Ahok Buka Suara Terkait Pembelian Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Anies Malah Salahkan Hal Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ahok Buka Suara Terkait Pembelian Lem Aibon Rp 82,8 Miliar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini mendapat sorotan mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Banyak yang janggal dalam RAPBD DKI Jakarta tersebut diantaranya anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, pembelian komputer Rp 121 miliar hingga pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar yang menghebohkan publik.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

• Ahok Jelaskan Sistem e-budgeting, Pak Anies Terlalu Over Smart, Saya Lupa Definisi Smart Seperti Apa

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.
Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Contohnya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.

• Pengusaha Beberkan Sifat Asli Veronica Tan hingga Bandingkan Kehidupan Ahok Kini: Harus Move On

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

• Ahok Ajarkan Anies Cara Gunakan E-Budgeting DKI Jakarta: Dimasukan dari Awal, Mudah Kontrolnya

Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu (30/10/2019).

Anies salahkan sistem

Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

"Sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart," ujar Anies, Rabu.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam penganggaran seharusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

BERITA POPULER:

• (VIDEO) Sementara Berwudhu, Hasnawati Diterkam Buaya, Endingnya Jadi Begini

• PERINGATAN Dini BMKG Hari Ini Minggu 3 November 2019, Daerah Potensi Gelombang, Angin, Kebakaran

• VIRAL, Bocah 14 Tahun Nikahi Wanita 20 Tahun, Nitizen: Ada apa dengan dunia ini?

Ahok Buka Suara

Menanggapi pernyataan Anies, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok buka suara. Ahok menyatakan Anies terlalu pintar.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis kemarin.

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem aibon dan pulpen.

Sistem itu bisa mengetahui identitas orang yang mengubah atau memasukkan anggaran apa pun. Siapa saja yang melakukan mark up anggaran pasti bisa diketahui.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.

Ahok menuturkan, sistem e-budgeting di Jakarta juga membuat detail perencanaan anggaran dimasukkan sejak awal.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

"Harus (dimasukkan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," tutur Ahok.
Beda Transparansi Anggaran Ahok dan Anies

Ahok berujar, saat ia menjabat sebagai gubernur, rancangan anggaran sudah diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id.

Tujuannya agar publik bisa mengoreksi anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"(Dokumen anggaran diunggah) dari rancangan seingat aku. (Tujuannya agar) sekalian publik bisa koreksi dari data musrenbang tingkat kecamatan," ucap Ahok.

Kebijakan yang diterapkan Ahok dulu berbeda dari kebijakan Anies saat ini.

Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik.

"Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi," ujar Anies.

Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Dia menyatakan akan lebih fokus untuk menyisir dan mengoreksi anggaran itu secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini. (Kompas.com/Nursita Sari)

Artikel ini telah ditayangkan di Kompas.com dengan judul Kala Ahok Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies dan Artikel ini telah tayang di TribunNewsMakers.com dengan judul Anies Baswedan Salahkan Sistem E-Budgeting Terkait Lem Aibon, Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul Ahok Buka Suara Terkait Pembelian Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Nilai Anies Baswedan Terlalu Over Smart,

Tonton: