Pamor Jokowi Disaingi Mantan Jenderal TNI Prabowo & Moeldoko, Rocky Gerung: 3 Kekuasaan di Kabinet

Rocky Gerung mengatakan, dirinya sering mendapat komentar serupa sejak dirinya memiliki akun Twitter.

"Ini komen yang biasa saya terima waktu dulu masih punya Twitter rupanya kritik itu berlanjut di YouTube," ujarnya.

Ia membenarkan dirinya memang terus mengkritik pemerintahan.

Namun, dirinya membantah bahwa kritikan itu didasarkan dari kebencian.

"Ya memang saya akan terus memberi kritik, dan berkali-kali saya terangkan, saya mengkritik bukan karena dasar kebencian terhadap negara, itu keliru," ungkapnya.

Rocky Gerung menilai, banyak kebijakan dari pemerintah yang justru membahayakan negara.

"Yang saya kritik adala kebijakan yang justru bisa membahayakan negara," lanjutnya.

Pengamat politik asal Manado ini menegaskan dirinya mencintai negara.

Namun, rasa cintanya itu diungkapkan melalui kritikan.

"Jadi justru karena saya mencintai negara ini dan ingin agar ada supaya jalan pikiran yang masuk akal dari pejabat negara, maka saya kritik," ujar dia.

"Jadi saya tidak mengkritik negara, tapi kebijakan yang d**** dari pejabat negara," imbuh Rocky Gerung.

Lihat videonya mulai menit ke-00:50:

Sebelumnya pada kanal resmi YouTubenya, Rocky Gerung mengomentari nasib politik di Indonesia setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 selesai.

Rocky Gerung mengatakan, politik di Indonesia setelah Pemilu ini lebih dari sekadar 'bagi-bagi kekuasaan'.

Namun, 'pembagian kekuasaan' itu disertai dengan rasa bersalah.

"Ya politik Indonesia setelah Pemilu selesai adalah bagi-bagi bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan."

"Tapi berupaya untuk saling menutupi rasa bersalah dan itu buruk," ujar Rocky Gerung.

Menurut pengamat politik 60 tahun tersebut, hal itu dapat berdampak buruk bagi demokrasi.

"Kalau sekedar bagi-bagi kekuasaan itu hak, kalau demi tukar tambah rasa bersalah kekuasaan itu dibagi itu buruk bagi demokrasi itu," katanya.

Rocky Gerung menduga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini merasa terbebani lantaran harus membagi jabatan pada relawannya.

"Sehingga Jokowi akhirnya jadi Sinterklas tapi merasa dia terbebani dengan prestasi orang lain atau sumbangsih relawan," ungkap dia.

Rocky Gerung menilai seharusnya hal itu tak perlu dilakukan.

Pasalnya, relawan merupakan pihak yang pada dasarnya ikhlas membantu Jokowi.

"Sebetulnya tidak perlu dilayani namanya juga relawan, relawan itu ya orang yang paling jujur di dalam politik ya relawan."

"Sekarang terlihat bahwa relawan bukan relawan, tapi orang yang punya pamrih itu dan pamrih itu pasti ditransaksikan dengan presiden pada sebelum pemilu yang lalu itu," tutur Rocky Gerung.

Sehingga, Rocky Gerung menilai keinginan relawan untuk mendapat balasan dari Jokowi dalam merusak etika politik.

"Sekarang terlihat bahwa enggak ada yang disebut relawan Jokowi, semuanya itu adalah pamrih dan pamrih itu harus sekarang dibayar."

"Nah itu pelajaran yang buruk bagi etika politik," kata Rocky Gerung.

Jika yang meminta kekuasaan adalah partai politik maka hal itu dinilai wajar.

"Di dalam teori politik demokrasi itu tidak wajar karena partai jelas minta dari kekuasaan."

"Tapi relawan enggak boleh minta, di mana-mana orang yanng paling mengerti kekuasaan itu harus dirawat dengan kondisi etik maksimal," lanjut Rocky Gerung.

Menurutnya, relawan seharusnya membantu menghasilkan suara bagi kekuasaan, bukan menagih kekuasaan.

"Relawan sebetulnya mensuplay bagian etika, bagian moral dari politik."

"Dia enggak boleh nagih kekuasaan itu itu kacaunya pengertian relawan di Indonesia,"

"Volunteer itu artinya membantu untuk menghasilkan suara bukan untuk menagih suara," ujar Rocky Gerung panjang lebar.

Artikel ini telah tayang di tribunbatam.id