Diduga Ada 'Tikus' Pencuri Uang Negara di Desa Siluman yang Dapat Kucuran Dana Pemerintah, di Mana?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Desa 'siluman' dapat kucuran dana pemerintah dibongkar Pihak Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara.

Dilansir dari pewartaan Tribun Medan.com, Anggota Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara menemukan indikasi adanya "desa siluman" di Kabupaten Nias Barat.

Desa tersebut yakni Desa Kapokapo, terletak di Pulau Bawa, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa Pulau tersebut dapat ditempuh dengan durasi perjalanan sekitar 1,5 jam dari Desa Sirombu. 

Abyadi Siregar, selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengatakan perihal dugaan "desa siluman" ini, mereka dapati karena adanya laporan dari warga Desa Sirombu.

Warga Desa Sirombu tampaknya keberatan atas adanya pembangunan fasilitas gedung olahraga di desa mereka.

Akan tetapi, dokumen terkait pembangunan gedung tersebut tercatat sebagai fasilitas olahraga kepemilikan atas nama Desa Kapokapo.

"Atas laporan ini kami melakukan penelusuran dengan memeriksa surat izin mendirikan bangunan (IMB) fasilitas olah raga tersebut," kata Abyadi, Sabtu (9/11/2019).

"Hasilnya diketahui IMB nya terbit atas munculnya surat rekomendasi dari Sekda Nias Barat no 050/2601 tertanggal 6 Agustus 2018 yang intinya merekomendasikan kepada pemerintah Desa Kapokapo untuk membangun fasilitas olah raga di Desa Sirombu," sambungnya.

Siregar menjelaskan bahwa, atas surat rekomendasi ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) kemudian mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 067/0046/VIII/IMB/PM-PTSP/2018 tanggal 6 agustus 2018.

"Maka kemudian dibangunlah sarana olah raga milik Desa Kapokapo di Desa Sirombu. Sehingga warga protes," tuturnya.

Siregar juga menjelaskan,  kepada Sekda Nias Barat, pihaknya sudah beberapa kali mencoba mengklarifikasi kejanggalan ini.

Tapi, upaya tersebut selalu gagal karena Sekda Nias Barat tidak pernah mau merespon permintaan mereka.

"Kami sudah mengundang untuk hadir namun tidak ditanggapi, kami meminta jawaban tertulis juga tidak direspon. Bahkan kami sudah ke Nias Barat ke kantornya namun dia tidak bersedia bertemu. Kami ke sana itu 14 Desember 2018 lalu," urainya.

Tidak kooperatifnya Sekda Nias Barat tersebut, membuat ombudsman melakukan penelusuran tentang kondisi Desa Kapokapo.

Melihat hasil pengecekannya, diketahui desa tersebut sudah tidak berpenghuni karena terkena bencana Tsunami pada 2004 silam.

Bahkan kantor Desa Kapokapo sendiri sudah ditempatkan di Desa Sirombu.

"Jadi yang ada di Desa Kapokapo itu tinggal kebun kelapa, kalaupun ada orang itu hanya menjaga kebun mereka," terang Abyadi.

Ombudsman berharap pihak berwajib dapat menindaklanjuti dugaan ini. Sebab, tidak tertutup kemungkinan ada desa lain yang mengalami nasib yang sama. Namun, tetap menerima dana desa dari pemerintah.

"Bisa saja ada desa lain yang seperti itu kan. Kucuran dana desa tetap mengalir namun dinikmati oleh (tikus/koruptor-red) oknum-oknum pejabat," sebutnya.

"Kami belum menelusuri sejak kapan kucuran dana desa tersebut sudah mengalir ke sana," tutup Abyadi.

(fra/tribunmanado.co.id-mak/tribun-medan.com)

• Jokowi Abaikan Megawati, Tak Penuhi Permintaan Prabowo, Begini Reaksi PDIP-Gerindra di DPR

• Big Match Juventus vs AC Milan, Bek si Nyonya Tua Tak Mau Remehkan Rossoneri

• AKBP Era Adhinata, Putra Sulut Jabat Kapolres Mimika, Si Pengungkap Penyelundupan Senjata ke Papua

Follow Instagram @tribun_manado.co.id:

Menkeu Temukan Desa Tak Berpenghuni Dapat Dana Pemerintah

 Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penemuan sebuah desa yang disebutnya 'fiktif' dapat anggaran dana pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran Pemerintah Republik Indonesia (PRI) melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Mantan Direktur Pelaksanan Bank Dunia itu menyebutkan, ada desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Mengutip Tribunnews.com, Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antardaerah Jawa dan luar Jawa," pungkasnya. (Tribunnews.com)

TONTON DAN SUBSCRIBE

*Sumber Awal: tribun-medan.com dengan judul Ada Desa Siluman Tersapu Tsunami Tapi Terima Kucuran Dana Desa, Ini Temuan Ombudsman RI, https://medan.tribunnews.com/2019/11/09/ada-desa-siluman-tersapu-tsunami-tapi-terima-kucuran-dana-desa-ini-temuan-ombudsman-ri?page=all.