Bawaslu Manado Hanya dapat Rp 13 Miliar, Hibah Anggaran Pemkot Manado untuk Pilkada 2020

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik hibah daerah berupa anggaran Pemilu serentak tahun 2020, antara pemerintah Kota (Pemkot) Manado dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado mulai ada titik terang.

Lewat proses yang berliku, polemik ini terselesaikan dalam sebuah rapat koordinasi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Pemkot Manado dan Bawaslu Manado dihadapan rapat koordinasi Kemendagri, pejabat kemendagri, pengawas Internal (PI) Bawaslu RI dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membahas tetang polemik ini dan sepakat anggaran untuk Bawaslu senilai Rp 13 Miliar.

Dalam rakor Jumat pekan lalu mewakili Bawaslu Manado Bapak Heard Runtuwene selaku Koordiv SDM, Data, Informasi dan Organisasi.

Sebelumnya, Pemkot hanya menyediakan anggaran sebesar Rp 10 Miliar. Namun, berkali-kali Bawaslu menolak jumlah tersebut. 

"Kita menolak karena selain angka itu tidak memenuhi target, Kami juga tidak pernah diundang untuk membahas melainkan langsung diminta menanda-tanganinya," ujar Taufik Bilfaqih, Koordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Manado Senin (4/11/2019).
Dalam pembahasan di Kemendagri itu, Heard Runtuwene memaparkan mengapa Bawaslu sangat membutuhkan anggaran lebih dari yang dialokasikan Pemkot. 

Karena Bawaslu harus bekerja maksimal, Bawaslu berada di ibu Kota Provinsi. 

Selain kegiatan, anggaran akan banyak dipakai untuk kebutuhan operasional dan pembayaran honorium jajaran Kami.

Namun dari usulan Rp 25 M hingga diturunkan ke Rp 17 M, Kemendagri serta Bawaslu RI yang hadir pada pertemuan tersebut mengambil jalan tengah, yakni senilai Rp 13 M. 

"Ini wajar, karena memang Bawaslu sepantasnya tak melebihi 30% dari anggaran KPU. Sebab, KPU Manado menyepakati terima anggaran Rp 41 M pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020," Papar Runtuwene.

Guna menindak lanjuti kesepakatan tersebut hari ini Senin (4/11), Pemerintah Kota Manado kembali akan mengundang Bawaslu untuk menanda-tangani NPHD yang sudah disepakati. 

"Harus tanda tangan hari ini. Itu perintah Kemendagri dan kesepakatan di Jakarta," tandas Heard.(crz)

• Prabowo-Puan Lawan Kubu Anies: Gerindra-PDIP Makin Lengket

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado: