Prabowo Siap Laksanakan Perang Rakyat Semesta: Kalau Terpaksa Kita Terlibat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Prabowo Subianto menekankan bahwa konsep pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada sistem pertahanan rakyat semesta.

Menurut Prabowo, konsep tersebut telah menjadi doktrin pertanahan yang dianut oleh bangsa Indonesia selama ini.

Oleh sebab itu, apabila suatu saat Indonesia terlibat perang, maka seluruh rakyat harus ikut terlibat.

"Kita mengerti dan memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi mungkin kita tidak bisa mengalahkam kekuatan teknologi bangsa lain. Tapi pertahanan kita, berdasarkan pemikiran atau konsep pertahahan rakyat semesta," ujar Prabowo saat memaparkan program Kementerian Pertahanan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2019).

"Kalau terpaksa kita terlibat perang, perang yang kita laksanakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war," tutur dia.

• Son Heung-min Kembali Jadi Sorotan Publik Lantaran Tindakan Ini

Prabowo mengatakan, Indonesia tidak akan diduduki oleh negara lain apabila seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.

Artinya, pertahanan negara tidak hanya diperkuat oleh TNI sebagai komponen utama.

Menurut mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor.

Dengan demikian, kata Prabowo, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti program Bela Negara.

"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini, lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," kata Prabowo.

"Ini yang yang akan menjadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara kita ke depan," ucap dia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara

• Citra Kirana Tampil Anggun Saat Bridal Shower, Pakai Busana Bernuansa Pink dan Putih

Sementara, pasal 4 ayat (2) menyebut keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama atau TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Kemudian, Pasal 31 mengatur soal pembentukan Komponen Cadangan yang terdiri dari 4 tahap yakni pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan. 

Sebelumnya, Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Usai melakukan pemaparan, Prabowo minta agar rapat digelar tertutup.

Pasalnya terkait anggaran dan rahasia negara.

• INNALILLAHI, Kasat Narkoba AKP Pradipta Meninggal Dunia, 5 Jam Sebelum Meninggal Ia Lakukan Hal Ini

Namun, hal tersebut menuai protes dari beberapa anggota Komisi I.

Salah satunya, dari  Effendi Simbolon, Fraksi PDIP.

Ia menilai bahwa pembahasan anggaran seharusnya terbuka.

Apalagi sudah dilampirkan dalam paparan yang telah dibawa oleh Prabowo dan jajarannya.

"Apa urgensinya dilakukan tertutup. Ini kan anggarannya sudah jelas dan berada dalam paparan sebanyak Rp 131 triliun. Rp 131 triliun ini tidak rahasia. Kalau nanti ada yang mau dibahas (rahasia negara) dilakukan tertutup, silakan," tegas Effendi.

Namun, beberapa anggota Komisi I, juga ada yang mendukung rapat dilakukan tertutup.

Dimana seperti yang telah dilakukan oleh para Menhan-Menhan sebelumnya.

Melihat rapat diwarnai aksi protes tersebut, Meutya Hafid mengambil jalan tengah.

Yaitu dengan mendengarkan pendapat masing-masing para fraksi.

"Kalau begitu saya tengahi. Sekarang kita dengarkan pendapat masing-masing para fraksi," jelas Meutya.

Sementara, melihat tanggapan agar rapat dilakukan tersebuka, Prabowo menjelaskan dengan nada sedikit tinggi

"APBN itu sudah umum dan pihak manapun bisa mempelajari. Namun sebagai penyelenggara di bidang pertahanan keamanan negara seharusnya kita selalu prudent, hati-hati. Sedapat mungkin pihak non Indonesia untuk tidak terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita," tegas Prabowo.

Hal tersebut, lanjut Prabowo, sifat yang harusnya diambil oleh semuanya.

Dimana jika ingin membicarakan soal anggaran, yang terpenting bahwa pemerintah bertanggung jawab, dan diawasi.

"Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif negara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat yang perlu untuk mengawasi," jelasnya.

Prabowo mengira bahwa rapat yang dilakukan adalah tertutup seperti yang dilakukan para Menhan sebelumnya.

Oleh karena itu, dengan melihat kondisi tersebut, ia menegaskan agar rapat dilakukan tertutup.

"Kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden. Tapi saya bersedia (menjelaskan) kepada saudara-saudara apa saja (jika tertutup)," jelasnya. (tribunnews/kompas.com)