H2M Minta Kemendes PDTT Evaluasi Penyaluran Dana Desa

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae di ruang Komisi V, Selasa (19/11/2019).

Hadir pada rapat dengar pendapat itu Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, dan juga seluruh jajaran eselon I Kemendes PDTT.

Raker perdana itu membahas tiga poin utama, yakni penyampaian rencana strategis (renstra) dan program kerja lima tahun ke depan, evaluasi pelaksanaan anggaran 2019, dan membahas program legislasi nasional (prolegnas).

Rapat dimulai pada pukul 10.20 WIB yang dimulai dengan perkenalan anggota Komisi V DPR RI dan juga jajaran Kemendes PDTT.

Anggota Komisi V dari fraksi PDI Perjuangan Hi Herson Mayulu (H2M) menyoroti beberapa poin terkait pengelolaan Dana Desa.

Kader PDI Perjuangan Dapil Sulawesi Utara (Sulut) ini menilai, penyaluran Dana Desa urang efektif karena dilakukan tiga tahap.

“Sebaiknya dilakukan dua tahap saja,” ucap H2M sesuai rilis yang diterima tribunmanado.co.id, Rabu (20/11/2019).

Menurutnya, penyaluran dana desa tiga tahap sangat menyulitkan para kepala desa.

Selama tujuh tahun menjabat Bupati, tahapan penyaluran dana desa para kepala desa selalu disibukkan dengan SPJ.

Selain itu pengendalian Dana Desa dengan menggunakan aplikasi Sipede dan Siskeudes juga menyulitkan, para kepala desa.

“Kementrian PDTT juga harus respon soal ini. Karena banyak kualitas SDM para kepala desa masih bingung dengan banyaknya aplikasi yang diterapkan," tegas dia.

Hal yang paling disoroti mantan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini, yakni perektrumen pendamping desa.

Dia menegaskan, banyak tenaga pendamping desa tidak memiliki keahlian.

Hadirnya para pendamping desa indentik dengan mengirim data saja tidak memberikan efek bagi kemauan desa.