Kartubi Sebut Ahok Harus Berani Berkata 'Tidak' Terhadap Kebijakan Pemerintah untuk Pertamina

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kartubi menyebut kehadiran Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah sebagai pendobrak.

Politisi Partai Nasdem Kartubi turut berkomentar terkait dengan pengangkatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Tanggapan Kartubi tersebut disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

"Saya rasa satu hal yang perlu digaris bawahi kehadiran Pak Basuki sebagai Komisaris Utama, sikap jiwa pendobrak saya dukung itu," jelas Kartubi.

Lebih lanjut, Kartubi mengungkapkan Ahok harus bisa berkata 'Tidak' terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait sumber daya migas.

• Prakiraan Cuaca BMKG di 33 Kota Besok Selasa 26 November 2019: 2 Daerah Ini Hujan Setengah Hari

"Beliau kalau bisa sebagai Komisaris Utama Pertamina bisa mengatakan 'tidak' pada perintah pemerintah yang menyangkut sumber daya migas terutama pembangunan kilang," terang Kartubi.

Kartubi kemudian menyinggung soal penugasan pemerintah ke Pertamina mengenai pembangunan kilang di Bontang yang tidak efisien.

"Saya di Komisi VII sudah lima tahun, pemerintah menugaskan ke Pertamina untuk membangun kilang di Bontang, ini salah. Salahnya tidak efisien. Mestinya Komisaris Utama Pertamina mengatakan 'Tidak'," ungkap Kartubi.

• Anjing Ini Hidup Mewah, Rumahnya Habiskan Rp 70 Juta, Pakai AC dan Kolam Renang

Ahok Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina, Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean: Saya Agak Pesimis

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebut pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina sebagai kebijakan yang tanggung dari Kementerian BUMN.

Tanggapan tersebut disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019).

Ferdinand Hutahaean menganggap bahwa misi dan opini besar yang telah terbentuk tentang Ahok, seharusnya Ahok dijadikan Direktur Utama (Dirut) bukan hanya menjadi Komisaris Utama.

"Kalau misi dan opini yang dibentuk sedemikian besarnya bahwa Ahok ini pendobraklah, penghabis mafia migaslah, segala macam. Pertanyaan saya kenapa tidak jadikan Ahok sebagai Dirut saja?" terang Ferdinand.

Lebih lanjut, Ferdinand menjelaskan soal kewenangan Ahok yang terbatas jika menjabat sebagai Komisaris Utama.

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Ada Rindu Untukmu - Pance Pondaag & Deddy Dores, Ada Juga Link Download

"Karena kalau komisaris ini kewenangannya terbatas sekali, terbatas beliau itu hanya bisa mengawasi, merekomendasikan, menyetujui atau tidak menyetujui sebuah program," ungkap Ferdinand.

"Tetapi janagn lupa semua kebijakan korporasi itu ada di tangan Board of Directors (BOD), semua tandatangan BOD lah yang membuat operasi perusahan ini berjalan," jelas Ferdinand.

Ferdinand menyampaikan bahwa visi dan misi yang dikembangkan ke Ahok menurutnya terlalu berlebihan.

"Jadi visi misi yang dikembangkan ke Ahok ini saya pikir jangan jadi berlebihan," terang Ferdinand.

"Kasihan juga nanti Ahok kalau kemudian ekspektasi besar yang ditumpukan ke pundak beliau ternyata tidak bisa diraih," tambahnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa peran Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina tidak akan banyak.

Ferdinand justru pesimis terhadap kinerja yang dilakukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina ke depan.

"Jadi saya pikir peran Pak Ahok disini kemungkinan besar ya tidak akan banyak, saya agak pesimis melihatnya," jelas Ferdinand.

Ferdinand kemudian kembali menegaskan pernyataan soal keputusan Kementerian BUMN yang tanggung terkait pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

• Sosok Rudiantara, Pernah jadi Trending Dunia, Gara-gara Lontaran Yang Gaji Kamu Siapa

Menurut Ferdinand, seharusnya Ahok menduduki jabatan sebagai Dirut atau di tempatkan ke BUMN lain yang sedang bermasalah, seperti BPJS kesehatan.

"Ini kenapa saya bilang kebijakan Kementerian BUMN serba tanggung karena kalau narasinya pendobrak, saya minta tadinya kalau Pak Ahok ini tempatkan saja ke Dirut atau tempatkan ke BUMN lain untuk diselesaikan yang sedang bermasalah, contohnya BPJS kesehatan," terang Ferdinand.

Namun demikian, Ferdinand mengakui bahwa Ahok punya karakter dan kemampuan yang mendukung untuk bergabung di BUMN.

Ferdinand juga memaparkan mengenai kesuksesan Ahok saat menjadi gubernur di DKI Jakarta yang berhasil membangun Simpang Susun Semanggi tanpa APBD.

"Beliau punya karakter dan kemampuan, kita lihat waktu beliau jadi gubernur mampu membangun Jakarta, Simpang Susun Semanggi tanpa APBD barangkali BPJS bisa beliau selesaikan tanpa APBN, tidak ada defisit lagi," tutur Ferdinand.

"Nah hal-hal seperti ini yang perlu dilihat dimana Ahok ini lebih pas ditempatkan," tambahnya.

Meskipun Ferdinand pesimis terhadap peran Ahok di Pertamina, tetapi ia masih punya sedikit harapan untuk Ahok.

"Kalau sekarang di tempatkan di Pertamina ya saya agak pesimis meskipun punya harapan sedikit-sedikit," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com