Jadi pendekatannya dan pemberitaannya terutama, supaya tidak melulu kepada berita-berita kekerasan, tetapi bagaimana sebenarnya rakyat Papua dan tokoh-tokohnya itu ingin damai di dalam ber-Indonesia,” jelas Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, dalam pertemuan bersama para tokoh Papua tersebut membicarakan tentang beberapa hal.

Diantaranya yakni tentang masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), peranan masyarakat adat, serta pemerataan pembangunan ekonomi.

Menurutnya, saat ini ada 12 kasus pelanggaran HAM yang akan diselesaikan melalui KKR dan 3 diantaranya terjadi di Papua.

Sementara itu, dilansir laman resmi Polri, Kapolda Papua rjen. Pol. Drs. Paulus Waterpauw menegaskan Polda Papua siap untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua.

Menurutnya, kasus-kasus tersebut terjadi setelah 2002 di beberapa daerah di provinsi tersebut dan dilakukan oleh aparat keamanan.

Namun demikian, menurut Kapolda kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bawah tahun 2002 masih akan menunggu keputusan politik.

“Namun, kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di bawah tahun 2002, seperti kasus Mapnduma itu, menunggu keputusan politik dan saat ini masih digarap Kejaksaan Agung dan Komnas HAM,” Paulus Waterpauw di Jayapura, Selasa (26/11/19).

Kapolda juga menjelaskan bahwa ada beberapa kasus yang pelakunya anggota aparat keamanan dan kasusnya saat ini sudah ditangani.

Contohnya kasus di Yapen yang para pelakunya merupakan anggota Brimob dan sudah diproses hukum.

Ia menegaskan, jika ada anggota Polri yang terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran HAM, maka pihaknya akan memproses sesuai peraturan yang berlaku.

• Ramalan Zodiak Desember 2019: Gemini Jangan Stres, Cancer Harus Lebih Fokus

Jelang HUT OPM 1 Desember

Kapolda Papua, Irjen Pol, Paulus Waterpauw menegaskan tak akan mengeluarkan izin apapun terkait aktifitas kegiatan menjelang 1 Desember yang  dianggap hari kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian mempertimbangakan hal-hal yang tidak diinginkan dan yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Kami tidak izinkan aksi apa saja dalam rangka 1 Desember,” jelas Irjen Pol. Paulus Waterpauw, dikutip dari laman resmi Polri.

Paulus Waterpauw menjelaskan pengeluaran izin tersebut juga termasuk seperti kegiatan demonstrasi damai.

Menurutnya, aksi tersebut akan dijadikan pemicu yang menimbulkan aksi yang merugikan masyarakat.

“Prinsipnya tidak ada izin baik itu demontrasi damai, ibadah yang akan dijadikan triger atau pemicu yang menimbulkan aksi dan kerugian, “ terang Kapolda Papua.

Lebih lanjut, Kapolda Papua dengan tegas mengatakan pihaknya menginginkan keadaan yang aman di Papua. 

Oleh sebab itu kepolisian akan turut menjaganya.

“Kita mau aman, masa hari-hari kita cuma bicara konflik, kalau ada pikiran itu disalurkan dengan cara yang baik, jangan terus anggap kita musuh, kita hadir di sini untuk kepentingan banyak orang,” tutup Kapolda Papua.

Sementara itu, untuk menjaga situasi Kambtibmas yang kondusif di tanah Papua, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat.

• Terjebak Tubuh Kerdilnya, Anjing Jenis Gembala Jerman Tak Bisa Tumbuh, Punya Ribuan Penggemar

Pertemuan tersebut dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Sekda Papua Heri Dosinaen dan sejumlah pejabat Papua.

Bertempat di sebuah hotel di Kawasan Kotaraja, Jayapura, dalam kesempatan tersebut Kapolda Papua menjelaskan berbabagi insiden yang terjadi sejak Agustus lalu di wilayah Papua.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mengupayakan rehabilitasi dan rekonsiliasi guna membantu masyarakat yang menjadi korban.

“Saat ini pemerintah sedang mengupayakan rehabilitasi dan rekonsiliasi guna membantu masyarakat yang menjadi korban aksi anarkis serta memproses para pelakunya,” kata Kapolda Papua seperti diberitakan laman resmi Polri.

Sebelumnya, Kapolda Papua juga mengungkapkan bahwa kepolisian telah memetakan sejumlah wilayah yang dianggap rawan konflik menjelang peringatan 1 Desember oleh OPM.

Beberapa wilayah yang dianggap rawan kerusuhan antara lain, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya serta Nabire.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengungkapkan telah meminta tambahan 3000 personel Polri untuk mengantisipasi potensi kerusuhan.

Nantinya, personel yang didatangkan dari luar Papua tersebut akan berjaga hingga akhir tahun saat perayaan Natal serta Tahun Baru.

“Ini permintaan kita, sekaligus untuk menjaga perayaan Natal, rangkaiannya panjang,” terang Kapolda Papua, Rabu (20/11/2019), sebagaimana dilansir dari laman resmi Polri.

Paulus Waterpauw juga meminta dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak ada mobilitas massa pada tanggal tersebut.

Imbauan dikeluarkan mengingat terjadinya kerusuhan seperti beberapa waktu lalu berawal dari mobilisasi massa.

“Kita tidak ingin ada lagi kerusuhan, tentu kita bangun komunikasi dengan berbagai pihak, jangan lagi menggerakkan massa dalam jumlah besar dan membenturkan dengan petugas,” jelas Jenderal bintang dua tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado: