Fahri Hamzah: Lantik Ahok di BUMN yang Dituduh Paling Korupsi, BUMN Butuh Orang seperti Ahok

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tak ada habis-habisnya memang, pro kontra rencana masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus terjadi.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah turut menyoroti hal tersebut.

Fahri mengatakan terkait talenta, dirinya siap mendukung Ahok masuk menjadi pemimpin satu di antara perusahaan BUMN.

"Kalau soal talenta saya termasuk orang yang menganggap BUMN itu memerlukan sosok seperti Ahok," ujar Fahri.

• Edison Cavani Tantang Messi Berkelahi, Wasit Asal Israel Hukum dengan 5 Kartu Kuning

• Anies Baswedan Tak Konsisten Soal Penggusuran, Warga Merasa Ditindas: Dibohongin Kayak Binatang

• Prabowo Diangkat jadi Menhan, Mantan Istri Pilih jadi Oposisi Pemerintah: Pengabdian untuk Rakyat

Menurutnya sosok seperti Ahok yang memiliki sikap keras dan tegas sangat diperlukan di BUMN.

"Ada beberapa institusi di BUMN yang memperlukan orang keras dan tegas seperti Ahok," imbuhnya.

Hal itu disampaikan Fahri dalam program Aiman yang diunggah dalam kanal YouTube KompasTV (19/11/2019).

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan, bila undang - undang (UU) mempermasalahkan posisi Ahok, maka ia akan siap membela mantan Gubernur DKI Jakarta di BUMN.

Ia menambahkan seluruh pihak harus bersikap adil, karena seluruh masyarakat harus mendapatkan hak-haknya.

"Kalau itu semua clear UU memperbolehkan Ahok, kenapa tidak. Kenapa kita harus menghalang-halangi orang yang punya hak untuk melakukannya," imbuhnya.

Sementara itu, terkait posisi Ahok, Fahri menganggap tak masalah kalau mantan Bupati Belitung Timur ini ditempatkan baik sebagai Komisaris maupun Direktur di BUMN.

Fahri hanya ingin melihat dobrakan dan keberanian ahok di perusahaan berplat merah tersebut.

"Masalah jabatan apapun tidak masalah, kami ingin meihat keberanian Ahok," ungkap Fahri.

Terkait kritik yang dilontarkan kepada Ahok, Fahri menilai itu merupakan hal biasa da tidak bisa dihentikan begitu saja.

"Sosial media, media masa, dan pengamat kan tidak bisa disuruh diam," ujarnya.