Kabra Ahok
Marwan Batubara Sebut Rekam Jejak Ahok Buruk, Faisal Basri: Roh Ahok bisa Menjadi Motor Perubahan
Ada yang menganggap Ahok tak pantas jadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN.
Selain dinilai bukan sosok yang bersih, penunjukan mantan suami Veronica Tan itu sebagai bos BUMN juga mengandung unsur politis.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai Ahok dipilih bukan untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan BUMN.
“Masa orang yang enggak punya kapasitas di BUMN, enggak punya track record di bisnis bagian migas yang benar-benar mumpuni tiba-tiba dicaplok gitu saja. Pasti pertimbangannya bukan ekonomi, tapi politik,” ujar Bhima.
Menurut dia, masih banyak sosok lain yang lebih berpengalaman di bisnis BUMN yang pantas menduduki posisi penting di perusahaan plat merah besar seperti Pertamina dan PLN selain Ahok.
Namun, dia enggan menjelaskan siapa sosok yang cocok menjadi petinggi di Pertamina dan PLN itu. “Emang enggak ada orang lain dengan indikator tadi yang lebih cocok dibanding Ahok?” kata Bhima.
Bhima menjelaskan, ada empat kriteria yang harus dipunyai seseorang jika ingin menjadi petinggi di BUMN besar seperti Pertamina dan PLN.
Pertama, orang tersebut harus berintegritas.
Kedua, tak pernah tersangkut permasalahan hukum.
Ketiga, tak terafiliasi dengan partai politik.
Keempat, harus memiliki memampuan komunikasi yang baik.
“Karena nanti BUMN akan bersentuhan dengan unit usaha lain, swasta, investor, kreditur. Itu kan dibutuhkan pola komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik juga bisa menjamin karyawan loyal dan punya satu visi yang sama dengan pimpinan,” ucap dia.
2. Rizal Ramli
Tak hanya itu, pengangkatan Ahok jadi petinggi di BUMN dipandang akan menimbulkan masalah baru.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.
"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019).