Pembentukan AKD DPRD Minsel

Sekwan DPRD Minsel Diminta Jadi Penengah, Langkun: Harusnya Ada Mandat Ketua DPRD

Sikap Sekretaris Dewan Minsel, Joins Langkun yang tidak akan memproses hasil rapat paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

Sekwan DPRD Minsel Diminta Jadi Penengah, Langkun: Harusnya Ada Mandat Ketua DPRD
Tribun manado / Andrew Pattymahu
Sekwan Minsel Joins Langkun 

TRIBUNMANADO.CO.ID, AMURANG - Sikap Sekretaris Dewan Minsel, Joins Langkun yang tidak akan memproses hasil rapat paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Minsel dinilai bentuk keberpihakan yang seharusnya dilarang untuk seorang ASN, apalagi sebagai birokrat senior.

Sekwan DPRD Minsel Tidak Akan Proses Hasil Rapat AKD Versi 3 Fraksi
Sekwan DPRD Minsel Tidak Akan Proses Hasil Rapat AKD Versi 3 Fraksi (istimewa)

Frangky Lumintang aktivis Pemuda Minsel, asal Pakuure mengatakan, pernyataan Sekwan DPRD Minsel, Joins Langkun yang menyatakan tidak akan memproses hasil paripurna AKD semakin memperkeruh polemik di DPRD Minsel.

''Sebagai birokrat harus mampu bersikap netral dan bertindak mendinginkan suasana. Jaga identitas ASN, jangan terjebak di kubu-kubuan di DPRD. Biarkan wakil rakyat menyelesaikan persoalan mereka, '' ujar Frangky meyakinkan.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Minsel, Joins Langkun menyatakan, dia tidak akan memproses hasil Rapat Paripurna AKD. “Saya tidak akan memprosesnya, sebab itu Inprosedural,” ujar Langkun di lobi gedung DPRD Minsel, Rabu (6/11/2019).

Cerdas Comand Center Tampil Dalam Pameran Gerakan Menuju Indonesia Smart City 2019

Yuni Shara Masih Betah Sendiri, Belum Terpikir Soal Kriteria, Ingin Miliki Teman Masa Tua

Kampus Ini Raih Peringkat 9 Kinerja Pengabdian Masyarakat, Rembang Bilang Info Menggembirakan

Langkun mengatakan, Rapat Paripurna Pembentukan AKD yang dilakukan 16 anggota DPRD baru-baru ini, tidak mengikuti aturan yang berlaku. “Mereka (anggota DPRD) kan tanya, kalau rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD apakah itu sah? Saya jawab, iya, tapi harus ada mandat dari Ketua DPRD. Sementara, rapat paripurna yang dipimpin pak Steven Lumowa, tidak ada mandat dari Ketua DPRD,” ujar Langkun.

Dasar kedua hingga rapat paripurna itu dianggap Improsedural, kata Langkun, sebab pada Senin awal pekan ini, seharusnya yang dilaksanakan adalah rapat koordinasi pimpinan DPRD soal jadwal Rapat Paripurna Pembentukan AKD. “Namun, tiga kali Wakil Ketua DPRD Bapak Steven Lumowa diundang untuk menghadiri rapat pimpinan, dia tidak hadir. Katanya ada pertemuan dengan pimpinan fraksi. Malah, yang datang menghadap Ketua DPRD waktu itu adalah ketua-ketua fraksi dan dua anggota DPRD,” ujar Langkun.

Dia berkeyakinan, jika dia memproses hasil Rapat Paripurna Pembentukan AKD, dia sendiri yang akan menanggung kesalahannya. “Kalau saya memprosesnya, saya yang salah. Saya hanya mau berdiri pada aturan saja,” imbuhnya.

Dalam konferensi pers kemarin, Langkun menjelaskan secara panjang lebar kronologi terkatung-katungnya Rapat Paripurna Pembentukan AKD. Intinya, tidak ada titik temunya pembicaraan dua kubu koalisi, jadi penyebab. “Ingat, komitmen kita itu bukan hanya didengar oleh manusia, tapi didengar juga oleh Tuhan,” ujarnya.

Sementara itu, menurut penjelasan Ketua Fraksi Primanas, Jaclyn Koloay dan Ketua Fraksi Demokrat, Royke Kaloh, Rapat Paripurna Pembentukan AKD sudah sah. “Mengacu pada Tata Tertib Dewan Tahun 2018, rapat paripurna itu diusulkan oleh minimal 1/5 jumlah anggota dan atau lebih dari 1 fraksi. Sedangkan, rapat paripurna baru-baru ini telah diusulkan oleh lebih dari 1/2 anggota DPRD. Jadi, secara aturan, itu sah,” tandas Koloay dan Kaloh.

Sedangkan, soal polemik rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Steven Lumowa, juga dikatakan Koloay dan Kaloh, sudah sah. “Baca aturan baik-baik. Dalam aturan yang mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah), dikatakan bahwa; rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD. Tidak ada kalimat dalam aturan itu yang mengatakan bahwa Wakil Ketua DPRD yang memimpin sidang harus mendapatkan mandat dari Ketua DPRD,” kata Koloay yang dibenarkan Kaloh.

Terkait pernyataan Sekwan bahwa dia tidak akan memproses hasil rapat paripurna, tidak dipermasalahkan oleh Koloay. “Tidak masalah. Meski Sekwan tidak mau memprosesnya, hasil rapat paripurna itu tetap sah,” ujar anak dari satu di antara Panitia Pembentukan Kabupaten Minsel ini

Penulis: Aswin_Lumintang
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved