Sehati dengan Ahok, Laode M Syarif Singgung Anies yang Ingin Ubah Sistem E-Budgeting: Itu Hak Rakyat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menjadi polemik di ranah publik, sistem e-budgeting dana anggaran ibu kota DKI Jakarta ditanggapi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Laode M Syarif memberikan tanggapan mengenai sistem yang tidak ingin dipergunakan Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengungkap, sistem dana anggaran e-budgeting itu belum seluruhnya dapat bekerja sesuai prosedurnya.

Ia menilai masih ada kekurangan dalam sistem tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sedikit menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengubah sistem anggaran digital (e-budgeting) DKI Jakarta agar lebih smart, (1/11/2019).

Adanya perubahan sistem anggaran tersebut ditujukan Anies agar bisa lebih meminimalisasi adanya kesalahan dalam sistem penginputan.

Sebelumnya, Anies sempat memberikan alasan mengenai sistem anggaran digital tersebut yang belum cukup smart.

"Sistem seperti ini memaksa para perencana memasukkan komponen di saat belum tentu sudah ada komponennya, dan kemudian tidak dilakukan pengecekkan," ungkap Anies dikutip Tribunnews.com dari tayangan Apa Kabar Indonesia di YouTube tvOne, Kamis (31/10/2019).

• Anies Baswedan Ubah E-budgeting Ahok, Mengaku Tahu Kelemahan Sistem Sejak Tahun Lalu

"Ini adalah sistem yang sudah digital tapi saya istilahkan tidak smart, karena dia tidak melakukan pengujian atas data yang dimasukkan."

Oleh sebab itu, ia akan melakukan upgrading agar dapat memastikan tidak adanya penyimpangan anggaran lagi di kemudian hari pada 2020 mendatang.

Menanggapi hal itu, Laode M Syarif mempersilakan Anies apabila ingin menyempurnakan sistem e-budgeting.

"Kalau mau DISEMPURNAKAN agar lebih SMART SILAHKAN, tapi JANGAN mengganti e-budgeting dengan sistem penganggaran seperti sebelem e-budgeting. Intinya masyarakat berhak mengetahui perencanaan penganggaran agar tidak mudah disalahgunakan," ungkapnya dalam akun Twitter miliknya @LaodeMSyarif.

• AHOK Disebut Jadi Dewan Pengawas KPK Ditengah Maraknya Susunan RAPBD DKI Jakarta

Kendati demikian, ia juga menyarankan pada Anies agar tidak kembali ke cara lama atau yang dimaksud manual, sehingga tidak dapat dipantau oleh masyarakat.

Dirinya mengingatkan, bahwa e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan transparasi dan akuntabilitas.

"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silahkan...tapi JANGAN kembali kecara lama yg tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS,"

• Ruhut Sitompul Bandingkan Gaya Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama Memerintah DKI Jakarta