Haji Lulung Pesimis Ahok Bisa Basmi Mafia Minyak dan Gas: Karena Kontroversi, Ini Selera

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terpilih sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina saat ini, Haji Lulung mengaku pesimis Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bisa basmi mafia Minyak dan Gas (Migas).

Pernyataan pria yang bernama lengkap Abraham Lunggana itu disampaikan dalam program talkshow Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One pada Selasa (26/11/2019).

Dalam perbincangan berjudul 'Bisakah Ahok Membasmi Mafia Migas?', Haji Lulung menyangsikan kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Sebab, serupa dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman, Haji Lulung mengaku ragu Ahok bisa basmi mafia Migas.

"Temanya adalah bagaimana pak Basuki Tjahja Purnama bisa nggak membasmi mafia?. Saya sama dengan sahabat saya, pak Maman, Saya tidak akan percaya (Ahok mampu)," jelas Haji Lulung.

"Kenapa? karena saya bilang, ini yang tendensius siapa sih? karena ini kontroversi, tidak bisa dipungkiri hari ini ada pak Marwan kemudian ada lagi masyarakat di sana itu tentang kontroversi," tambahnya.

Hal itu dijelaskannya merujuk latar belakang Ahok yang tidak memiliki latar belakang tentang Industri Sumber Daya Alam.

Selain itu Ahok Dipilih karena selera Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selaku Kepala Negara.

• Generasi Kelahiran 1997-2012 Ingin Ahok Jadi Menteri di Kabinet Jokowi, Aktif di Medsos dan Bersih

"Kalau dibilang petikan nama itu disampaikan, bagaimana (ekspresi) pak Jokowi? senyumkah? sumringahkah? atau goleng-golengkah?. Saya bilang, ini penguasa, 'kalau saya bilang selera itu hak saya', karena kontroversi, ini selera," ungkap Haji Lulung.

"Kenapa selera? saya udah kuatir kalau Ahok dijadikan Komut itu pasti kontroversi, bukan artinya saya menolak beliau dan tidak mendukung beliau, tapi faktanya kenyataan kini, 'pak Ahok punya skill (kemampuan) nggak sih?' nggak punya skill tentang itu (Pertamina)," jelasnya.

Tidak Mampu dan Bikin Gaduh

Tidak adanya kemampuan dalam memimpin dibuktikan Haji lulung ketika Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tercatat ketika memimpin DKI Jakarta sejak tahun 2014 akhir hingga tahun 2017, Ahok mendapatkan predikat umum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHP BPK)

Bahka, Ahok diungkapkannya pernah meraih predikat disclaimer sebelum akhirnya turun tahata dan digantikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasid Baswedan saat ini.

"Menjadi Gubernur saja tahun 2014-2015-2016-2017, dari 2014 semua LHPBPK itu WDP-Wajar Dengan Pengecualian, terakhir malah disclaimer gitu. Nah ini menjadi catatan, tidak boleh tidak, karena Ahok itu sekarang menjadi Komut," jelas Haji Lulung.

"Oke kita sepakat lah hari ini meninggalkan semua persoalan hukum, tetapi apakah kita tidak bisa mengevaluasi rekam jejak Ahok yang sama-sama barangkali secara bijak ini kita menjamin Ahok tidak buat gaduh lagi," tambahnya.

Kegaduhan yang disebabkan Ahok ssalah satunya ketika menuding Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta adalah maling.

Begiutu juga dengan nasib seorang ibu yang mengadukan soal layanan Badan Penyelenggara Jaminas Sosial (BPJS).

Sang ibu diketahui justru dituduh maling dan dimaki didepan umum ketika bertemu Ahok di Balaikota DKI Jakarta beberap tahun lalu.

'Ini persoalannya! karena kenapa coba? hari ini dia jadi Komut, besok dia bilang, maaf nih, 'DPR RI maling!', ini terjadi DPRD maling. Ibu yang menanyakan soal BPJS, dikatakan ibu maling, catetin namanya, tuh coba," ungkap Haji Lulung.

"Dan memang persoalan ini perlu dievaluasi, saya sepakat dengan pak maman, sudahlah kalau memang ini sudah ada kesepakatan pemerintah yuk kita kawal. Kita kawal, bukan dalam arti saya mendukung, tapi kita kawal," tegasnya.

• DAFTAR GAJI - dari Gaji Ahok, Menteri hingga Staf Khusus, Siapa yang Paling Besar?

Haji Lulung Mengalah

Penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina rupanya tidak sejalan dengan Abraham Lunggana.

Haji Lulung menegaskan tidak dukung Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina.

Ketegasan sikap itu disampaikan Haji lulung dala program talkshow Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One pada Selasa (26/11/2019).

Dalam perbincangan berjudul 'Bisakah Ahok Membasmi Mafia Migas?', Haji Lulung menyampaikan tidak dukung Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina.

Pertanyaan itu diungkapkannya juga kerap kali ditanyakan sejumlah wartawan ketika isu Ahok pimpin Pertamina mencuat.

Dirinya mengaku tidak menjawab apakah mendukung atau tidak.

Haji Lulung hanya menegaskan, penunjukkan Komisaris Utama harus berdasarkan ketentuan, termasuk kriteria calon pemimpin Pertamina di dalamnya.

