Reuni 212 Bermuatan Politik, Ketua Dakwah MUI: Ingatan Luka Lama Sudah Selesai

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kegiatan reuni 212 akan digelar pada tanggal 2 Desember 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis menyebut reuni 212 merupakan hal yang tidak perlu.

Ia mengatakan reuni tersebut hanya akan menimbulkan masalah dengan mengungkit-ungkit masalah masa lalu yang sebenarnya sudah selesai.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal youtube tvOneNews, Kamis (28/11/2019), mulanya Cholil Nafis mengatakan jika reuni 212 memang untuk uhkuwah islamiyah maka acara tersebut nantinya dapat bersifat rekonsiliasi.

"Kalau itu untuk uhkuwah islamiyah, nanti orang yang enggak ikut pada 212 itu bisa datang, sehingga lebih rekonsiliatif," jelas Cholil Nafis.

• Reuni Akbar 212 Sambut Kepulangan Habib Rizieq Shihab, Mahfud: Itu Hak Warga Negara, Penting Tertib

Cholil Nafis mengatakan pandangan masyarakat terhadap gerakan 212 memang sudah tak bisa dipisahkan dari agenda politik.

Ia mengatakan susah bagi masyarakat untuk percaya bahwa agenda reuni 212 hanya dilakukan karena kepentingan agama semata.

"Karena bagaimanapun konotasinya 212, lalu ada pergerakan masyarkat di tengah keramaian itu konotasinya adalah politik," kata Cholil Nafis.

Cholil Nafis juga mengungkit soal agenda acara 212 yang pertama.

Acara tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta terdahulu Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Ia menyebut sebenarnya tidak perlu lagi ada acara reuni.

Karena Ahok sendiri sudah dihukum dan menjalani masa hukumannya.

"Mau ngomong apapun tetap aja politik, dan kadang-kadang membawa ingatan luka lama di antara kita yang sudah selesai," ujar Cholil Nafis.

"Yang bersangkutan sudah dihukum, sudah menjalankan hukuman, enggak perlu lagi ada reuni-reunian," imbuhnya.

• Penyebab Panitia Reuni 212 Tak Undang Prabowo, Pengamat Sebut Gerakan Politik, Anies Beri Sambutan

Video dapat dilihat di menit 3.24

Prabowo Tak Diundang ke Reuni Akbar 212

Kabar rencana Reuni Akbar 212 akan melakukan pertemuan di Jakarta menuai banyak perhatian.

Ketua Panitia Reuni Akbar 212 Awit Mashuri membenarkan bahwa pihaknya tidak akan mengundang Menhan Prabowo Subianto di acara mereka.

Hal itu merupakan pembenaran dari Awit Mashuri atas pernyataan Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin.

Novel Bamukmin mengatakan kalau kehadiran Prabowo Subianto di Reuni Akbar 212 tidak dibahas dalam kepanitiaan.

"Jadi gini, ini pernyataan ustaz Novel Bamukmin adalah pernyataan PA 212. Jadi kami dari panitia itu yang jelas mengundang gubernur, Pak Anies, dan InsyaAllah beliau akan hadir memberikan sambutan di acara Maulid di 212 ini," kata Awit Mashuri dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube CNN Indonesia Rabu (27/11/2019).

Kemudian soal undangan untuk Prabowo Subianto, menurut dia sampai saat ini tidak akan diberikan.

"Nah kalau untuk urusan undangan ke Pak Fadli Zon, Prabowo, banyak yang bertanya nih, lain-lain, kami sampai saat ini tidak memberi undangan khusus," ucap Awit Mashuri.

• Mau Hadir Reuni 212, Fadli Zon Akui Hingga Kini Belum Menerima Undangan: Kalau Diundang Saya Datang

Meski begitu, Awit Mashuri mempersilahkan jika Prabowo Subianto akan hadir.

"Jadi kami membuka kepada siapapun, ini terbuka, persatuan Indonesia, bagi alumni 212 yang kemarin hadir," jawab Awit Mashuri.

"Tapi kan tahun-tahun lalu Pak Prabowo diundang? Sekarang juga posisinya menteri pertahanan," tanya host.

 "Tadi kan gini, katanya jangan sampai ada kegaduhan politik, nanti kalau kita undang Pak Prabowo beneran, jadi permasalahan lagi," jelas Awit Mashuri.

Untuk itu, kata Awit Mashuri, pihaknya membuka acara Reuni Akbar 212 itu untuk semua orang.

