Wacana Presiden 3 Periode
PDIP Takut Tambah Periode Presiden, Prabowo-Puan tak Mampu Taklukkan Jokowi, SBY pun Kalah
Kekuatiran memunculkan Presiden menjabat tiga periode bukan hanya Gerindra melainkan PDI Perjuangan selaku partai pemenang Pemilu.
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kekuatiran memunculkan Presiden menjabat tiga periode bukan hanya Gerindra melainkan PDI Perjuangan selaku partai pemenang Pemilu.
Pasalnya, PDI Perjuangan yang mulai mengorbitkan trah Soekarno yakni, Puan Maharani yang kini menjabat Ketua DPR RI, dipastikan masih sulit melawan kedigdayaan Joko Widodo, jika secara aturan bisa maju lagi di 2024.

Bahkan kalkulasinya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jika dimajukan lagi Partai Demokrat di 2024, jika periodesasi Presiden bisa tiga periode tetap tak akan mampu melawan Jokowi yang saat itu akan berstatus petahana lagi (jika UU di amandeman dan membolehkan presiden menjabat 3 periode)
Menanggapi wacana ini, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut tidak ada urgensinya mengubah konstitusi.
Basarah mengatakan masa jabatan presiden satu periode, atau dua kali periode sudah cukup untuk memastikan pembangunan nasional berjalan dan berkesinambungan.
• Ini Penjelasan KPK Terkait Tuduhan Lindungi Ahok dari Kasus Korupsi Reklamasi
• CATAT! Ini Bocoran Harga Resmi iPhone 11 di Indonesia
• Rekam Jejak Marwan Batubara, Mantan GM PT Indosat yang Terlibat Proyek Pembangunan SKKL
"Nanti jika sudah ada haluan negara dan haluan nasional kita tidak perlu lagi khawatir ketika ganti presiden," ungkapnya dilihat dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (22/11/2019).
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah Hadir Sebagai Keynote Speaker dalam Acara yang Diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bertempat di Nusa Dua Bali, Senin 4 November 2019. (MPR RI)
Ia juga menegaskan tidak perlu khawatir saat pergantian pemimpin akan berganti juga visi dan misi, juga program-program pemerinta.
"Karena, pembangunan nasional dipastikan akan berjalan dan berkelanjutan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengomentari wacana penambahan masa jabatan presiden.
Calon kuat Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan saat ini masa jabatan presiden dua periode sudah tepat dan pas karena melalui pemilihan langsung.
"Kecuali ada desakan mayoritas masyarakat yang menghendaki," katanya.
Dilansir dari YouTube Kompas TV, ia menghimbau untuk melihat perkembangan aspirasi masyarakat terkait isu tersebut.
"Kita hanya menyiapkan wadah bagi seluruh aspirasi masyarakat," tegasnya.
Kritik dari Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan tidak setuju penambahan masa jabatan presiden.