Presiden Jokowi Meminta Menhan Prabowo Tidak Mark Up Anggaran Alutsista

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut dirinya diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga anggaran pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dengan baik, tanpa ada penyelewengan.

"Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan," ujar Prabowo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11).

"Uang sangat berat didapat, uang rakyat dari pajak. Jadi itu terus-menerus ditekankan oleh Bapak Presiden kepada saya," sambung Prabowo.

Prabowo berjanji akan menjalankan perintah Presiden Jokowi untuk menangkal kebocoran maupun penggelembungan anggaran ketika pengadaan alutsista.

"Tidak boleh ada markup-markup yang tidak masuk akal," ucapnya.

Untuk mencapai hal itu, kata Prabowo, dirinya bersama tim Kemenhan akan melakukan pengecekan ulang semua proyek pengadaan alutsista.

"Kami cek lagi harga. Kami cek lagi teknologinya tepat atau tidak. Dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," papar Prabowo.

Prabowo pun menyebut alatsista yang termuktahir sangat dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara dalam mempertahankan kedaulatan negara.

"Kita akan pertahankan kedaulatan kita dengan sekuat tenaga. Kita tidak mau dilecehkan. Kita tidak mau di-bully oleh siapa pun," ucapnya.

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama Menhan Prabowo Subianto.

Ini merupakan rapat pertama Jokowi dengan Prabowo Subianto untuk bidang politik hukum dan keamanan.

Dalam rapat juga hadir Menkopolhukam Mahfud MD.

Saat rapat, Jokowi meminta Prabowo Subianto untuk melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sesuai perkembangan zaman.

"Saya minta kebijakan pengadaan alutsista betul-betul memperhitungkan, mengkalkulasi, mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya," ujar Jokowi saat rapat.

"Ini akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.