"Sebelumnya saya ditanyakan, 'pak Lulung bagaimana Ahok menjadi Komut Pertamina?', saya bicara tentang kriteria, saya tidak mendukung Ahok, tapi media-beberapa media menyampaikan gitu, menyampaikan, artinya meplesetkan lah saya mendukung Basuki Tjahja Purnama," Ungkap Haji Lulung.

"Kenapa? karena tidak ada komentar saya mendukung itu, kenapa sih?, karena ini pasti akan terjadi kontroversi," tegasnya.

Hanya saja merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak Azasi Manusia, Haji Lulung mengaku mengalah.

"Yang pertama saya katakan kriterianya, bahwa dalam Undang-undang Dasar 45 perubahan ke 4 di Bab 10 A tentang Hak Azasi Manusia di Pasal 28 butir ke 3 disampaikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan," jelas Haji Lulung.

Sehingga, sesuai dengan ketentuan tersebut serta keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Hohir, Ahok harus didukungnya maupun seluruh pihak.

"Kita kawal, bukan dalam arti saya mendukung, tapi kita kawal," tegasnya.
Dukungan tersebut diutarakan walau diungkapkannya berbenturan dengan hati nurani.

Selain itu, Haji Lulung juga menyebutkan proses pemilihan Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina tidak terbuka.

Sebab berbeda dengan tahapan pemilihan Direksi ataupun Komisaris BUMN lainnya yang terlebih dahulu menjalani uji kelayakan, Ahok justru melengggang bebas.

"Saya katakan, kalau ada lembaga yang punya kompetensi kemudian Ahok, saya tidak tahu lah ya apakah ini fit and proper test (uji kelayakan), seperti Komut yang lain yang barusan saja saya dengar berbeda. Kalau Komut Pertamina ini tidak perlu fit and proper test," jelas Haji Lulung.

"Saya ini dengan pak Ahok cukup lama, lima tahun barangkali. Pak Ahok punya rekam jejak, makanya saya katakan temen-temen jangan tendensius hari ini faktanya kita bicara tentang pak Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ini adalah konteksnya bicara tentang kontroversi," jelas Haji Lulung.

Dipilih Sejak Lama

Penunjukan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama pertamina rupanya telah diusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia (RI), Erick Thohir sejak lama.

Usulan Erick Thohir memilih Ahok untuk memimpin Pertamina diketahui berdasarkan ilustrasi yang diunggah oleh akun twitter Kementerian BUMN, @KemenBUMN; pada Minggu (24/11/2019).

Dalam ilustrasi berjudul 'Gebrakan 30 Hari Menteri BUMN ErickThohir' itu terlihat alur pencapaian kerja Erick Thohir pasca resmi menjabat sebagai Menteri BUMN pada tanggal 23 Oktober 2019.

Tercatat, pertemuan ahok berada pada tanggal 11 November 2019 atau tiga pekan setelah Erick Thohir dikukuhkan sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Republik Indonsia, Joko Widodo.

Ilustrasi tersebut pun mencatat pertemuan antara Erick Thohir dengan Ahok selama dua hari, yakni mulai dari tanggal 11 hingga 12 November 2019.

Selanjutnya, Erick Thohir bertemu dengan Jokowi dalam Peresmian Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189 kilometer di Lampung pada tanggal 13 November 2019.

Tidak dijelaskan lebih rinci hasil pertemuan hingga keputusan diambil oleh Ahok dalam ilustrasi yang juga diunggah oleh akun twitter resmi Pertamina, @pertamina; pada Minggu (24/11/2019) itu.

Hanya saja, Erick Thohir diketahui mengumumkan secara resmi posisi Ahok dalam Pertamina pada Jumat (22/11/2019) lalu.

"Nah gebrakan apa aja yang telah dilakukan Pak Erick Thohir selama 30 hari kerja? Yuk intip Infografis Gebrakan 30 Hari Menteri BUMN Erick Thohir!," tulis admin @KemenBUMN; pada Minggu (24/11/2019).

https://twitter.com/pertamina/status/1198534291795243008/photo/1

Pengumuman resmi yang disampaikan Erick Thohir di Istana Kepresidenan tersebut mengabaikan polemik penunjukkan Ahok pimpin Pertamina yang berkembang sepekan belakangan.

Sebab dalam ilustrasi diketahui, tepat pada tanggal 19 November 2019, Erick Thohir bertemu dan memberikan arahan kepada sebanyak 32 orang Komisaris Utama dan Direktur Utama yang baru ditunjuknya.

Sementara, pro dan kontra yang disampaikan masyarakat, baik lewat aksi demonstrasi hingga komentar lewat media sosial terkait penunjukkan Ahok pimpin Pertamina terus bergulir hingga saat ini.

Ahok Resmi Jabat Komisaris Utama Pertamina 

Dikutip dari Kompas.com; Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan Ahok akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (22/11/2019).

"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," lanjut dia.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.

"Juga ada Direktur Keuangan (Pertamina) yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel," lanjut Erick.

Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menjadi salah satu petinggi di salah satu perusahaan BUMN menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.

Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.

(dwi)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Haji Lulung Pesimis Ahok Bisa Basmi Mafia Migas, Tetapi Justru Bikin Gaduh Pertamina,

Tonton: