Humphrey Djemat: Ada Parpol 'Jual' Jatah Menteri, Wajib Setor hingga Rp 500 Juta

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Meski menteri merupakan hak prerogatif Presiden, namun koalisi parpol pengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki jatah kader parpol untuk diakomodir Jokowi masuk dalam kabinet.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengungkap, ada calon menteri yang dimintai uang Rp500 miliar oleh sebuah partai politik (parpol). Permintaan tersebut agar parpol itu mau mendorongnya sebagai menteri ke presiden.

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar," ungkap Humphrey di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11/2019) kemarin.

Humphrey menyebut calon menteri itu dari kalangan profesional atau non-parpol. Namun, ia menolak untuk mengungkapkan sosok calon menteri tersebut. Humprey hanya mengungkapkan permintaan parpol tersebut ditolak oleh calon menteri itu. Sebab, calon menteri itu tidak memiliki uang dan bertolak belakang dengan hati nuraninya. 

• Pasca-Diguncang Gempa Pendeta Langsung Ajak Jemaat Berdoa

• Hilda Vitria Bagikan Foto Saat Tiduran di Ranjang, Malah Dituding Pansos

• Goo Hara, Orang Terkenal pun Bisa Kesepian karena Depresi, Ini Penjelasan & Cara Hilangkan Depresi

"Nah itu karena dia memang orang profesional ya itu tentu against dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden," tutur Humphrey.

Meski begitu, Humphrey mengatakan, tidak semua calon menteri yang dimintakan uang Rp500 miliar oleh partai pengusung. Namun, menurutnya hal ini menunjukan buruknya integritas parpol di Indonesia.

"Jangan curiga dulu semua menteri sudah teken kontrak Rp 500 miliar. Tapi, ada kejadian seperti itu, bagaimana parpol itu bisa melakukan rekrutmen pejabat baik kalau mentalitas integritasnya tidak ada," tandasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak didukung bukti dan bisa dipertanggungjawabkan. "Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik," tutur Baidowi.

Baidowi meyakinkan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menurutnya, tidak mungkin elit parpol meminta uang hingga ratusan miliar kepada calon menteri.

Dan tidak mungkin calon menteri bersedia memberi uang Rp500 miliar ke parpol karena gaji sebaagai menteri yang akan diterima adalah tidak sebanding. "Lagian menghitung Rp500 M itu dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," ujarnya

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 didukung oleh 34 menteri dan 12 wakil menteri. Pemerintahan Jokowi didukung oleh delapan partai politik. Yakni PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PPP dan Gerindra.

Dari 34 menteri, sebanyak 16 orang di antaranya berasal dari partai politik pendukung pemerintahan Jokowi. (tribun network/fah/kcm/coz)