Chandra Hamzah Disiapkan Jadi Bos Bank BUMN

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Menteri BUMN Erick Thohir memanggil mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah. Dalam pertemuan dua jam di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11), keduanya membahas soal kinerja dan permasalahan korupsi di perusahaan negara (BUMN).

• Kasus Pelecehan Seksual di Bawah Umur Meningkat Dua Kali Lipat Selama 2019

Dalam pertemuan itu, Erick dampingi kedua Wakil Menteri BUMN, yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo.

Chandra mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN tidak menyinggung soal jabatan. "Tebak-tebak buah manggis. Tidak ada bicara posisi atau jabatan," ujar Chanra usai pertemuan.

Menurutnya, pertemuan itu hanya membahas seputar perkembangan BUMN secara luas. Ia pun tidak menyebut sektor BUMN yang menjadi materi pembicaraannya dengan Menteri BUMN. "Banyak (yang dibahas dalam pertemuan). Kebetulan, saya pernah jadi Komut (Komisaris Utama) PLN, ditanya pengalaman saya waktu itu bagaimana? Cuma, BUMN yang dibicarakan banyak," ujarnya.

Selain materi BUMN secara umum, lanjut Chandra, dalam pertemuan turut dibahas seputar masalah kasus korupsi yang kerap menjerat pejabat perusahaan BUMN. Erick Thohir ingin agar BUMN tidak lagi dijadikan bahan bancakan. "Pembicaraan iya (lebih spesifik ke hukum). Pak Menteri ( Erick Thohir) ingin BUMN ini maju, kendalanya apa, yang pernah saya alami apa," ucapnya.

"Jadi, jangan sampailah ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi. Jadi Pak Menteri menyampaikan, salah satu yang penting adalah integritas. Jadi jangan sampai BUMN dijadikan bahan bancakan," jelasnya.

• Pakai Rok Mini, Vanessa Angel Santai Saat Diingatkan Soal Kematian: Tinggal di Kubur Coy

Chandra enggan berspekulasi perihal dirinya yang disinyalir disiapkan menempati jabatan di perusahaan bank milik BUMN. Rencananya, Chandra bakal dijadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya. "Belum dibicarakan, tapi mungkin," ucapnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan perekrutan sejumlah tokoh yang mempunyai kapabilitas, krebilitas dan integritas tinggi untuk menempati sejumlah pos perusahaan BUMN. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan membangun kepercayaan publik pada BUMN.

"Karena yang kami rekrut adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang dipilih diakui kredibilitasnya, diakui profilnya dan dipercaya membangun image yang baik, terhadap BUMN tersebut kalau mereka masuk," ujarnya.

Arya mengakui Chandra Hamzah adalah salah satu tokoh yang memenuhi syarat tersebut dan disiapkan untuk mengisi posisi pengurus di bank BUMN. Ia belum bisa mengonfirmasi apakah Chandra akan menempati posisi direktur utama atau komisaris di bank tersebut.

Ia juga belum bisa memastikan apakah Chandra akan mengisi posisi sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) atau Bank Mandiri. “Kita tunggu saja nanti. Tunggu keputusan dari Pak Menteri (Erick Thohir),” ujarnya.

Yang jelas, lebih kurang sama dengan Ahok, kejelasan kursi jabatan yang akan diisi oleh Chandra Hamzah akan diketahui pada Desember ini. "Pokoknya sampai bulan Desember akhir Pak Chandra Hamzah sudah masuk di jajaran kepengurusan BUMN," kata Arya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik jika Kementerian BUMN merekrut Chandra Hamzah sebagai direksi atau komisaris di BUMN. Pengalaman Chandra Hamzah di KPK diharapkan dapat membantu pencegahan terjadinya korupsi di perusahaan BUMN.

Chandra Marta Hamzah, 52 tahun, berlatar belakang sebagai pengacara dan ahli hukum. Namun, ia sempat menjadi komisioner KPK pada 18 Desember 2007 hingga 21 September 2009 dan 4 Desember 2009 hingga 16 Desember 2011.

Pada 23 Desember 2014, Chandra terpilih menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN. Chandra juga pernah diminta menjadi Komisaris Bank BTN, namun dia menolaknya.

Selain Chandra Hamzah, beberapa tokoh lainnya juga mendatangi kantor Kementerian BUMN pada Senin kemarin. Di antaranya Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng dan Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Trenggono.

• TP4D Diminta Fokus Bersihkan Wilayah dari Korupsi

Rizal datang dengan membawa sebuah map. Ia mengaku datang untuk bertemu dengan Staf Khusus Menteri BUMN yang juga teman lamannya, Arya Sinulingga.

Pun demikian dengan Wahyu Trenggono mengaku ingin bertemu dengan sahabatnya, Menteri BUMN Erick Thohir.

Belasan Orang Tolak Ahok

Banyak tokoh menyambut baik ditunjuknya Ahok untuk memimpin salah satu perusahaan BUMN oleh Erick Thohir. Namun, ada juga pihak yang menolak rencana masuknya Ahok ke BUMN.

Senin kemarin, ada 13 orang menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk memposisikan Ahok sebagai pimpinan perusahaan BUMN.

Massa yang menamakan diri Kampus Merah Putih itu membentangkan spanduk bertuliskan, tulisan Tolak Ahok Jadi Bos BUMN.

Orator meneriakkan alasan mereka menolak Ahok masuk ke BUMN, yakni karena pernah menjadi terpidana kasus penistaan agama. “Negara harus memastikan tak memilih pemimpin lembaga negara yang pernah terjerat kasus apa pun. Ahok pernah disebut di banyak kasus seperti Sumber Waras dan Taman BMW,” ujar orator.

Tanpa memberikan alasan jelas, orator juga menyampaikan kekhawatiran perusahaan BUMN yang akan dipimpin oleh Ahok akan dijual untuk kepentingan pribadi. “Kami khawatir BUMN dijual, ia juga punya catatan buruk. Harusnya calon pemimpin BUMN mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan,” teriak orator.

Ia mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan dengan jumlah massa lebih banyak jika tuntutannya tak dipedulikan oleh pemerintah.

Selain unjuk rasa, penolakan juga disampaikan pihak menamakan diri Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melalui unggahan di media sosial dan rilis ke media massa online. Alasan penolakan lantaran Ahok dinilai sebagai sosok orang yang kerap membuat keributan.

Bahkan, penolak telah menduga Ahok akan disiapkan menjadi Direktur Utama PT Pertamina.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai rencana Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Joko Widodo menjadikan Ahok sebagai pejabat perusahaan BUMN justru hanya akan menambah masalah baru dan kontroversi yang tidak perlu.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman pemerintah hanya akan terlibat sebagai TPA Tim Penilai Akhir (TPA) dalam perekrutan pejabat BUMN sebagaimana Perpres.

Fadjroel mengemukakan TPA diisi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir hingga pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Praktis masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait. Terkait nama orang, mengenai tugas, fungsi dan lain-lain, semuanya diserahkan ke pak Erick Thohir selaku menteri BUMN," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menegaskan, perekrutan Ahok ke BUMN akan melalui proses seleksi sebagaimana mestinya. Jokowi tak mengelak saat ditanya apakah masuknya nama Ahok merupakan rekomendasinya. (tribun network/kompas.com/coz)