Istana Angkat Bicara Calon Menteri Diminta Rp 500 M: Tak Masuk Akal

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menepis kabar adanya calon menteri diminta Rp500 miliar oleh partai politik pengusung. Kabar itu dinilai tak masuk akal permintaan uang sebanyak itu tidak sebanding gaji menteri yang akan diterima.

Hal itu disampaikan Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).

• Ahok Dilantik jadi Komisaris, Intip Penampilannya di Website Pertamina, Tanpa Pakai Kacamata

"Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Ini secara logika tidak masuk akal, gajinya menteri tidak sampai Rp100 juta," ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan proses seleksi para calon menteri secara teliti dan hati-hati. Ia mengungkapkan, tidak semua usulan nama calon menteri dari partai politik disetujui oleh Presiden Jokowi. "Ada beberapa nama yang cukup baik dan kredibel dan juga nama besar, presiden ada yang tidak setuju. Sehingga demikian isu itu, tidak akan bisa dibunyikan," paparnya.

Meski begitu, Pramono meyakini lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dulu mendeteksi jika kabar tersebut benar terjadi. "Sekarang ini uang di atas Rp100 juta saja sudah sangat gampang dilacak, baik oleh PPATK, KPK, Kejaksaan, ataupun Kepolisian," sambung Pramono.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya dapat melakukan pendalaman jika pernyataan Humprey Djemat benar terjadi.

Menurutnya, jika hal itu benar itu terjadi, maka itu sesuai dengan kajian KPK tentang perlunya Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Sistem itu menitikberatkan pentingnya upaya membangun integritas dalam proses rekrutmen kader untuk penempatan jabatan publik.

Menurutnya, jika yang dikatakan Humprey adalah benar terjadi, maka hal itu sangat bertolak belakang dengan visi-misi Presiden Jokowi. "Bisa dibayangkan apabila itu benar tentu hitung dagang bisa terjadi, kepentingan melebar di luar visi presidennya dan seterusnya," ujarnya.

Kabar adanya calon menteri yang diminta dana hingga Rp500 miliar kali pertama disampaikan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat.

Humprey menyebut ada seorang calon menteri yang diminta menyetor hingga Rp500 miliar ke parpol agar bisa diusulkan namanya ke presiden. Parpol tersebut meminta calon menteri itu untuk menyetor dana tersebut selama menjabat sebagai menteri nantinya.

• 37 Produk Ranitidin Boleh Edar di Kotamobagu, Ini Rinciannya

Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar," ungkap Humphrey di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu, 24 November 2019.

Humprey menolak untuk mengungkapkan sosok calon menteri tersebut. Namun menurutnya, calon menteri itu dari kalangan profesional atau non-parpol dan namanya masuk radar pilihan Presiden Jokowi sesuai keahliaannya.

Selanjutnya, calon menteri itu menolak syarat yang dimintakan parpol tersebut. Sebab, dia tidak memiliki uang sebanyak itu dan bertolak belakang dengan hati nuraninya.

Pernyataan Humprey itu disampaikan bersamaan jumpa pers tentang dorongan agar PPP hasil Muktamar Jakarta dan PPP hasil Muktamar Pondok Gede yang kini dipimpin Plt Ketum Suharso Manoarfa bersedia islah dalam gelaran Muktamar pada tahun depan. Disebutnya islah PPP itu untuk menghindari PPP makin ditinggalkan pemilih pada Pemilu 2024.

Informasi yang disebarkan oleh Humpret Djemat telah dibantah oleh pihak PPP pimpinan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa.

• Gubernur Olly Resmikan Gereja Advent Jemaat Sukur

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak didukung bukti dan tak dapat dipertanggungjawabkan alias ngawur. Dia menantang Humprey untuk mengungkap nama calon menteri dan parpol yang meminta setoran Rp500 miliar itu agar tidak menjadi fitnah politik. (tribun network/sen/dtc/coz)