KPK-Polri-Kejaksaan Usut 'Desa Siluman': Mendes Bantah Ada Dana Fiktif

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kepolisian RI ikut angkat bicara adanya temuan dari kementerian keuangan (Kemenkeu) mengenai desa fiktif alias 'desa siluman' di Indonesia. 'Desa siluman' tersebut ditenggarai ikut andil membuat belanja negara bocor setiap tahunnya.

• Tumbuhkan Jiwa Entrepreneur, BI Gelar FesKaBI di Kampus Ini

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya akan menelisik adanya dugaan 'desa siluman' tersebut. Apalagi, kasus desa fiktif pernah juga ditemukan oleh Polda Sultra yang berada di Kabupaten Konawe.

Diketahui saat ini, Polda Sultra telah memeriksa sebanyak 60 orang saksi terkait desa fiktif di Kabupaten Konawe. Mayoritasnya ialah kepala desa namun belum ada satupun yang ditetapkan tersangka.

"Jelas kita akan melakukan upaya-upaya proses penegakan hukum tetapi kita koordinasi dan sinergi dengan lembaga penegak hukum tersebut," kata Iqbal, Selasa(5/11).

Nantinya, kata Iqbal, Polri akan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya mengenai temuan tersebut."Prinsipnya Kepolisian RI akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. ada Kejaksaan, ada KPK," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menggandeng aparat kepolisian terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada 'desa siluman' meminta sejumlah anggaran kepada pemerintah pusat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya telah menerjunkan penyidik KPK yang berada di wilayah tersebut untuk ikut mengusut dugaan kasus permintaan dana 'desa siluman'.

• Sejak Januari hingga September Sudah 83 Kasus DBD, Dinkes Imbau Jumat Bersih Harus Ditingkatkan

"KPK sudah kerja sama dan sudah disidangkan Koordinator Wilayah KPK sudah bekerja sama dengan aparat Penegak hukum (APH) setempat (kabupaten Konawe)," ujar Syarif.

Menurut Syarif, lembaga antirasuah akan mengikuti proses pengungkapan kasus tersebut yang telah ditangani oleh kepolisian hingga sampai ada putusan tetap dari pengadilan. "(KPK) memastikan kasusnya ditindaklanjuti sampai putus dan berkekuatan hukum tetap," kata Syarif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa yang tidak berpenghuni tetapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sri Mulyani menjelaskan, 'desa siluman' tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk kemandirian daerah."Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun."Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antardaerah Jawa dan luar Jawa," ujar Sri Mulyani.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar angkat bicara terkait adanya 'desa siluman' yang menerima alokasi anggaran pemerintah pusat.

• Tetty Paruntu Bilang AMPI Harus Ciptakan Pengusaha Muda

Abdul menegaskan, bahwa 'desa siluman' yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu tidak benar. "Dari telaah kita ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi bukan hantu dalam artian ada dana kesana," ujar Abdul.

Abdul pun mencontohkan, seperti desa di Jawa Timur yang terdampak lumpur Lapindo. Ia mengatakan, di kawasan tersebut ada lima desa harus hilang."Ada desa yang memang harus eksodus harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir kesana," kata Abdul.

Kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini juga memperkirakan ada sekitar 15 desa yang terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.

Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut fiktif.
"Ya kalau sekarang ada 15-an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi," ucap Abdul.

Abdul juga memastikan, pihaknya terus melakukan pendataan untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pendataan jumlah desa yang disinyalin fiktif tersebut.

"Dalam rangka mensupport bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang (fiktif,red) ada berapa, dimana lokaisnya. Kita lagi menggerakkan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita disitu," katanya.

Ia juga menyebut, 15 desa yang disinyalir ditinggal penduduknya saat siang hari dan kembali ke desa pada malam hari banyak ditemukan di wilayah luar pulau Jawa. "Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luar Jawa," jelasnya.

Lebih jauh Abdul Halim menjelaskan pihaknya akan menginstruksikan pendamping desa untuk terjun melakukan verifikasi terkait dugaan 'desa siluman'. Abdul juga membantah, jika instruksi itu ditujukan untuk melakukan investigasi terkait dugaan aliran dana desa ke 'desa siluman'.

"Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta itu," kata Abdul Halim.
Disetop

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa aliran dana ke 'desa siluman' sudah ia setop saat masih menjabat sebagai Mendagri periode 2014-2019.

"Setahu saya sudah kita setop, (saat jadi Mendagri) terakhir sudah kita setop (aliran dana desa)," kata Tjahjo.  (Tribun Network/igm/yud/van/wly)