Haji Lulung Pesimis Ahok Bisa Basmi Mafia Minyak dan Gas: Karena Kontroversi, Ini Selera

"Kenapa? karena tidak ada komentar saya mendukung itu, kenapa sih?, karena ini pasti akan terjadi kontroversi," tegasnya.

Hanya saja merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak Azasi Manusia, Haji Lulung mengaku mengalah.

"Yang pertama saya katakan kriterianya, bahwa dalam Undang-undang Dasar 45 perubahan ke 4 di Bab 10 A tentang Hak Azasi Manusia di Pasal 28 butir ke 3 disampaikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan," jelas Haji Lulung.

Sehingga, sesuai dengan ketentuan tersebut serta keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Hohir, Ahok harus didukungnya maupun seluruh pihak.

"Kita kawal, bukan dalam arti saya mendukung, tapi kita kawal," tegasnya.
Dukungan tersebut diutarakan walau diungkapkannya berbenturan dengan hati nurani.

Selain itu, Haji Lulung juga menyebutkan proses pemilihan Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina tidak terbuka.

Sebab berbeda dengan tahapan pemilihan Direksi ataupun Komisaris BUMN lainnya yang terlebih dahulu menjalani uji kelayakan, Ahok justru melengggang bebas.

"Saya katakan, kalau ada lembaga yang punya kompetensi kemudian Ahok, saya tidak tahu lah ya apakah ini fit and proper test (uji kelayakan), seperti Komut yang lain yang barusan saja saya dengar berbeda. Kalau Komut Pertamina ini tidak perlu fit and proper test," jelas Haji Lulung.

"Saya ini dengan pak Ahok cukup lama, lima tahun barangkali. Pak Ahok punya rekam jejak, makanya saya katakan temen-temen jangan tendensius hari ini faktanya kita bicara tentang pak Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ini adalah konteksnya bicara tentang kontroversi," jelas Haji Lulung.

Dipilih Sejak Lama

Penunjukan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama pertamina rupanya telah diusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia (RI), Erick Thohir sejak lama.

Usulan Erick Thohir memilih Ahok untuk memimpin Pertamina diketahui berdasarkan ilustrasi yang diunggah oleh akun twitter Kementerian BUMN, @KemenBUMN; pada Minggu (24/11/2019).

Dalam ilustrasi berjudul 'Gebrakan 30 Hari Menteri BUMN ErickThohir' itu terlihat alur pencapaian kerja Erick Thohir pasca resmi menjabat sebagai Menteri BUMN pada tanggal 23 Oktober 2019.

Tercatat, pertemuan ahok berada pada tanggal 11 November 2019 atau tiga pekan setelah Erick Thohir dikukuhkan sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Republik Indonsia, Joko Widodo.

Ilustrasi tersebut pun mencatat pertemuan antara Erick Thohir dengan Ahok selama dua hari, yakni mulai dari tanggal 11 hingga 12 November 2019.