"Bahkan Pak Jokowi pun alumni. Jadi siapapun alumni 212 silahkan hadir, kita bareng-bareng untuk bersatu, untuk NKRI," kata Awit Mashuri menegaskan.

"Ini bukan bentuk kekecewaan dari PA 212 karena Prabowo gabung ke pemerintah?," tanya host lagi.

"Tidak ada, jadi perlu dipahami, politik 212 khususnya, juga FPI, kami ini nggak pernah dalam berpolitik cari jabatan, cari kursi, nggak ada, kita dulu menitipkan pakta intergritas, tapi karena faktanya Pak Prabowo nggak jadi presiden, ya selesai. Justru yang menikmati jabatan kan Ketua MUI kita, Bapak Maruf Amin," sindir Awit Mashuri.

Pun ketika ditanya apakah Wakil Presiden Maruf Amin akan diundang, Awit Mashuri menegaskan jawaban yang sama.

"Terbuka, siapapun silahkan bisa hadir, muslim maupun non muslim, semua rakyat Indonesia bisa hadir. Makanya kita bikin Maulid. Siapapun bisa hadir," tambahnya.

Sementara itu, Analis Politik AS Hikam menilai tidak diundangnya Prabowo Subianto ke araca Reuni Akbar 212 ini karena faktor politik.

"Saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi, kita atau paling tidak saya sudah sejak awal mengatakan karena ini gerakan politik, itulah konsekuensinya," jelas Al Hikam.

Menurutnya, jika gerakan ini murni karena agama maka Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya akan diundang.

 "Jadi kalau kita menggunakan paradigma agama, ya mustahil nggak mengundang orang-orang hebat itu, wong namanya agama. Tapi karena ini politik, beliau mengatakan politiknya FPI dan 212 yang begini ini. Tapi faktanya malah aneh, ya wong Pak Bamukmin aja mengatakan bahwa dia tidak setuju Pak Prabowo diundang kok," beber Al Hikam lagi.

Untuk itu kata Al Hikam, dirinya sejak awal melihat kalau acara Reuni Akbar 212 ini merupakan lanjutan dari gerakan politik.

"Momentumnya begitu. Makanya statement pejabat-pejabat tinggi negara tadi menurut saya lucu aja, bukan agamanya yang lucu Mas, tapi statement-statementnya, seolah-olah mereka tidak melihat bahwa kekuatan dari Islam politik ini sebagai sesuatu yang memang akan terus berjalan," jelas Al Hikam.

Untuk itu, menurut Al Hikam, pemerintah harus memberikan kejelasan agar hal seperti ini tidak terus terjadi.

"Jadi solusinya bukan udrek-udrekan atau kegaduhan seperti ini, tapi carikanlah solusi bagaimana kepentingan dari kelompok Islam politik ini dalam hal Pak Habib Rizieq tadi bisa diselesaikan. MUI sudah pernah melakukan upaya itu, nah ini kan harus ditegasi oleh pemerintah.

Karena kalau tidak ada campur tangan pemerintah dalam penyelesaian ini soal HRS, saya kira akan terus terjadi," tandasnya.

Moeldoko:  Masyarakat Sekarang Sudah Happy

Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko mengimbau agar Reuni PA 212 seluruhnya berjalan baik.

Diketahui reuni tersebut digelar di Monas pada Senin (2/12/2019).

Panitia mengklaim mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Imbauannya saya pikir semuanya berjalan baik sajalah. Kita semua sudah menikmati suasana seperti ini," ujar Moeldoko, Sabtu (23/11/2019).

"Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, tenang, tidak terhambat oleh rintangan. Tidak ada hambatan psikologi, tidak ada hambatan fisik," ucap Moeldoko lagi.

• Reuni Akbar PA 212 Kesulitan Cari Tema Demo, Dulu Ahok, Rizieq Shihab, Prabowo Picu Massa

Mantan Panglima TNI ini berharap ke depan jangan terlalu banyak membuat gerakan. Pasalnua semua pihak telah sepakat ingin damai dan bekerja dengan tenang.

Sebelumnya Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNP Ulama, Yusuf Martak menyebut reuni tahun 2019 ini rencananya akan berupa doa bagi bangsa dan kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat tidak perlu ada pengamanan khusus untuk reuni 212. Dia percaya aparat keamanan siap menjalankan tugasnya.

"Tanggapannya ya tidak perlu (pengamanan khusus) artinya sudah ada SOP, aparat kita sudah bagus kok," tambah Mahfud MD.

(TribunWow/Kompas.com/Tribunnews)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL: