DPR Minta Prabowo Lobi Anggaran ke Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto akan mempersentasikan rencana program pertahanan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2020. Sementara Komisi I DPR RI menganjurkan, Menhan melobi presiden agar mendapatkan anggaran lebih besar di bidang pertahanan.

• Menkumham Minta Anak Tak Penuhi Panggilan KPK

Hal itu diungkapkan prabowo usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (11/11). "Jadi kita akan segera dalam bulan Desember ini, untuk sedapatnya kita rumuskan, kita mutakhirkan doktrin pertahanan kita. Strategi pertahanan kita, dan konsepsi penyelenggaran gelar pertahanan kita dan pada saatnya nanti bulan Januari tentunya kita akan mempresentasikan kepada presiden," ujar Prabowo.

Sebelum mempersentasikan rencana program pertahanan kepada presiden Jokowi. Kementerian Pertahan akan terlebih dahulu mengundang komisi I ikut dalam kegiatan Kemenhan. Masukan dari Komisi I, serta lembaga negara lainnya di bidang keamanan akan dipadupadankan dalam rumusan strategi pertahanan Indonesia.

"Jadi saya kira ini satu awal kerjsa sama yang baik. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Komisi I saya juga puas dan saya juga akan mengundang komisi I untuk ikut serta dalam kegiatan Kemenhan, di bulan bulan yang akan datang," kata Prabowo, rival Jokowi pada PIlpres 2014 dan Pilpres 2019.

Secara keseluruhan Prabowo mengaku sangat puas dengan rapat kerja dengan Komisi I. Menurutnya DPR memberikan perhatian khusus kepada masalah pertahanan Indonesia. Bersama Komisi I, Kemenhan telah melakukan pembahasan mendalam soal postur anggaran pertahanan, potensi ancaman, serta industri pertahanan.

• Surya Paloh Lantik Diri Sendiri

"Yang kemudian akan kita rumuskan bersama dengan lembaga lembaga lain pemerintah, sebagai contoh dengan BIN dengan BAIS, kepolisian negara, dengan kementrian luar negeri kita juga membahas secara mendalam tentang industri pertahanan, kita bisa mandiri di bidang pertahanan, kita sangat optimis," kata Prabowo.

Prabowo tiba di gedung DPR RI sekira pukul 11.04. Ia mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan dasi merah. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono. Termasuk sekira 50 pejabat dari Kementerian Pertahanan lainnya.

Rapat dimulai sekira pukul 11.18. Diawali dengan perkenalan oleh seluruh anggota Komisi I DPR RI. Dimana rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Meutya Hafid. Sementara, Prabowo menyebut, bahwa dirinya yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo itu, hadir dalam rapat untuk saling mengenal terlebih dahulu.

"Saya kira ini kan lebih bersifat perkenalan. Saya kan baru 18 hari (menjadi Menhan), ini hari ke 19. Wamen baru 17 hari. Kami masih belajar masalah. Kita sedang belajar, mengumpulkan keterangan semuanya, supaya dapat gambaran yang jelas," kata Prabowo sebelum masuk ke dalam ruang rapat tersebut.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi 1 menyarankan prabowo menghadap Jokowi untuk menambah anggaran Kemenhan dalam rapat kerja prdana Kementerian Pertahanan dengan Komisi I DPR RI.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Meutya Hafid (Fraksi Partai Golkar). Meutya meminta agar seluruh anggota Komisi I DPR RI yang hadir di ruangan memperkenalkan diri satu-per satu.

• Pelamar CPNS Harap Bersabar, Juknis Pendaftaran dalam Proses

Meutya, mantan presenter teledisi itu menyampaikan dalam rapat itu sesuai catatan yang dia pegang, anggota Komisi yang lengkap hadir adalah dari fraksi Partai Gerindra.

Ada enam orang anggota Komisi I asal Gerindra, termasuk Waketum Gerindra Sugiono. "Menurut catatan yang paling lengkap Gerindra pak, hadir full," kata Meutya di ruang rapat.

Anggota Komisi 1 dari Fraksi PKS Syaifullah Tamliha menyarankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meminta tambahan anggaran pertahanan kepada Presiden Joko widodo. Karena menurutnya,secara tidak langsung presiden Jokowi merupakan pemilik anggaran.

"Nah di sini politik anggaran, pak menteri. Kalau bapak ingin anggaran lebih besar, bapak ke tempat Pak Jokowi, dia pemilik anggaran, Menkeu hanyalah tukang bayar, dan tukang utang," kata Tamliha dalam rapat kerja dengan Komisi 1 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Tamliha, Komisi 1 tidak bisa menambah anggaran puluhan triliun. Komisi 1paling hanya bisa menambah 3-5 triliun. "Kalau bapak mau lebih puluhan triliun bapak ke presiden sebagai pemilik anggaran," katanya.

Menurut Tamliha, tidak ada satu pun anggota Komisi 1 yang ingin mengurangi anggaran pertahanan. Selama ini politik anggaran Komisi 1 selalu kepada Kementerian Pertahanan.

"Wamenhan yang saya hormati. Di Komisi I ini pak tidak ada anggota Komisi I yang politik anggarannya ingin mengurangi anggaran TNI dan Kemenhan. Dari tahun ke tahun itu selalu komitmen politik anggaran itu selalu diberikan kepada Kemenhan," ujarnya.

Untuk diketahui anggaran pertahanan 2020 meningkat tajam dari tahun 2019. Proyeksi anggaran pertahanan mencapai 131 triliun, paling besar diantara kementerian-kementerian lainnya.

Bersifat Tertutup

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dicecar Anggota Komisi 1 dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon agar menyampaikan anggaran pertahanan secara rinci. Hal tersebut kemudian ditolak Prabowo. Menurut Prabowo anggaran pertahanan bisa ia jelaskan dalam rapat secara tertutup dengan Komisi 1.
"Terbuka kepada komisi I, kami tidak terbuka kepada umum," kata Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Prabowo, apabila hanya jumlah anggarannya, ia siap membeberkannya. Namun untuk proyeksi anggaran serta rencana strategi pertahanan ia menolaknya. Menurut Prabowo bila membahas rencana pertahanan maka akan berkaitan dengan anggaran.

"Kan kita sudah tahu anggarannya, 131 triliun, komponennya juga sudah tahu. Kalau diminta saya siap.Tapi kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," katanya.

Prabowo mengatakan bahwa dalam membahas atau merancang anggaran pertahanan harus dilakukan secara bijaksana dan hati hati. Masalah pertahanan juga harus dibuat rumit bagi orang-orang asing, agar tidak terlalu paham pertahanan di Indonesia.

"Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya. Itu pendapat saya. Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adl bahwa kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif sebagai lembaga yang mewakili rakyat saudara yang turut untuk benar benar menguasai," tuturnya.

Sebelumnya Rapat Kerja antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan jajaran Komisi 1 DPR RI, sempat diwarnai perdebatan terkait jalannya rapat apakah berlangsung terbuka atau tertutup.

Perdebatan dipicu pertanyaan Anggota Komisi 1 dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa pemaparan Prabowo soal anggaran pertahanan tidak rinci. "Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan," kata Effendi.

Pertanyaan Effendi tersebut kemudian ditimpali anggota Komisi 1 fraksi PKS Syaifullah Tamliha. Menurut Tamliha berdasarkan kesepakatan mengenai teknis anggaran sifatnya tertutup.

Hal itu kemudian diamini Prabowo bahwa masalah anggaran tidak bisa disampaikan secara terbuka. "Saya kira demikian. Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas," kata Prabowo.

Mendapatkan jawaban tersebut Effendi masih berkeras rapat sudah kadung terbuka. Sebaiknya Prabowo memaparkan secara rinci anggaran pertahanan itu. "Tapi ini terbuka, bagaimana ini tetutup? Ini terbuka ini pimpinan. Sebentar, selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya termasuk dukungan anggarannya, bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ini tertutup, ya itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka," katanya.

Menurut Effendi masalah anggaran bukan tergolong rahasia. Jumlah anggaran pertahanan sudah diketahui kurang lebih 131 triliun. Sehingga menurutnya tidak ada alasan untuk tidak menjelaskan rinci anggaran pertahanan.
"Pimpinan, tolong disampaikan di sini, apa urgensinya kemudian disembunyikan anggarannya. Ada apa sih?' katanya.

Effendi juga mengatakan bahwa tidak hanya soal anggaran, soal rencana kerja serta kesiapan pertahanan juga harus dijelaskan secara rinci. Menurutnya lembaga legislatif merupakan lembaga terbuka. "Ini forum terbuka, forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website kok. Di mana ditertutupin lagi," katanya.

Prabowo kemudian menjelaskan dirinya tidak bisa menjelaskan secara terbuka di depan umum soal rencana dan kesiapan pertahanan. Ia bersedia menjelaskan hanya di depan komisi 1 saja, tapi tidak dalam rapat terbuka.

"Begini saudara Effendi, soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran," katanya.

Anggota Komisi 1 dari Fraksi Gerindra Sugiono lalu menengahi masalah terbuka atau tertutup sebaiknya diserahkan kepada Prabowo. Artinya Prabowo nanti yang menentukan materi mana yang bisa disampaikan secara terbuka, dan mana yang secara tertutup.

"Karena beliau yang paham, juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup," kata Sugiono.
Untuk diketahui Rapat Komisi satau dengan Menteri pertahanan lazimnya berlangsung tertutup. Hal itu karena banyak materi pertahanan yang sifatnya rahasia. Rapat kemudian disepakati bahwa pertanyaan dari anggota Komisi bersifat terbuka. Namun, jawaban yang disampikan Prabowo sifatnya tertutup. 

Prabowo Akan Gandeng Nadiem

Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan menggandeng Menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam menyusun Komponen Cadangan (Komcad).

Untuk diketahui Komcad akan dibentuk untuk membantu TNI dalam menghadapi ancaman militer. Adanya Komcad berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang disahkan DPR periode lalu.

"Kemudian pertahanan non militer, yaitu ada unsur-unsur lain, ini tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan kementerian pendidikan untuk menyusun komponen cadangan," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan sekolah sekolah baik itu SMA maupun universitas nantinya akan melatih perwira-perwira Komcad. Hal itu kata Prabowo seperti yang dilakukan Amerika Serikat.

"Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara amerika, sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20 persen, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas," katanya.

Sebelumnya Prabowo menjelaskan mengenai sistem pertahanan negara. Menurut Mantan Danjen Kopassus itu, pertahanan negara dibagi menjadi dua yakni pertahanan militer dan non milter, baik itu fisik maupun nonfisik.

Pertahanan militer terdiri dari komponen utama, cadangan, dan komponen pendukung. Sementara pertahanan non milter terdiri dari banyak unsur di luar Kementeri Pertahanan. "Komponen utama tentunya adalah TNI, harus siap menghadapi ancaman militer terbuka,"katanya.

Prabowo Subianto menyatakan doktrin pertahanan dan keamanan negara (hankamneg) Indonesia bersifat defensif atau lebih mempertahankan. "Doktrin hankamneg yang harus kita susun nanti dan harus kita rumuskan bersama, kita akan kaji kembali tentunya adalah bahwa pertahanan bagi Indonesia, kemampuan militer bagi Indonesia bukan bersifat ofensif tapi bersifat defensif," kata Prabowo.

Ia melanjutkan Indonesia tak ingin menyerang atau mengganggu negara lain. Namun juga tak boleh membiarkan pertahanan negara menjadi lemah. "Jadi wawasan kita adalah wawasan defensif, wawasan bertahan wawasan menjaga kedaulatan kita, kita tidak berniat untuk mengganggu bangsa lain," kata Prabowo.
Selain itu Prabowo menegaskan, pertahanan tak boleh dipandang hanya sebagai tambahan. Sebab, kedaulatan akan lenyap jika pertahanan wilayah lemah.

"Karena itu pertahanan negara tak boleh dipandang sebagai suatu tambahan atau adendum, atau suatu keikutsertaan, tapi ini adalah tujuan negara yang pertama. Kita boleh bangun infrastruktur yang banyak hebat. Kalau kita tak mampu menjaga wilayah laut, darat, udara kita, kita akan hilang kedaulatan kita dan kemampuan kita bertahan sebagai negara," ucap Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Pada bagian lain, Prabowo Subianto, berencana menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melatih para siswa hingga mahasiswa untuk pasukan cadangan. "Contoh kerja sama, dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun komponen cadangan, latihan perwira cadangan, latihan untuk komponen cadangan, akan banyak peran di SMA, SMP, dan perguruan tinggi," kata Prabowo dalam ruang rapat tersebut.

Pasalnya, bahwa dalam gambaran sistem pertahanan negara bisa divisualisasikan terdiri dari militer dan non militer. Termasuk fisik dan non-fisik. "Pertahanan militer fisik itu dari komponen utama, cadangan dan pendukung. Utama adalah TNI harus siap menghadapi. Komponen non militer ada unsur lain, ada peran Kementerian di luar bidang pertahanan," jelasnya

Ia pun mencontohkan bahwa sumber perwira, juga didapat dari luar akademi militer. Dimana dari akademi militer hanya mendapatkan perwira dengan jumlah sedikit. "Sebagai contoh kalau lihat di US sumber perwira itu mereka dapat dari akademi militer, mungkin 20 persen. Sedangkan, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas," kata Prabowo. 

Jika Ingin Damai Bersiaplah Perang

Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan ada dua filosofi kuno yang menjadi acuan dirinya menjadi Menhan. Filosofi tersebut adalah filosofi dari Thucydides dan Vegetius Renatus

Prabowo menjelaskan kepada Anggota Komisi I DPR RI bahwa dua filosofi kuno tersebut adalah hal yang mendorong dirinya berpikir sebagai Menhan.

"Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang mendorong pemikiran kami sebetulnya adalah berdasarkan dua filosofi kuno yang selalu saya gunakan sebagai pegangan," kata Prabowo saat melakukan rapat perdana dengan Komisi I DPR, Senin (11/11).

Prabowo juga menganjurkan kepada seluruh elite bangsa untuk menjadikan dua filosofi tersebut sebagai pelajaran hidup. Pertama Prabowo mengutip sebuah perkataan dari Thucydides.

"The strong will do what they can, and the weak will suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat, dan yang lemah akan menderita," kata Prabowo.

Berdasarkan pepatah tersebut, Prabowo menjelaskan sebagai Menteri Pertahanan, dia punya tanggung jawab untuk memastikan bidang pertahanan keamana di Indonesia selalu kuat. "karena itu kita yang bertanggung jawab di bidang pertahanan, keamanan, kita tidak boleh membiarkan Indonesia lemah," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dengan biaya berapapun Indonesia harus kuat. Jika tidak keamanan Indonesia akan terancam oleh bangsa lain. "Dengan biaya berapapun menurut saya Indonesia harus kuat, kalau tidak kita akan diinjak-injak oleh bangsa lain," kata Prabowo.

Lalu filosofi kedua, Prabowo mengutip seorang ahli sejarah dari Romawi. "Juga pelajaran ribuan tahun dari seorang ahli sejarah Vegetius Renatus dari Romawi, mengatakan Si Vis Pacem Para Bellum," tutur Prabowo.

Kata tersebut kemudian dijelaskan oleh Prabowo yang memiliki arti, ketika seseorang menginginkan perdamaian maka dirinya harus pula bersiap untuk perang. "Jika kau menghendaki damai bersiaplah untuk perang," tutur Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan untuk seluruh komponen yang terlibat untuk membangun sistem pertahanan yang baik. "Hendaknya kita mengajak seluruh komponen yang terlibat, untuk mari kita mulai meneruskan membangun sistem pertahanan yang baik dengan efisiensi anggaran dan efisiensi kerja," kata Prabowo.

Prabowo memiliki pandangan ketika tidak ada perdamaian maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga tidak akan terwujud. "Salah satu pandangan kita adalah, bahwa kalau tidak ada perdamaian tidak mungkin ada stabilitas, kalau tidak ada stabilitas tidak mungkin ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi," kata Prabowo.

Kemudian Prabowo melanjutkan ketika tidak ada pembangunan ekonomi maka suatu negara tidak akan mencapai kemakmuran. "Dan kalau tidak ada pembangunan ekonomi tidak mungkin ada kemakmuran," lanjutnya.

Merujuk pepatah Si Vis Pacem Para Bellum, Prabowo menegaskan jika ingin perdamaian maka sebagai sebuah negara, Indonesia harus bersiap untuk berperang. Prabowo menjelaskan cara mempersiapkannya dapat dilakukan melalui investasi pertahanan.

"Karena itu kita lihat dalam lingkaran yang berat ini untuk mencapai stabilitas kita harus melakukan suatu investasi pertahanan," terang Prabowo. (tribun network/fik/suf/mam)